Fritz Saikat: Mendukung Rencana Gubernur KDM Pembentukan SatGas Anti Premanisme Di Kota Kabupaten Bekasi
BEKASI KOTA, BksOL — Setelah wartawan BksOL melakukan investigasi di beberapa pedagang di pasar baru Durenjaya, Jl. Ir. H. Juanda, Bekasi Timur (depan eks gedung Borobudur Dept Store), ternyata beberapa pedagang pasar menyatakan lapak mereka sering bahkan rutin setiap hari didatangi preman baik dengan seragam tertentu maupun tanpa seragam dan meminta uang semacam setoran wajib sebesar Rp 5000,- per hari.
Baca juga: RESES Aleg DPRD Kota Bekasi PAN, Evi Mafriningsianti Jaring Aspirasi Warga RW 018 Wisma Jaya, dari RT 001 - RT 012
"Malah setiap hari, Pak. Bukan cuma satu preman, paling gak bisa 30 orang yang kita semua kadang gak tahu mereka itu mewakili ormas atau kesatuan apa. Seringnya mereka gak pake seragam, Pak." ungkap pak T (50) pedagang tempe kepada BksOL (26/4/2025).
Parahnya lagi satu pedagang harus memberi kan iuran wajib kutipan liar kepada setidaknya 30 preman. Artinya sehari pedagang yang tak punya perlindungan hukum bisa menderita pungli (pungutan liar) sebesar 30 preman x 5000 perak = 150.000,- yang harus mereka keluarkan.
Meskipun belum dipastikan apakah mereka rutin setiap hari dimintai pungli, karena ada beberapa pedagang lain yang mengatakan dipungutnya kadang seminggu sekali. Namun pungli setiap hari selalu ada.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) II Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Kota-Kabupaten Bekasi, Fritz Saikat, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme, yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Dirinya mengatakan kepada BksOL, bahwa oknum preman dengan pakaian seragam ormas tak jarang melakukan pungli ke pedagang pasar atau siapapun demi kepentingan pribadi. Bahkan mereka yang menggunakan seragam entah ormas apapun itu sekali pun seolah mereka resmi, tapi tidak masuk ke organisasi mereka sendiri.
Lihat juga: Video Halal Bi Halal DPRD Kota Bekasi dengan Staf dan Lembaga dan Dihadiri Walikota & Wawali Bekasi, Ini Kata Ketua DPRD, Sardi Efendi
"Itu biasanya oknum preman Bang Rizal, jadi paling tidak harus korban dalam hal ini pedagang yang melakukan laporan ke kantor polisi, dan kami nanti yang akan melakukan advokasi secara gratis untuk melindungi dan mengawal mereka menjalani proses hukum setelah pelaporan, hingga aksi premanisme yang melakukan pungli, bisa ditangkap atau diproses secara hukum." tegas Frits Saikat lewat WhatsAppnya.
"Menurut saya ini merupakan gagasan yang baik, dan kita sebagai warga negara dan insan organisasi, seharusnya memberi apresiasi terhadap gagasan pemerintah provinsi terkait hal tersebut," kata Frits saat ditelpon BksOL lewat nomor WhasApp, di Kota Bekasi, Senin (28/4/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Fritz itu menambahkan, pembentukan Satgas Anti Premanisme nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dan kabupaten, sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Menurutnya inisiatif tersebut merupakan bentuk perhatian dan bantuan pemerintah, untuk mensterilkan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Dalam pelaksanaan di setiap organisasi, pengawasan terhadap akar rumput organisasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan menggunakan nama organisasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tidak dapat sempurna," ujarnya.
"Prinsipnya juga sama di setiap organisasi tidak membenarkan adanya aksi premanisme," tegasnya.
Namun, ia memberikan catatan penting bahwa masih ada oknum-oknum tertentu, yang mengatasnamakan organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan aksi kekerasan.
"Kita buktikan bahwa organisasi yang ada di Kota Bekasi, bersih dari ideologi kekerasan dan premanisme, dengan memberi dukungan untuk pembentukan Satgas Anti Premanisme tersebut," pungkasnya. [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL