Kesibukan Super Padat MUI Kota Bekasi: Ada Enam Agenda Besar Pemberdayaan Umat Jelang Akhir Tahun 2025
H. Alimudin, SPd, MSi dan Drs. KH. Syaifuddin Siroj, foto kolase halaman depan kantor MUI Kota Bekasi by AI-BksOL
“MUI ingin hadir bukan hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, tapi juga yang memberdayakan umat secara nyata, itu sebabnya kita akan gelar enam agenda kegiatan secara serentak jelang akhir tahun 2025 ini.” ujar Ketua MUI Kota Bekasi.
— KOTA BEKASI | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi tengah memasuki masa paling sibuknya di penghujung tahun 2025.Sebagai salah satu ormas plat merah yang mendapat dukungan hibah terbesar dari Badan Kesbangpol Pemkot Bekasi, lembaga ini memikul tanggung jawab besar: memastikan kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi umat berjalan seimbang, mandiri, dan sesuai tuntunan Islam.
Ketua MUI Kota Bekasi KH. Syaifuddin Siroj, menyebut, lembaganya tidak sekadar menjalankan fungsi seremonial. “Kami dituntut menjaga kemaslahatan umat, menjadi pengawal moral sekaligus mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya, dalam keterangan via telpon selular yang diterima redaksi, Senin (6/Okt/2025).
Itulah sebabnya MUI Kota Bekasi setelah kunjungan kerja ke MUI Kabupaten Gresik mendapatkan pelajaran berharga tentang sektor bisnis yang bisa dan tentunya dibolehkan dilakukan MUI, khususnya bidang usaha AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).
Sementara direktur pelaksana yang ditunjuk MUI Kota Bekasi, H. Alimudin., SPd, MSi, yang juga anggota dewan fraksi PKS itu akan jadi pengarah bisnis AMDK MUI tersebut.
Ketika diungkit oleh BekasiOL, sebagai ormas plat merah penerima dana hibah terbesar dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi, senilai Rp6 Milyar di tahun anggaran 2026, H. Alimudin justru menegaskan hal itu masih jauh dari kebutuhan perencanaan anggaran dan program kerja MUI Kota Bekasi.
"Kalau untuk kepentingan umat sekaligus pelayanan umat, dana hibah sebesar itu masih kurang, Bang. Demi kepentingan pelayanan dan pemberdayaan umat, justru MUI butuhnya bisa mencapai ratusan milyar." ungkap Alimudin.
"Namun begitu, kami justru mengupayakan untuk melakukan usaha mandiri tanpa mengharapkan semata dari dana hibah atau APBD tahun 2026 mendatang baik dari Pemkot Bekasi ataupun pemprov Jawa Barat. Itulah kenapa usaha AMDK ini akan diresmikan dalam waktu dekat ini." pungkas Alimudin, Ahad (5/Okt/2025) lalu lewat WhatsApp nya kepada BekasiOL.
Sedangkan Ketua MUI, Drs. KH. Syaifuddin Siroj di lain kesempatan menegaskan bahwa bukan hanya unit usaha AMDK saja, ada kegiatan lain seperti peresmian Studio 2 MUI-TV Kota Bekasi, penandatangan MOU BPJS Ketenagakerjaan, Pendirian LPB (Lembaga Penanggulangan Bencana) MUI, peresmian pembukaan Gedung Aula MUI dan Griya UMKM (Usahamu Mikro, Kecil dan Menengah) MUI.
Antara Fatwa dan Pemberdayaan
Secara nasional, MUI dikenal memiliki lima pilar tugas utama: memberikan fatwa, mengawal umat Islam, membimbing masyarakat, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan mengawasi media agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan.
Di tingkat kota, peran ini diterjemahkan lebih konkret — mulai dari memastikan makanan halal, menciptakan lingkungan ibadah kondusif, hingga menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan keagamaan warga Bekasi.
“Fatwa dan kebijakan keagamaan di tingkat lokal seringkali menjadi acuan masyarakat dan pemerintah daerah. Di situlah posisi MUI Kota Bekasi menjadi penting,” kata seorang pengurus MUI.
Enam Agenda Besar Jelang Akhir Tahun
Meski disibukkan dengan program kerja rutin, MUI Kota Bekasi tetap mempersiapkan enam agenda besar yang akan diluncurkan secara serentak menjelang akhir tahun 2025.
Seluruh kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ormas plat merah untuk kepentingan umat.
Enam agenda itu meliputi:
- Peresmian Studio 2 MUI-TV, media dakwah berbasis digital yang akan menjadi corong informasi dan edukasi umat Islam Kota Bekasi.
- Peluncuran LPB MUI (Lembaga Penanggulangan Bencana), wadah sosial yang ikut membantu Pemkot dalam menanggulangi masalah bencana.
- Peresmian Griya UMKM MUI, sebagai pusat pelatihan dan promosi produk-produk lokal binaan MUI.
- Peluncuran produk AMDK MUI bekerja sama dengan TGM Sumedang, simbol kemandirian ekonomi lembaga.
- Peresmian Gedung Aula MUI Kota Bekasi, sarana kegiatan keagamaan dan pembinaan umat.
- Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan, bentuk komitmen MUI terhadap perlindungan sosial bagi tenaga kerja di lingkungan lembaga dan masyarakat binaan.
Menurut rencana, seluruh kegiatan tersebut akan digelar secara bersamaan di gedung perkantoran MUI Kota Bekasi, satu wilayah kompleks Islamic Center.
Panitia tengah menyiapkan rangkaian acara yang melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta perwakilan ormas lainnya.
Tantangan dan Harapan
Kesibukan MUI Kota Bekasi ini mencerminkan dinamika baru organisasi keagamaan yang tidak hanya berurusan dengan fatwa, tapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas penggunaan dana hibah ormas, MUI berupaya menampilkan akuntabilitas melalui program yang langsung menyentuh kepentingan umat.
“MUI ingin hadir bukan hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, tapi juga yang memberdayakan umat secara nyata, itu sebabnya kita akan gelar enam agenda kegiatan secara serentak jelang akhir tahun 2025 ini.” ujar Ketua MUI Kota Bekasi.
Kota Bekasi menatap APBD tahun 2026 dengan tantangan besar. Namun di balik kesibukan dan tumpukan agenda, MUI Kota Bekasi tampak ingin membuktikan: menjadi ormas plat merah bukan sekadar status administratif, melainkan amanah untuk bekerja bagi kemaslahatan umat. [■]
إرسال تعليق
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL