ASN Dapat TPP Puluhan Juta, Tunjangan DPRD Malah Bikin Rakyat Kucek Mata, Digitnya Kayak Nomor GSM Baru
Data resmi menunjukkan; ASN Pemkab Bekasi bisa bawa pulang TPP puluhan juta, dari Staf sampai Camat. Tapi DPRD? Tunjangannya bikin mahasiswa salah kira, digitnya dikira nomor handphone GSM pasang baru.
— BEKASI | Bupati Ade Kuswara Kunang mengingatkan, TPP ASN yang jumlahnya lumayan harus dibarengi dengan kedisiplinan. “Jangan sampai sudah dibayar besar, tapi jarang hadir. Tugas kita ini mengabdi,” katanya.Pernyataan itu disampaikannya usai upacara pengangkatan 9.051 honorer jadi ASN-PPPK secara serentak di Lapangan Plaza Pemkab Bekasi, yang juga dirangkai dengan apel belaan ribuan ASN.
Pemandangan serba formal itu kian meriah karena para ASN yang baru diangkat tersenyum lebar, meski rakyat di luar pagar masih ngitung sisa gaji bulanan.
Kepala seksi dapat Rp 16,4 juta, camat Rp 30 juta, dan kepala dinas bisa senyum lebar dengan TPP Rp 43 juta per bulan.
Kalau masih bolos juga, berarti mereka lebih kuat iman daripada kuat absen.
Sementara, tunjangan anggota DPRD jauh lebih jumbo. Ketua DPRD dapat tunjangan rumah Rp 41,7 juta dan transportasi Rp 21,2 juta tiap bulan.
Wakil Ketua Rp 40,2 juta plus Rp 17,3 juta, dan anggota biasa Rp 36,1 juta plus Rp 17,3 juta.
Mahasiswa pun nyeletuk: “Itu bukan tunjangan, tapi harga total cicilan rumah cluster.”
Ketua DPRD Bekasi, Ade Sukron, buru-buru bilang kepada awak media: “Masih dibahas, nanti ada keputusan.” Terjemahan bebasnya: sabar dulu, jangan dihitung-hitung, nanti malah pusing sendiri.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (MAHAMUDA) Bekasi ikut bereaksi. Koordinatornya, Jaelani Nurseha, nyeplos: “Angkanya kebangetan, Pak! Ini tunjangan apa nomor telpon GSM baru?”
Pada kesempatan berbeda, Sidik Warkop, wartawan komedian sekaligus pengamat sosial Bekasi menimpali serius; "Bupati dan Ketua DPRD mungkin masih ada empati atas keadaan sosial ekonomi warga masyarakat kabupaten Bekasi."
"Tapi bisa jadi punya telepati juga atas kejadian rusuh aksi demo mahasiswa Agustus kemarin. Jadi lebih hati-hati bahas gaji & tunjangan ASN dan Dewan." ujar Sidik seperti melucu, tapi dia serius.
"Meskipun data A1 sudah tersebar melalui media tentang tunjangan para pejabat eksekutif dan legislatif." pungkas Sidik tanpa kuatir, karena akan buat podcast resmi dengan bupati dan ketua DPRD dalam waktu dekat ini.
Begitulah. Rakyat Bekasi lagi menunggu, apakah evaluasi tunjangan ini benar-benar serius, atau cuma jadi bahan stand-up comedy gratis tiap rapat paripurna.
Yang jelas, kalau semua pejabat rajin masuk kantor kayak rajinnya ngecek saldo rekening, Bekasi beneran bisa Bangkit, Maju, Sejahtera. [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL