Dituding Sembrono, PTMP Malah Bangun UMKM: Dewan Keburu Curiga, Fakta Kinerja Nyata Jalan Duluan
Ketika kata “serampangan” meluncur dari meja politik, fakta di lapangan justru berkata sebaliknya. PT Mitra Patriot (Perseroda) menjalankan Wisata Air Kalimalang dengan skema bisnis yang dihitung rapi—mulai dari diskon sewa UMKM hingga kurasi bersama dinas terkait—membuat tudingan yang terlanjur muncul terdengar lebih seperti prasangka ketimbang kesimpulan.
— KOTA BEKASI | Dalam dunia politik lokal, ada satu kebiasaan lama yang sulit dihapus: menyimpulkan sebelum melihat, menilai sebelum membaca data, dan menghakimi sebelum program benar-benar berjalan.PT Mitra Patriot (Perseroda) Kota Bekasi menjadi salah satu contoh terbaru dari praktik itu.
Saat sebagian kalangan di gedung dewan masih sibuk mempertanyakan “akal sehat” dan arah manajemen PTMP, di lapangan justru roda ekonomi rakyat mulai diputar—pelan, terukur, dan dengan kalkulasi bisnis yang tidak asal-asalan.
Wisata Air Kalimalang, yang semula hanya dipandang sebagai proyek fisik, kini perlahan berubah menjadi etalase UMKM lokal.
Ironinya, perubahan itu baru disadari setelah tudingan lebih dulu dilempar ke ruang publik.
Narasi serampangan yang sempat mengemuka—termasuk dalam isu penjualan aset rongsokan yang justru memberi keuntungan bagi kas daerah—kini berhadapan langsung dengan fakta lapangan yang tidak bisa disangkal.
Alih-alih sekadar mengejar profit, PTMP menunjukkan pola kerja BUMD yang mencoba mengawinkan logika bisnis dengan mandat pelayanan publik.
Perusahaan daerah ini memilih peran yang lebih “tidak populer” dalam debat politik: menjadi enabler ruang usaha bagi UMKM lokal—sektor yang sering dielu-elukan dalam pidato, namun jarang diberi akses nyata ke lokasi strategis.
Langkah paling konkret terlihat dari penyediaan tenant berbasis kontainer.
Dari total 87 unit yang disiapkan, 12 unit—sekitar 15 persen—secara khusus dialokasikan bagi UMKM Kota Bekasi.
Angka ini bukan hasil lempar dadu, melainkan hasil perencanaan bertahap yang mempertimbangkan daya beli, kesiapan usaha, dan keberlanjutan kawasan wisata.
PTMP bahkan menerapkan tarif sewa progresif yang, dalam konteks kawasan wisata strategis, tergolong tidak lazim. UMKM dikenakan biaya sekitar Rp50 juta per tahun per kontainer—diskon 50 persen dibanding tenant reguler yang dipatok sekitar Rp100 juta per tahun.
Sebuah kebijakan yang, jika terlalu sering dilakukan, barangkali justru bisa dianggap “tidak kapitalis” oleh mereka yang terbiasa melihat BUMD semata sebagai mesin dividen.
Skema ini jelas ditujukan untuk turunkan entry barrier, membuka akses UMKM ke ruang yang selama ini hanya bisa diimpikan. Dan kebijakan tersebut mendapat dukungan langsung dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto.
“UMKM harus diberi akses ke lokasi-lokasi strategis. Wisata Air Kalimalang kami dorong menjadi etalase produk UMKM Bekasi,” ujarnya.
Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Hendradjid Rahardja, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan eksperimen sembrono, apalagi proyek coba-coba.
“Ini bukan proyek serampangan. Kami hitung betul skemanya agar UMKM bisa tumbuh, kawasan hidup, dan perusahaan tetap sehat secara bisnis,” katanya.
Bahkan, untuk memastikan keberpihakan itu tidak berhenti di slogan, PTMP membuka opsi sewa kolektif.
Satu kontainer bisa digunakan dua hingga tiga UMKM sekaligus—sebuah skema yang jarang dibicarakan dalam rapat politik, tapi sangat relevan bagi pelaku usaha kecil di lapangan.
“UMKM bisa berbagi satu kontainer. Kami juga sedang menjajaki skema subsidi tambahan agar biayanya semakin ringan,” tambah David.
Di sisi lain, anggapan bahwa pengelolaan dilakukan tanpa tata kelola juga runtuh oleh mekanisme seleksi tenant yang ketat.
PTMP menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM serta Dekranasda Kota Bekasi untuk proses kurasi.
Portofolio usaha, CV bisnis, hingga legalitas seperti IUMK menjadi syarat mutlak—sebuah praktik yang justru mendorong tertib administrasi UMKM, persoalan lama yang sering luput dari sorotan politik.
Pendaftaran UMKM dibuka hingga 31 Januari 2026, dengan pengumuman hasil seleksi satu minggu setelah penutupan. Bahkan urusan teknis seperti parkir terintegrasi pun sudah disiapkan, menandakan pengelolaan kawasan tidak dibiarkan reaktif.
Dari rangkaian fakta tersebut, satu hal menjadi jelas: yang serampangan bukanlah programnya, melainkan cara sebagian pihak menyimpulkan sebelum melihat keseluruhan proses.
PT Mitra Patriot boleh saja dikritik—bahkan wajib diawasi—namun kritik yang sehat selalu dimulai dari data, bukan dari prasangka.
Di tengah iklim politik lokal yang kerap lebih cepat panas daripada matang, Wisata Air Kalimalang justru memberi pelajaran sederhana: kerja ekonomi rakyat tidak selalu bising, tapi ketika hasilnya mulai terlihat, narasi apriori biasanya akan tertinggal di belakang. [■]
