Damin Sada: "Usut Pagar Laut & Mafia Tanah Setia Mekar Sampai Tuntas!" Diamini Aleg DPRD, Ade Syukron
bekasi-online.com, Sabtu, 15 Feb 2025 - 14:17 WIB, SidikRizal
TAMBUN, BksOL — Viralnya isu wawasan Nusantara di Kabupaten Bekasi jadi hal yang sangat serius untuk tidak diabaikan oleh segenap elemen bangsa, jika benar-benar mencintai tanah air dan bangsa ini.
Baca juga: Bantu Program Ketahanan Pangan, Damin Sada Gelar Festival Duren 2025 Bekasi
Baca juga: Pelaksanaan Festival Duren 2025 Perdana Diapresiasi Pemkab Bekasi dengan Akan Diadakannya Rutin Setiap Tahun
Pertama isu nasional tentang pagar laut yang melibatkan kaum oligarki dan mempengaruhi banyak instansi pemerintah daerah, bukan hanya provinsi Banten tapi juga tepian pantai utara provinsi Jabar, khususnya pesisir Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Ade Syukron anggota DPRD Kabupaten Bekasi (kiri) dan Pj Bupati Bekasi, Dedi Supriyadi saat hadiri Festival Duren 2025 Gedung Juang Tambun, Bekasi, Sabtu 15/2/2025
Baca juga: Pelaksanaan Festival Duren 2025 Perdana Diapresiasi Pemkab Bekasi dengan Akan Diadakannya Rutin Setiap Tahun
Pertama isu nasional tentang pagar laut yang melibatkan kaum oligarki dan mempengaruhi banyak instansi pemerintah daerah, bukan hanya provinsi Banten tapi juga tepian pantai utara provinsi Jabar, khususnya pesisir Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Lalu diikuti kasus viral lainnya yang membuat miris berupa eksekusi lahan oleh PN Cikarang di wilayah Kelurahan Setia Mekar, Tambun Utara, dimana pada kasus tersebut kuasa hukum yang terlibat telah diputuskan oleh MA (Mahkamah Agung) dengan pencabutan izin advokatnya.
Menanggapinya, HK Damin Sada tokoh Bekasi dan Ketua Umum (Ketum) Jajaka (Jawara Jaga Kampung) Bekasi dengan tajam dan tegas menyatakan ada mafia di kedua kasus yang nyaris serupa.
Damin Sada ditemui saat Festival Duren dan Aneka Buah Nusantara 2025 di Gedung Juang di Tambun, Kabupaten Bekasi, setelah bahas tentang pesta durian bersama warga masyarakat Bekasi, pembahasan jadi menyimpang ke masalah yang sedang viral.
Ketika ditanya wartawan kenapa tema pembahasannya jadi menyimpang dari masalah Pesta Duren, jadi bahas masalah isu politis terkait tentang lahan sengketa yang berujung eksekusi PN Cikarang dan masalah Pagar Laut di pantai utara Bekasi.
Lalu Damin Sada pun menjelaskan bahwa dirinya tadinya cuma iseng-iseng diskusi dengan warga karena kebetulan pas musim duren dan terus lagi juga pas namanya pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan nasional.
"Saya kan sedang iseng diskusi dengan warga, lalu iya saya pikir kenapa duren lagi yang jadi pokok bahasan, saya jadi ingat tentunya dulu tahun 2018, hal ini pernah dibahas. Tapi akhirnya terlupakan." ungkap Damin.
"Itulah sebabnya kini membahas masalah Pagar Laut dan Sengketa Lahan." jelasnya.
Baik kasus di pantai utara (pantura) Tarumajaya, Bekasi dengan pagar laut dari Perusahaan PALJAYA yang katanya membela kepentingan para nelayan Bekasi dengan dalih diberi istilah program pembuatan alur laut.
"Apa ya udah ada warga yang dipindahin dari situ, kan itu kayaknya kan udah sampe di warung-warung yang sekarang udah gak ada." kata Damin Sada sedih dan prihatin dengan keadaan para nelayan Bekasi.
"Bangunan di situ apa gitu, kan sudah sesuai dengan aturan maka diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten (melalui Dinas Perikanan dan Kelautan)." terang Damin.
Damin menyayangkan kinerja perusahaan (PALJAYA) yang telah ditunjuk pemprov Jabar, seolah nelayan tidak diajak bekerja sama.
'Tidak jelas dengan siapa emang kalau itu jadi pelabuhan TPI (tempat pelelangan ikan) dan apa dampaknya buat warga Tarumajaya Utara kabupaten Bekasi?" ujar Damin beretorika.
'Para pejabat di dinas terkait baik provinsi Jabar maupun kabupaten Bekasi harusnya menjalankan tugas, apa ya sesuai dengan hukum yang berlaku aja, yang bener ya!?" imbuhnya lagi.
Jadi jangan opini-opini, lanjut Damin, Opini begini, begitu kan udah beberapa tahun lalu, jawabnya ketika ditanyakan kasus viral kedua yang jadi permasalahan eksekusi lahan di Setia Mekar okeh PN Cikarang.
"Masalah itu kan ditunda, lalu putusan udah lama, dan juga ditunda-tunda. Dia mungkin pejabat kan cari aman." sindir Damin tajam.
Mau cari aman, nanti kalau dia eksekusi berhadapan dengan masyarakat, Saya berpikir apa positif nya? Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai ketua Hakim pengadilan karena dapat tugas.
"Kalau saya dari Pengadilan Negeri Bekasi (PN Cikarang), ya itu mungkin langkah tegas lah ke tempat gitu. Jangan nanti dia cuma cari aman saat dia dapat masalah. Terus kasus ini kan antara warga, lalu si pemilik tanah sebelumnya dan developer sebenarnya." kata Damin
Damin pun mencurigai ada kaitannya dengan mafia tanah. Karena saat ini di wilayah utara kabupaten Bekasi masih banyak sawah-sawah yang akhirnya sampai saat ini tidak produktif.
Damin pun mencurigai ada kaitannya dengan mafia tanah. Karena saat ini di wilayah utara kabupaten Bekasi masih banyak sawah-sawah yang akhirnya sampai saat ini tidak produktif.
Ketum ormas Jajaka (Jawara Jaga Kampung) Bekasi ini sudah perkirakan sebelumnya bahwa terjadinya sengketa satu bidang lahan tanah artinya hari ini para petani tidak bisa menggarap nya secara produktif (red: baik untuk pertanian maupun perkebunan).
"Itu tuh akhirnya lahan itu jadi lahan kosong aja," ungkapnya prihatin.
Babe Damin melanjutkan dengan logat khas medok Bekasi nya, "Lahan juga gak bisa disentuh petani!"
Damin berharap agar semua masalah diselesaikan dengan baik-baik, dengan musyawarah karena nanti hukumnya menentukan. [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL