Maryadi Menyoroti Kurang Efisiennya Penanganan SMA dan SMK

Kewenangan Penanganan SMA dan SMK di Kota Bekasi ada di Provinsi Jabar Tapi Manfaatnya Sedikit bagi Warga Bekasi

bekasi-online.com, Sabtu 5 Aguatus 2017, 23:30 WIB

H. Maryadi berfoto bersama keluarga sesaat setelah pencoblosan Pemilu tahun 2014. (Foto: Kol-Pri)

MEDANSATRIA, bksOL -- Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Maryadi ikut menyoroti kurang efisiennya penanganan Sekolah tingkat SMA dan SMK yang saat ini kewenangannya berada di Provinsi Jawa Barat. Setelah menyisakan cerita yang kurang maksimalnya dalam proses penerimaan siswa SMA/SMK melalui jalur PPDB Online 2017 kemarin, Maryadi pun mengomentari terkait mahalnya biaya punggutan SAT (Sumbangan Awal Tahun) di SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi.

Baca juga: H. Maryadi: Kartu Sehat Masih Bisa Digunakan Bagi Semua Warga Kota Bekasi sepanjang Ada Rujukan dari Puskesmas

“Kebetulan hari ini saya diminta untuk mengikuti rapat dengan Komite Sekolah SMAN 11,” ucap Maryadi kepada bksOL melalui rilisnya, Sabtu (5/8).

Saat mengikuti rapat bersama komite sekolah tersebut, kata Maryadi dirinya banyak menerima keluhan orang tua murid yang mengeluhkan besaran SAT sebesar Rp. 2.5 juta per bulan.

Baca juga: Opini Warga tentang PPDB 2023 di Kota Bekasi Terkait Demo Mahasiswa depan Kantor Disdik Kota Bekasi 

“Selain itu mereka pun diwajibkan membayar spp sebesar Rp 300.000,- per bulan,” tegas Maryadi.


Para orang tua siswa, lanjut Maryadi menyesalkan adanya pelimpahan kewenangan sekolah SMA dan SMK dari Kota Bekasi kepada Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Cawalkot Heri Koswara: Pemimpin Itu Diberikan Tuhan Sesuai dengan Karakter Rakyat yang Memilihnya Seperti Apa

“Mereka mengeluh kok biayanya lebih besar setelah provinsi mengambil alih SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi,” ujar politisi Golkar yang kerap turun ke masyarakat di dapilnya ini.

Bukan hanya mengenai keluhan orang tua siswa, Maryadi pun kerap mendengarkan keluhan dari beberapa kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi pasca diambil alih Jawa Barat.

Dan kata Maryadi yang paling dirasakan oleh para guru antara lain pertama, kesejahteraan para guru berkurang setelah diambil alih Jawa Barat. Kedua, gaji dan tunjangan mereka kerap kali terlambat dan tidak tepat waktu. Selain itu para guru pun, lanjut Maryadi, mengeluhkan adanya birokrasi yang panjang dan jauh karena adanya BP3 atau UPTD SMA.

“Selain itu mereka para guru mengeluhkan minimnya segi pembinaan yang diterima bagi para guru,” papar Maryadi lagi.

Melihat fenomena tersebut, Maryadi yang merupakan salah satu Wakil Rakyat di Kota Bekasi berharap agar persoalan ini bisa menjadi perhatian serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas.

Selain itu melihat adanya dorongan masyarakat agar kewenangan SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi bisa kembali menjadi kewenangan Kota Bekasi agar bisa dipertimbangkan kembali agar masyarakat dalam hal ini orang tua siswa bisa siap menerima namun dengan cara yang bertahap. [■]

Reporter: DnL, Redaksi: DikRizal