Komite Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi Desak BPK RI Audit Retribusi Reklame dan Parkir
Komite Mahasiswa Peduli Rakyat desak BPK RI turun tangan audit dua sektor paling basah di Kota Bekasi — retribusi reklame dan parkir — yang diduga bocor dan diselewengkan.
Komite Mahasiswa Peduli Rakyat (KMPR) menuding adanya kebocoran dan penyelewengan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari retribusi reklame dan parkir, dan menuntut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera turun melakukan audit menyeluruh.
KMPR Kota Bekasi menyampaikan pernyataan sikap tegas atas dugaan kebocoran dan penyelewengan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
Pernyataan tersebut dibacakan langsung oleh Syarif Hidayatullah, selaku perwakilan Komite Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi, usai diskusi dan konsolidasi yang digelar di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Bekasi.
Dalam kesempatan itu, Syarif menegaskan bahwa pengelolaan PAD di Kota Bekasi, khususnya di sektor retribusi pajak reklame dan retribusi parkir, harus diaudit secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) karena diduga kuat terjadi kebocoran yang merugikan keuangan daerah.
“Kami menilai ada indikasi kuat kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi reklame dan parkir. Karena itu, kami mendesak BPK RI untuk segera turun melakukan audit. Kebocoran PAD sama saja dengan merampas hak rakyat Kota Bekasi,” tegas Syarif Hidayatullah dalam pernyataannya.
Empat poin tuntutan dilayangkan mahasiswa agar keuangan daerah tak terus jebol akibat lemahnya pengawasan di dua sektor potensial pendapatan Kota Bekasi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Komite Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi menyampaikan empat tuntutan utama sebagai berikut :
- Mendesak BPK RI Untuk segera mengaudit anggaran retribusi pajak reklame di kota Bekasi yang diduga terindikasi penyelewengan uang negara.
 - Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi dari Sektor Retribusi Parkir pada dinas Perhubungan Kota Bekasi.
 - Mendesak BPK RI Untuk memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum apabila di temukan indikasi korupsi dan manipulasi data terhadap dugaan penyelewengan anggaran pendapatan daerah Kota Bekasi.
 - Kami Komite Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi Berkomitmen Mendukung BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan Audit Badan Pendapat Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi dan Audi Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
 
Lebih lanjut, Syarif menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai Agent of Social Control untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
“Kami tidak akan diam melihat praktik-praktik yang merugikan rakyat. Mahasiswa lahir dari semangat perjuangan rakyat, maka kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal keadilan dan transparansi anggaran. Bekasi harus bersih dari praktik korupsi dan penyimpangan,” tutupnya.
Komite Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, baik akademisi, aktivis, maupun tokoh publik, ikut mengawasi dan menekan pemerintah daerah agar lebih transparan dalam mengelola potensi pendapatan daerah, khususnya di sektor-sektor rawan penyimpangan seperti reklame dan parkir. [■] 

إرسال تعليق
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL