Soal TransPatriot, Walikota Bekasi Bicara Mekanisme, Saat Legislatif Terkesan Masih Ngumpulin Bahan Bacaan
Saat polemik penjualan aset bus TransPatriot ramai dibahas, Wali Kota Bekasi memilih tetap santai dengan keyakinan penuh pada mekanisme yang berlaku. Di sisi lain, suara kritis dari pihak legislatif terdengar samar—lebih banyak bertanya daripada menunjukkan data, seolah rapat lebih dulu digelar sebelum bahan bacaan benar-benar selesai dibuka.
Menurut Walikota Bekasi, polemik yang berkembang tidak tepat disebut sebagai kisruh, sebab seluruh proses yang berjalan diyakininya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbedaan pandangan yang muncul dinilai wajar dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
“Kisruh? Nggak kisruh ah. Saya kira bukan kisruh. Yang jelas, segala sesuatu proses yang sudah dilakukan itu sudah menemui ketentuan yang berlaku,” ujar Walikota Bekasi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi selalu berpegang pada mekanisme yang ada dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk terkait pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis atas aset dan layanan transportasi daerah.
Menurutnya, selama prosedur telah dijalankan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk mempertanyakan lebih jauh proses yang telah berlangsung.
“Iya, sesuai mekanismenya,” katanya singkat saat kembali ditanya mengenai kesesuaian prosedur.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya sejumlah kritik dari pihak tertentu yang mempertanyakan proses penjualan aset milik daerah tersebut.
Namun, kritik-kritik itu tampaknya tidak dianggap sebagai persoalan substansial, melainkan sekadar bagian dari dinamika ruang publik yang biasa terjadi.
Walikota Bekasi berharap klarifikasi tersebut cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus meredam berbagai informasi yang berkembang, tanpa perlu memperpanjang polemik atau membuka detail teknis yang dinilai telah selesai secara administratif.
Pemerintah Kota Bekasi pun menegaskan komitmennya untuk tetap berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku, sembari memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui mekanisme yang dianggap benar oleh pemerintah daerah. [■]

Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL