Tanggapi Kecurangan Pada PPBD Sistem Zonasi, Para Tokoh Komentar Pedas

Para Tokoh Berang Adanya Oknum Pelaku Kecurangan PPDB Sistem Zonasi di Beberapa SMA/SMK

bekasi-online.com, Senin, 10 Juli 2023, 09:40 WIB, DikRizal/DiditSusilo

Aksi Penggembokan Sekolah oleh orangtua siswa yang anaknya tidak lolos masuk ke SMA di Tambun 10 Juli 2023 (foto: Capture TV)

BEKASI, bksOL - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 dan Tahap 2 (zonasi) SMAN/SMKN di Kota/Kab Bekasi masih ditemukan kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif, dengan cara menyulap dan memanipulasi data calon siswa agar lolos verifikator sekolah tujuan.

Baca juga: Ditemukan Banyak Kecurangan Manipulasi PPDB Sistem Zonasi, Didit Susilo Desak Ombudsman Lakukan Investigasi

Karena viralnya dugaan ada kecurangan manipulasi PPDB Sistem Zonasi, akhirnya pun Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto Sidak SMAN 1 Kota Bekasi, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Kompas.com: Kecurangan Warnai PPDB Sistem Zonasi, Pemerintah Didesak Ratakan Kualitas Pendidikan

Oleh karena itu, selain Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, yang secara tegas mendesak Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dan Ombusdman Jakarta Raya, turun ke lapangan melakukan investigasi, berikut beberapa pernyataan keras tokoh masyarakat yang telah dihimpun bksOL.

Baca juga: TribunBekasi.com: Dugaan Ada Kecurangan pada PPDB Sistem Zonasi, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

 

Menurut aleg DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDIP, dr. Janet, dirinya mengusulkan agar sistem yang rentan penyelewengan termasuk terjadinya kecurangan pada PPDB sistem zonasi diganti saja.

Apakah ini partai para milenial kah?

"Hapus aja sistem PPBD!" tegas dr. Janet kepada bksOL, ketika cara pendaftaran calon siswa SMAN atau SMKN malah jadi sarang perbuatan curang dan kriminal pencaloan dan penyuapan.

Baca juga: Opini Warga tentang PPDB 2023 di Kota Bekasi Terkait Demo Mahasiswa depan Kantor Disdik Kota Bekasi 

Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto usai sidak pengaduan PPDB Online di SMAN 1 Kota Bekasi, Senin (10/7/2023).

Baca juga: RadarBekasi.com: Pindah Kartu  Keluarga Sebelum PPBD Online Plt Walikota Sidak SMAN1 Bekasi

Apalagi semakin banyak pengaduan dari masyarakat, itu sistem aplikasi PPDB bisa diselidiki dan uji petik lapangan berbagai modus yang melibatkan Panitia sebagai advisor atau verifikator. Sementara itu Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto tidak bisa mengambil tindakan tegas seperti Walikota Bogor, Bima Aria, yang membentuk tim satgas khusus untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat tindakan curang tersebut.

Baca juga: Kompas.com: Geramnya Bima Aria Temukan Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor

Dia menyampaikan masalah pendidikan yang ada di Kota/Kab Bekasi tak hanya mengenai sistem zonasi PPDB, namun terkait hak memperoleh pendidikan yang layak dan murah. "Permasalahan kewenangan penanganan tingkat pendidikan nasional tingkat SMA/SMK yang ada di pemerintah provinsi, pasti koordinasi juga sulit," ujar Didit Susilo.

Baca juga: Kompas.com: Pendaftaran  PPDB Ditutup Malam Ini, Pj Gubernur Banten: Banyak Titipan Agar Anak Lolos

Baca juga: Kompas.com: Ombudsman Bali Telusuri Dugaan Siswa Titipan Anggota DPRD di PPDB 2023-2024

 

Menurutnya sistem zonasi pada PPDB, harus dibenahi. Sementara pemerataan kualitas dan kuantitas SMAN/SMKN tidak sebanding dengan daya tampung kelulusan. Sedangkan peran sekolah swasta masih berkutat pada mahalnya biaya pendidikan dan kualitas. Kecuali sekolah swasta elit yang punya pangsa sendiri.  "Di Kab/Kota Bekasi masih terjadi ketidakseimbangan rasio antara jumlah sekolah negeri dengan penduduk. Belum lagi adanya perbedaan kualitas antar sekolah negeri yang menimbulkan gengsi sosial," katanya.

Baca juga: RadarBekasi.COM : Pindah Kartu  Keluarga Sebelum PPBD Online Plt Walikota Sidak SMAN1 Bekasi

Dengan ditemukannya berbagai modus kecurangan seperti membeli kursi, tiba-tiba ngekos, pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal. Data ganda dan indikasi kecurangan yang melibatkan berbagai oknum sudah mengarah pidana pemalsuan dokumen. "Makanya Saber Pungli Pemprov Jabar dan Ombusdman Jakarta Raya harus melakukan langkah kongkrit, kumpulkan bukti di lapangan dan melakukan uji petik langsung, " ujarnya lagi.

Yang paling penting semua anak dapatkan haknya untuk bersekolah dan dapatkan kualitas pendidikan yang sama. Terutama siswa miskin yang terancam putus sekolah.

MODUS SISTEM PPDB 

1. Manipulasi Data 

• Kartu Kelurga bodong/aspal 
• Numpang KK dibuat seolah sudah 1 tahun bekerjasama oknum aparat kelurahan/kecamatan.
• Bekerjasama dengan oknum membuat KK gantung (sementara) agar lolos zonasi, jika sudah masuk atau lolos verifikator, dokumen KK kembali seperti semula. 
• Membuat domisili dadakan namun dibuat tanggal mundur. 

2. Bekerjasama dengan oknum verifikator. 

• Memanipulasi di verifikator dengan meloloskan data di sekolah pilihan 1 namun lolos di sekolah pilihan 2.
• Untuk tahap 1 memanipulasi sertifikat prestasi kejuaraan. 
• Membuat surat keterangan kondisi tertentu tidak sesuai pekerjaan orang tua. 

3. Mengatrol nilai borongan untuk jalur prestasi rapot. SMP tersebut siswanya banyak masuk sekolah favorit tujuan sementara sekolah asal secara faktual minim prestasi.[■]

Reporter/Redaktur: DR & DS/RijalAbdullah