Apa Aturan Landasan Hukum UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik?

Ini Dia Aspek Penting UU ITE, KUHP Dan Putusan MK/Yurisprudensi Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Berita

bekasi-online.com - Jumat 11 Juli 2025 - 04:04 WIB, NurM - SidRiz

Anggota PWI Bekasi Raya sedang islah bersatu (Foto: Ist/Feb/2025)

 BEKASI KOTA — Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terkait pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online, ada beberapa aspek penting yang harus dipahami berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP, serta perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi.

Baca juga: Apakah Pewarta Bisa Dijerat UU ITE Pasal Pencemaran Nama Baik?

✅ Landasan Hukum Pencemaran Nama Baik via Berita Online (UU ITE)
Pasal 27 ayat (3) UU ITE (setelah perubahan)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

• Ancaman pidana: maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

• Ini adalah delik aduan absolut: hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban langsung.

Pasal 310 dan 311 KUHP:

• Digunakan secara bersamaan jika konten bersifat menyerang kehormatan seseorang secara pribadi, bukan untuk kepentingan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan No. 2/PUU-VII/2009:

• Menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dan

• Harus dibedakan antara kritik, opini publik, dan penghinaan pribadi.

Baca juga: Wartawan Tak Lagi Sendiri: Dewan Pers dan Kejagung Sepakat Lindungi Pers

📍 Apakah Bukti Screenshot Berita yang Sudah Dihapus Tetap Bisa Diproses?
Ya, bisa, selama:

• Bukti screenshot valid dan bisa diverifikasi (ada URL, tanggal tayang, jejak digital, atau cache);

• Berita tersebut memang pernah tayang dan dapat diakses publik;

• Isi berita memenuhi unsur pencemaran nama baik (bukan hanya kritik atau fakta);

• Ada kerugian nyata (reputasi, nama baik, dll) dan dapat dibuktikan.

Baca juga: Melindungi Wartawan, Menjaga Etika: Kesepakatan Strategis Dewan Pers dan Kejaksaan Agung

Namun...
⚠️ Faktor Krusial: Telah Ada Perdamaian Sebelum Laporan Polisi:

• Jika telah terjadi perdamaian secara sah antara kedua belah pihak dan dokumentasinya jelas (tertulis, ditandatangani), maka bisa menjadi dasar untuk:

• Pencabutan pengaduan, karena delik ini delik aduan absolut.

• Pengadilan (dan kepolisian) biasanya menghentikan proses jika ada perdamaian sah dan korban mencabut laporan.

🤔 Kalau Laporan Dibuat Setelah Perdamaian?

Jika laporan polisi dibuat setelah ada perdamaian (yang diketahui dan bisa dibuktikan), maka:

• Laporan bisa dinyatakan cacat formil karena ada itikad damai sebelumnya;

• Jika pemberitaan telah diturunkan (takedown) sebelum laporan, maka pelapor harus membuktikan adanya niat jahat (itikad buruk) dari pihak terlapor;

• Bisa dianggap sebagai abuse of process atau pelaporan yang tidak berdasar, dan berpotensi ditolak oleh penyidik.

🧾 Apakah Pelapor Masih Bisa Menang?

Kemungkinan Menang:
✅ Jika:

• Perdamaian tidak pernah disepakati atau tidak sah secara hukum;

• Isi berita memang mengandung fitnah, hoaks, atau penghinaan pribadi, dan bukan sekadar opini;

• Dampaknya jelas dan terbukti merugikan (secara sosial, profesional, psikologis);

• Bukti digital sah dan masih bisa diverifikasi.

❌ Kemungkinan Gagal:

• Jika sudah ada perdamaian sah yang diabaikan;

• Jika isi berita berbasis fakta, tidak bernada menghina;

• Jika bukti sudah dihapus dan tidak bisa diverifikasi dengan sah;

• Jika pelapor tidak bisa membuktikan adanya kesengajaan atau niat jahat.

🔎 Kesimpulan
Pihak yang merasa dicemarkan masih bisa melapor, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada:

• Validitas bukti (screenshot, jejak digital),
• Isi berita apakah memang mencemarkan secara hukum,
• Status perdamaian (apakah sudah terjadi dan sah),
• Niat pada penulis/media (apakah ada itikad buruk).

Jika memang ada perdamaian sah, laporan ini berpotensi tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Apakah Ada Karya Jurnalistik Yang Bisa Dijerat dengan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE atau KUHP?

Jika pihak terlapor dalam hal ini wartawan ingin dibantu dibuatkan pendapat hukum tertulis, atau analisis bukti screenshot-nya (jika ada), maka akan disajikan lebih lanjut dalam tulisan berikutnya. [■] 

Reporter: NMR - KotakRedaksi - Editor: DikRizal/JabarOL