Serah Terima Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Janji Lunasi Pembayaran
bekasi-online.com - Selasa, 22 Juli 2025 - 15:02 WIB, NurM - SidRiz
— PENDOPO PEMKOT | Pada akhirnya, meja pendopo Wali Kota Bekasi menjadi saksi peristiwa yang sudah lama ditunggu-tunggu: dua kepala daerah, Ade Kuswara Kunang dari Kabupaten Bekasi dan Tri Adhianto dari Kota Bekasi, berjabat tangan.Di hadapan mereka, sebuah dokumen ditandatangani — berita acara serah terima aset PDAM Tirta Bhagasasi.
Baca juga: Apa Sebenarnya Kebutuhan Bekasi Yang Sangat Mendesak bagi Warganya Sendiri yang Tinggal di Kabupaten juga Kota Bekasi?
Sebuah langkah kecil dalam kertas, tapi punya gema besar bagi ribuan warga perbatasan yang selama ini hidup di tengah keruhnya birokrasi air bersih.
Dua cabang PDAM — Rawalumbu dan Setia Mekar — resmi diserahkan ke Kota Bekasi. Selama bertahun-tahun, keduanya menjadi wilayah abu-abu.
Dua cabang PDAM — Rawalumbu dan Setia Mekar — resmi diserahkan ke Kota Bekasi. Selama bertahun-tahun, keduanya menjadi wilayah abu-abu.
Secara geografis masuk Kota, tapi secara administratif masih dikelola oleh PDAM milik Kabupaten. Warga mengeluh soal layanan. Tagihan membengkak, aliran kerap macet, dan saat protes disampaikan, jawabannya justru lempar tanggung jawab.
"Penyerahan dua aset ini adalah bentuk komitmen kami. Kami mulai dari yang prioritas dulu. Dua titik lagi akan kami selesaikan secara musyawarah pada Desember nanti," ujar Bupati Ade Kuswara Kunang kepada wartawan usai acara penandatanganan, Selasa (22/7/2025).
"Penyerahan dua aset ini adalah bentuk komitmen kami. Kami mulai dari yang prioritas dulu. Dua titik lagi akan kami selesaikan secara musyawarah pada Desember nanti," ujar Bupati Ade Kuswara Kunang kepada wartawan usai acara penandatanganan, Selasa (22/7/2025).
Bukan Sekadar Tukar Aset
Namun proses ini tak hanya soal pipanisasi dan pompa air. Di balik meja mediasi, tersimpan juga negosiasi besar lainnya: rencana barter aset berupa tanah.
Namun proses ini tak hanya soal pipanisasi dan pompa air. Di balik meja mediasi, tersimpan juga negosiasi besar lainnya: rencana barter aset berupa tanah.
Ade menyebut, transaksi tersebut akan dilakukan secara transparan, lengkap dengan dokumen pendukung, untuk menjamin bahwa kedua pihak mendapatkan manfaat berimbang.
"Hubungan kami dengan Kota Bekasi sangat dekat. Bahkan bisa dibilang satu rumah—dari partai hingga struktur pemerintahan. Jadi pembicaraan ini berjalan dalam suasana kekeluargaan," katanya.
Di sisi lain, Walikota Tri Adhianto ingatkan bahwa pemisahan ini bukan berarti memutus tali kerja sama.
"Hubungan kami dengan Kota Bekasi sangat dekat. Bahkan bisa dibilang satu rumah—dari partai hingga struktur pemerintahan. Jadi pembicaraan ini berjalan dalam suasana kekeluargaan," katanya.
Di sisi lain, Walikota Tri Adhianto ingatkan bahwa pemisahan ini bukan berarti memutus tali kerja sama.
Ia menekankan bahwa dua PDAM — Tirta Bhagasasi milik Kabupaten dan Tirta Patriot milik Kota — harus tetap berkolaborasi, terutama di wilayah perbatasan yang warganya tidak peduli soal administratif, asal air bersih tetap mengalir.
"Model kerja sama seperti dengan PAM Jaya DKI Jakarta bisa diterapkan. Intinya, jangan biarkan warga jadi korban tarik-menarik birokrasi," tegas Tri.
Ia pun menyinggung kasus Jatisampurna, di mana sengketa aset lahan pernah memicu gejolak warga akibat penanganan yang tidak transparan.
"Model kerja sama seperti dengan PAM Jaya DKI Jakarta bisa diterapkan. Intinya, jangan biarkan warga jadi korban tarik-menarik birokrasi," tegas Tri.
Ia pun menyinggung kasus Jatisampurna, di mana sengketa aset lahan pernah memicu gejolak warga akibat penanganan yang tidak transparan.
"Kami tidak ingin ada pengulangan. Aset harus dikelola untuk kepentingan publik, bukan segelintir pihak," tandasnya.
Batas Wilayah, Batas Kepentingan?
Pemisahan administratif ini sejatinya telah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Namun berbagai kendala—baik teknis, politik, maupun ego sektoral—membuatnya tertunda.
Batas Wilayah, Batas Kepentingan?
Pemisahan administratif ini sejatinya telah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Namun berbagai kendala—baik teknis, politik, maupun ego sektoral—membuatnya tertunda.
Selama itu pula, ribuan warga di kawasan Rawalumbu, Setia Mekar, Jatisampurna, dan sekitarnya harus menanggung imbasnya: pelayanan air bersih yang inkonsisten dan membingungkan.
Kini, dengan penyerahan dua cabang PDAM ini, jalur distribusi diharapkan menjadi lebih rapi. Warga akan tahu kepada siapa mereka mengadu, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang lebih penting: tak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan.
"Ini soal kejelasan hak dan kewajiban. Kalau tertib, publik yang akan merasakan langsung manfaatnya," kata Sidik Warkop, pengamat kebijakan publik di Bekasi Utara.
Langkah awal sudah diambil. Tinggal menunggu: apakah dua titik sisanya benar-benar akan rampung akhir tahun? Ataukah, seperti biasa, kembali hanyut dalam pusaran tarik-ulur antarwilayah? [■]
Kini, dengan penyerahan dua cabang PDAM ini, jalur distribusi diharapkan menjadi lebih rapi. Warga akan tahu kepada siapa mereka mengadu, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang lebih penting: tak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan.
"Ini soal kejelasan hak dan kewajiban. Kalau tertib, publik yang akan merasakan langsung manfaatnya," kata Sidik Warkop, pengamat kebijakan publik di Bekasi Utara.
Langkah awal sudah diambil. Tinggal menunggu: apakah dua titik sisanya benar-benar akan rampung akhir tahun? Ataukah, seperti biasa, kembali hanyut dalam pusaran tarik-ulur antarwilayah? [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL