Trinusa Ingatkan Pemkot Bekasi Soal Arahan BKN: Manajemen Talenta Sudah Jalan, Open Bidding Kok Belum Pensiun?
Di saat pemerintah pusat mulai meninggalkan open bidding dan beralih ke manajemen talenta, Pemkot Bekasi justru masih betah dengan sistem lama. Triga Nusantara (Trinusa) Bekasi Raya menilai kondisi ini janggal, mengingat Bekasi disebut sudah siap secara kelembagaan dan justru berisiko tidak sejalan dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
— BEKASI | Di saat pemerintah pusat sibuk mendorong reformasi birokrasi berbasis manajemen talenta (meritokrasi), Pemerintah Kota Bekasi justru terlihat santai—bahkan nyaris piknik—dengan tetap memelihara pola lama pengisian jabatan eselon II lewat open bidding.Sebuah pilihan kebijakan yang, menurut sejumlah aktivis, bukan cuma ketinggalan zaman, tapi juga berpotensi berseberangan dengan arah resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Isu ini disorot tajam Triga Nusantara (Trinusa) Bekasi Raya. Ketua Trinusa, Maksum Alfarizi—yang lebih dikenal dengan panggilan Mandor Baya—menilai, secara administratif dan kesiapan kelembagaan, Kota Bekasi sejatinya sudah lulus ujian untuk naik kelas meninggalkan open bidding.
“Kota Bekasi itu sudah masuk kategori siap pakai manajemen talenta (meritokrasi),” kata Mandor Baya, Ahad (1/2/2026).
Pernyataan itu bukan asal celetuk warung kopi.
Trinusa mengaku sudah mengirim surat dan melakukan konfirmasi langsung ke BKN terkait mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan dijalankan Pemkot Bekasi pada 2026.
Dan jawabannya, kata Mandor Baya, gamblang.
“Sudah jelas. Per 1 Januari, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama itu diarahkan menggunakan manajemen talenta,” tegasnya.
Kalau Masih Open Bidding, Masalahnya Di Mana?
Menurut Mandor Baya, jika Bekasi masih ngotot dengan open bidding, persoalannya bukan di sistem—tapi di kegagalan internal pemerintah daerah dalam memetakan aparatur sipil negaranya sendiri.
“Kalau masih pakai open bidding, artinya belum ketemu juga orang-orang pintar, jujur, dan rajin kerja di internalnya,” sindirnya, pedas tapi terasa relevan.
Satirnya sederhana: masa daerah yang mengklaim modern, digital, dan progresif masih harus “buka lowongan” untuk mencari pejabat sendiri?
Lalu selama ini ASN-nya ngapain?
Manajemen talenta (red: meritokrasi), lanjut Mandor Baya, seharusnya menjadi fondasi utama.
ASN yang masuk talent pool sudah dipetakan rekam jejak, kompetensi, dan integritasnya.
Seleksi terbuka, kalaupun dilakukan, mestinya hanya untuk mempertemukan talenta internal terbaik dengan talenta unggulan dari luar daerah—bukan sekadar formalitas lomba administrasi.
“Kecuali memang seleksinya untuk cari talenta lintas daerah. Itu beda cerita,” ujarnya.
Bekasi Keren, Tapi Jangan Setengah-setengah
Mandor Baya juga menyinggung narasi lama yang sering digaungkan: Bekasi sebagai kota maju, modern, dan siap bersaing. Namun, menurutnya, jargon itu bisa langsung rontok kalau kebijakan kepegawaiannya tak sejalan dengan pusat.
“Bekasi sudah keren. Tapi kalau masih pakai open bidding dan tidak sejalan dengan BKN, kerennya bisa hilang. Itu sudah masuk potensi pelanggaran,” katanya.
Sindiran ini seperti alarm pagi: keras, mengganggu, tapi perlu. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar metode seleksi, melainkan konsistensi tata kelola pemerintahan dan kepatuhan pada kebijakan nasional.
Sekda Masih Diam, Publik Menunggu
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi—selaku Ketua Panitia Seleksi—belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan Pemkot Bekasi masih mempertahankan open bidding untuk sejumlah jabatan eselon II yang kosong.
Publik pun bertanya-tanya: Apakah Bekasi benar-benar siap naik kelas dengan manajemen talenta?
Atau justru nyaman berada di zona aman sistem lama?
Di titik ini, kritik Mandor Baya terasa bukan sebagai serangan, melainkan pengingat. Bahwa reformasi birokrasi bukan slogan di spanduk Musrenbang, tapi keputusan konkret—termasuk berani meninggalkan cara lama yang sudah tak relevan.
BekasiOL mencatat: kalau talenta sudah ada, kenapa masih pura-pura mencari?. [■]
