JPO Stasiun Bekasi Akhirnya Dikebut: Warga Tak Perlu Lagi Uji Nyali Menyeberang di Antara Klakson
JPO dan gedung parkir disiapkan jadi “jalan damai” komuter—tanpa sprint, tanpa serempet. Peninjauan pembangunan infrastruktur di Stasiun Bekasi jadi sinyal keseriusan Pemkot membenahi keselamatan pejalan kaki dan kemacetan kawasan yang selama ini lebih padat dari jadwal KRL.
— BEKASI | Bagi warga Bekasi yang saban hari bertaruh nasib menembus padatnya arus manusia dan kendaraan di sekitar Stasiun Kota Bekasi, kabar peninjauan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan gedung parkir oleh Walikota Bekasi Tri Adhianto, Rabu (4/2/2026), setidaknya memberi harapan baru: menyeberang tanpa deg-degan, parkir tanpa was-was.Didampingi jajaran Dinas Perhubungan, mulai dari level kepala dinas hingga teknis lapangan, serta unsur Dinas BMSDA (Bina Marga dan Sumber Daya Air), Walikota turun langsung memastikan bahwa proyek yang selama ini dinanti para komuter itu tidak sekadar jadi bahan obrolan di halte dan peron.
Maklum, bagi warga, Stasiun Kota Bekasi bukan lagi sekadar titik berangkat—melainkan simpul kehidupan.
Dari pekerja pagi buta, mahasiswa setengah ngantuk, hingga pejuang KRL yang hafal betul aroma gerbong jam sibuk.
Statusnya sebagai stasiun sentral Commuter Line Jabodetabek sekaligus pelayan kereta antarkota membuat kawasan ini kian hari kian padat, kadang lebih sesak dari isi dompet tanggal tua.
Tri mengakui, keluhan masyarakat soal kepadatan dan keselamatan pejalan kaki menjadi alasan utama peninjauan tersebut.
Pemerintah kota Bekasi, kata dia, ingin memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana—baik dari sisi kualitas konstruksi maupun ketepatan waktu.
Bagi warga, JPO bukan sekadar jembatan, tapi “jalur penyelamat” dari risiko terserempet kendaraan saat nekat menyeberang di bawah.
Lonjakan penumpang yang turun bersamaan dari kereta juga jadi sorotan.
Kepadatan yang kerap terjadi di jam-jam sibuk dinilai perlu diantisipasi lewat rekayasa arus dan dukungan infrastruktur yang memadai—agar perjalanan warga tidak selalu dibumbui adegan dorong-dorongan yang tak masuk jadwal resmi KAI.
Tak berhenti di situ, Pemkot Bekasi juga membuka opsi pembebasan lahan tambahan guna memperluas kapasitas parkir.
Langkah ini diproyeksikan mampu menampung peningkatan pengguna transportasi publik sekaligus menertibkan parkir liar yang selama ini “kreatif” memanfaatkan setiap jengkal ruang kosong.
Pada akhirnya, warga tentu berharap proyek ini tak hanya cepat rampung, tapi juga benar-benar fungsional. Sebab bagi masyarakat komuter, infrastruktur bukan soal estetika semata, melainkan soal keselamatan pulang pergi mencari nafkah.
Dan jika nanti JPO serta gedung parkir itu resmi beroperasi, warga Bekasi mungkin bisa sedikit bernapas lega: perjalanan boleh tetap padat, tapi setidaknya menyeberang tak lagi harus pasrah pada takdir. [■]
