Kapolres Baru Dilantik, Suami Pejabat KPK Hadir, Publik Masih Mencari Tujuh Nama OTT Yang Hilang Entah Kemana
Kombes Pol Mustofa dimutasi ke Polda Metro Jaya jadi Dirpolairud dan jabatannya Kapolres digantikan oleh Kombes Pol Sumarni
Pelantikan Kombes Pol Sumarni sebagai Kapolres Metro Bekasi berlangsung khidmat dan penuh senyum, Rabu (7/1/2026). Namun suasana makin menarik ketika publik mendapati satu detail yang sulit diabaikan: suami Kapolres baru adalah pejabat tinggi KPK, sementara ingatan warga Bekasi masih segar soal OTT yang semula menjaring 10 orang, tapi entah kenapa kini tinggal 3.
— CIKARANG | Mapolres Metro Bekasi, Rabu (7/1/2026), tampak lebih hangat dari biasanya. Bukan hanya karena prosesi Farewell and Welcome Parade yang penuh senyum dan karpet merah, tetapi juga karena aura “penegakan hukum lintas lembaga” seolah ikut dilantik.Kombes Pol Sumarni resmi menggantikan Kombes Pol Mustofa sebagai Kapolres Metro Bekasi. Acara berlangsung khidmat, rapi, dan penuh ucapan terima kasih.
Namun, perhatian publik justru tertarik pada satu detail kecil yang kebetulan hadir mendampingi: suami Kapolres baru yang tak lain adalah Plt Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu.
Bagi masyarakat awam, ini sekadar momen keluarga. Bagi jurnalis yang hobi mengendus keanehan, ini seperti menonton film crossover antara Polri dan KPK—tepat beberapa waktu setelah OTT Bupati Bekasi.
Ketika Sertijab Bertabrakan dengan Ingatan Publik
Ingatan publik masih segar. Belum lama ini, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Informasi awal menyebut 10 orang terjaring OTT, termasuk ayah kandung Bupati Bekasi dan seorang pengusaha bernama Sarjan.
Namun, seperti sulap di acara perpisahan, publik kemudian disuguhi fakta lanjutan: ➡️ Yang diproses hanya 3 orang.
➡️ Sisa 7 orang lainnya? Menguap.
Kapolres Metro Bekasi yang baru Kombes Pol Sumarni adalah istri dari Plt Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu.
Apakah mereka:
Pulang duluan karena “belum cukup bukti”?
Salah masuk mobil OTT?
Atau sedang antre klarifikasi di dimensi hukum paralel?
KPK tentu punya penjelasan hukum. Namun, dalam dunia jurnalistik, ketika angka menyusut drastis tanpa narasi utuh, pertanyaan akan selalu lahir.
Lini Masa Singkat: Fakta yang Berjalan, Pertanyaan yang Mengiringi
▶ Beberapa waktu lalu
KPK melakukan OTT di Bekasi. Informasi awal menyebut 10 orang terjaring dugaan praktik ijon proyek.
▶ Hari-hari berikutnya
KPK menetapkan 3 orang sebagai pihak yang diproses hukum. Tidak ada rilis rinci mengenai status 7 orang lainnya selain frasa sakti: “masih didalami”.
▶ 7 Januari 2026
Kombes Pol Sumarni resmi menjabat Kapolres Metro Bekasi. Hadir mendampingi, sang suami—pejabat tinggi di KPK bidang penindakan.
▶ Publik mulai bertanya
Apakah ini kebetulan jadwal? Atau semesta sedang gemar bercanda dengan warga Bekasi?
Teori Konspirasi (Versi Kocak, Jangan Serius)
Sebagai jurnalis yang patuh etika, asumsi dilarang.
Namun teori konspirasi—selama dibungkus humor—masih boleh lewat 😌
Teori “OTT Versi Hemat Anggaran”
Sepuluh ditangkap, tiga diproses, tujuh jadi edisi preview.
Teori “Salah Kostum”
Tujuh orang ternyata hanya lewat, salah naik lift saat OTT berlangsung.
Teori “Multiverse Penindakan”
Tujuh orang lainnya sedang diproses… di alam semesta hukum lain, dengan jadwal rilis pers yang belum turun.
Semua ini tentu bukan tuduhan, melainkan cermin skeptisisme publik yang merasa narasi hukum sering kali lebih misterius dari sinetron stripping.
Sumarni Bicara Prestasi, Publik Bicara Transparansi
Dalam sambutannya, Kombes Pol Sumarni menegaskan komitmen melanjutkan prestasi pendahulunya, menjaga kamtibmas, dan meningkatkan pelayanan publik. Pesan persatuan, profesionalisme, dan kekeluargaan mengalir rapi.
Bahkan karpet merah disiapkan untuk Kapolres lama jika melintas di Bekasi—sebuah simbol kehangatan institusi.
Namun, di luar pagar Mapolres, masyarakat berharap karpet transparansi juga digelar:
- Transparansi proses OTT
- Transparansi status para pihak
- Transparansi agar hukum tak terlihat seperti tebak-tebakan
Penutup: Bukan Curiga, Tapi Waspada
Tidak ada tuduhan. Tidak ada vonis. Tidak ada insinuasi personal. Yang ada hanyalah hak publik untuk bertanya—terutama ketika momentum penegakan hukum dan pergantian jabatan bertemu dalam satu frame foto.
Bekasi kini dipimpin Kapolres baru, dengan janji prestasi dan pelayanan. Publik pun hanya menitipkan satu harapan sederhana:
Jika hukum memang lurus, jelaskan lah jalannya—agar rakyat tak perlu menebak-nebak belokannya.
Karena dalam negara hukum, yang gelap bukan hanya kejahatan, tapi juga proses yang tak diterangi penjelasan. [■]
إرسال تعليق
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL