Paripurna DPRD Kota Bekasi, Anggaran Baru dan Janji Inklusif Mas Tri

Bekasi Ubah Anggaran 2025: Naik Honor RT/RW, Bagi Hibah RW 100juta, Lindungi Pekerja Rentan dengan BPJS

bekasi-online.com | Selasa, 2 Sep 2025 - 19:57 WIB | NMR - SRiz

 — KOTA BEKASI | Gedung DPRD Kota Bekasi terasa lebih ramai dari biasanya. Di ruang rapat paripurna DPRD, Walikota Tri Adhianto duduk berdampingan dengan para pimpinan dewan, pada Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Target PAD Setahun, Sorotan Nepotisme Menghantui Tri Adhianto

Sebuah kesepakatan penting telah ditandatangani: Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.

Angka yang tercatat tidak kecil. Pendapatan daerah dipatok Rp 7,244 triliun, sementara belanja melonjak hingga Rp 7,545 triliun.

Baca juga: Kepala BAPENDA Diberi Ultimatum Mundur Bila Gagal: Tapi Publik Justru Mencium Nepotisme Di Balik Jabatan

Defisit ini akan ditutup lewat pinjaman dan pembiayaan lain. Namun yang paling jadi perbincangan bukan soal neraca keuangan, melainkan sejumlah program baru yang menempel di dalamnya.

Salah satunya, honor ketua RT dan RW naik signifikan. Mulai tahun depan, RT yang semula menerima Rp 500 ribu akan mendapat Rp 750 ribu per bulan. RW, dari Rp 750 ribu naik jadi Rp 1,25 juta.

“Ini bentuk penghargaan atas kerja sosial yang selama ini menopang pelayanan di level paling bawah,” kata Tri.

Bukan hanya soal honor. Mas Tri juga memastikan dana hibah Rp 100 juta per RW mulai cair Oktober mendatang.

Syaratnya: setiap RW wajib menjalankan inovasi lingkungan, terutama pemilahan sampah dan pengumpulan minyak jelantah. 

“Kalau tidak, ya tidak bisa cair. Tujuannya jelas, mengurangi beban Bantargebang yang makin hari kian menyesakkan,” ujarnya.

Konsepnya, sampah dipilah sejak rumah tangga. Minyak jelantah dikumpulkan lewat bank sampah RW dan disalurkan ke Bank Induk Sampah Patriot.

"Dari sana, hasil pengelolaan bisa menambah kas RW, sekaligus memberi nilai ekonomis bagi warga. “Jadi bukan sekadar bersih, tapi juga berputar jadi uang,” tambah Tri.

Tak berhenti di soal sampah, Pemkot Bekasi menyiapkan kebijakan lain yang menyentuh pekerja sektor informal—mereka yang kerap terpinggirkan dari jaring perlindungan negara.

Mulai 2026, sekitar 10 ribu pekerja seperti ojek online, sopir angkot, pedagang asongan, kuli, petani, hingga pemulung akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Premi Rp 201 ribu per tahun ditanggung pemerintah kota Bekasi.

Dengan skema itu, para pekerja rentan akan memperoleh perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga jaminan bagi keluarga.

“Ojol, sopir, pemulung—mereka ini pejuang kehidupan. Saya tidak mau mereka berjalan sendirian. Bekasi harus hadir, memberi rasa aman,” ujar Tri Adhianto, yang lebih sering dipanggil Mas Tri ini.

Janji itu memberi sinyal arah baru: Bekasi ingin tumbuh bukan hanya lewat beton dan jalan layang, tapi juga lewat keadilan sosial bagi warganya yang paling rapuh.

Waktu yang akan menguji, apakah kebijakan ini sekadar manis di atas kertas, atau sungguh menjadi penopang hidup di jalanan Kota Patriot.

Sidik Rizal, anggota PWI Bekasi Raya yang juga pemred dari jejaring media online menyayangkan  karena para awak media tidak dianggap sebagai pekerja rentan.

"Sayangnya, pemerintahan kota Bekasi dalam hal ini, Mas Tri sepertinya melupakan kategori pekerja rentan lainnya, padahal sumbangsihnya sebagai Mitra pemerintah tidak bisa dianggap kecil," beber Sidik.

Ketika menyuarakan kepentingan pemerintah, awak media dirangkul dan dimintai bantuannya  tegas Sidik Rizal. 

"Namun ketika bicara program demi mensejahterakan warga Bekasi yang dianggap rakyat, kenapa wartawan gak dianggap sebagai warga masyarakat yang profesinya juga bisa dikategorikan sebagai pekerja rentan!? Ini sungguh tidak adil dan terkesan Mas Tri Adhianto melupakan peran insan jurnalis." pungkas Sidik Rizal yang kerap tampil stand-up comedy ini.

Dirinya pun menerangkan bahwa bukan berarti profesi wartawan sebagai pekerjaan yang masuk kategori rapuh, namun pada kenyataannya, di wilayah Bekasi Raya, masih banyak wartawan yang standar kehidupannya belum bisa dikategorikan mapan dengan mengandalkan pendapatannya dari profesinya. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL