Katanya Rekonsiliasi, Tapi Senior PWI Main Tunjuk Plt Daerah Seenak Perutnya

Penunjukan Plt Ketua PWI Daerah Adalah Pembodohan, Penghinaan & Pembangkangan Konstitusi Organisasi

bekasi-online.com, Sabtu, 14 Juni 2025 - 18:12 WIB, SidRiz

 BEKASI KOTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengecam keras manuver penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat.

"Jadi gini… PWI Bekasi Raya marah banget karena ada senior dari pusat yang main tunjuk Plt di daerah. Seenak perut. Ini tuh kayak… kamu lagi main catur, tiba-tiba ada orang dateng, makan semua bidak lo, terus bilang, “Gue raja di sini.” Padahal dia datangnya dari game lain. Kayak dari Kartu Uno atau Kartu Remi." kata Sidik Warkop (wartawan komika ompong ngetop). 

Tindakan tersebut dinilai sebagai pembodohan terhadap anggota, pembangkangan terhadap konstitusi organisasi, dan penghinaan terhadap marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan.

Baca juga: Sudah Tanda Tangani SK PanBers Kongres Persatuan PWI, Kok Manuver?

“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga penyesatan organisasi. PD/PRT PWI jelas tidak mengenal istilah Plt yang ditunjuk sepihak tanpa mandat anggota. Mengaku senior, tapi tidak paham aturan organisasi, ini ironi,” tegas Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya, Sabtu (14/6/2025).

"Kita ini sering banget dibikin bingung sama kata-kata kayak rekonsiliasi. Katanya rekonsiliasi, tapi lho kok senior PWI malah main tunjuk Plt daerah seenaknya? Ini bukan rekonsiliasi… ini kolonialisme versi organisasi profesi." ungkap Sidik Warkop. 

Sidik pun menambahkan, Zaman Belanda saja, rakyat disuruh kerja rodi. Sekarang? Wartawan disuruh terima Plt yang nggak dipilih. Bedanya tipis: kalau dulu pakai cambuk, sekarang pakai SK.

PWI sebagai organisasi profesi wartawan memiliki landasan konstitusional yang tegas. Setiap pengurus harus lahir dari mekanisme organisasi yang sah: musyawarah, pemilihan, dan legitimasi dari anggota, bukan hasil penunjukan atas dasar kepentingan kelompok atau loyalitas buta terhadap satu faksi.

Baca juga: Plt Ilegal! Disaksikan Ketua Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan

“Lebih parah lagi, penunjukan Plt ini dilakukan saat semangat rekonsiliasi tengah dibangun. Kesepakatan Jakarta yang difasilitasi oleh Dewan Pers juga jelas: PWI akan menyelenggarakan Kongres Persatuan paling lambat 30 Agustus 2025. SC dan OC pun sudah dibentuk dan mulai bekerja,” ujar Ade.

Sidik pun menambahkan, "PD/PRT PWI jelas gak mengenal istilah Plt hasil tunjuk-tunjukan sepihak. Lho ini kan lucu... Kita wartawan, Profesi! Bukan pasukan ormas yang bisa dikerahkan cuma karena 'abang-abangan'." tegasnya.

Sidik pun mengajak, Coba kita bayangin rapatnya di sana kayak gini:

“Siapa Plt-nya?”

“Yang itu aja, dia deket sama gue.”

“Wartawannya?”

“Bukan.”

“Pernah nulis berita?”

“Pernah. Caption di IG waktu liburan ke Istana Topi Bogor, yang sekarang sudah dibongkar itu.”

Ade Muksin pun menambahkan, Jika dalam masa transisi menuju kongres persatuan ini, masih ada pihak yang bermanuver menunjuk atau bahkan mengukuhkan Plt secara sepihak, maka hal itu merupakan bentuk nyata disobedience  (pembangkangan) terhadap Dewan Pers, pengkhianatan terhadap Kesepakatan Jakarta, dan pelecehan terhadap kerja keras SC dan OC.

“Kalau begini caranya, apa gunanya rekonsiliasi? Apa gunanya Dewan Pers hadir? Semua terasa sia-sia jika tetap ada oknum yang memaksakan agenda sendiri. Ini bukan hanya memecah belah organisasi, tapi juga mempermalukan PWI di mata publik,” kata Ade Muksin tajam.

Sidik Warkop pun senada menguatkan pernyataan Ketua PWI Bekasi Raya yang resmi dihasilkan dari musyawarah, pemilihan dan legitimasi tahun 2024 lalu itu.

Dan ketika ditanya secara retorik: "Apa gunanya Dewan Pers kalau begini?"

Sidik pun menjelaskan, Saya setuju. Karena gini ya… Kalau kita sudah punya wasit, punya aturan main, terus masih ada yang ngotot main sendiri, itu bukan kompetisi… itu kudeta kecil-kecilan.

"Dia itu nggak lagi bangun organisasi, dia lagi bangun kerajaan. Bedanya: raja dipilih langit, Plt-nya dipilih grup WhatsApp!" tunas Sidik pedas. 

"Yang lebih absurd lagi, ini terjadi saat Kesepakatan Jakarta sedang dibangun.

SC udah dibentuk. OC juga ada. Prosesnya demokratis. Tapi tetep ada aja yang maksa nunjuk Plt." imbuh Sidik Warkop keras.

"Bro… ini sama kayak kita bareng-bareng se-Indonesia lagi bikin nasi tumpeng buat selamatan, tapi tiba-tiba ada yang masuk dapur, ambil nasi, terus bikin lontong sayur sendiri." jelas Sidik terdengar satire. Terus maksa semua orang makan itu. Katanya: “Kan sama-sama karbo.”, lanjut sang pemred beberapa jejaring media DREWcorp ini kepada BekasiOL. 

Selanjutnya, PWI Bekasi Raya menegaskan bahwa segala bentuk intervensi struktural tanpa dasar hukum dan tanpa legitimasi anggota adalah ilegal, dan akan dilawan secara konstitusional.

“Organisasi ini milik seluruh anggota, bukan milik segelintir orang yang merasa paling benar. Kami tidak akan diam ketika aturan ditabrak, kesepakatan dilanggar, dan konstitusi diinjak-injak," pungkas Ade.

Sidik Warkop pun menambahkan, Terakhir, Ketua PWI Bekasi Raya kan sudah bilang: organisasi ini milik semua anggota, bukan segelintir orang yang merasa paling benar.

"Dan kalimat itu... harusnya ditulis di pintu masuk kantor PWI seluruh Indonesia. Karena seringkali yang merasa paling benar, adalah yang paling gak ngerti." ujar Sidik.

Si penggagas penunjukan Plt itu saat nanya di video yang beredar, "Mana legalitas PWI yang sana? Mereka pake AHU? Kan sudah dibekukan oleh Dewan Pers."

Kan itu sama kayak orang yang nanya: “Kapan PWI ada di TikTok? Saya Ketua PWI yang sah, karena punya akun TikTok.”

"Hei Bro, kita bukan boyband." pungkas Sidik. [■] 

Reporter: NurM - Kotak Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL