Dariyanto: Saya Dukung Ide Aksi Demo GMBI Ke Pemkot Bekasi Demi Bela Anak-Anak Lulusan SD Yang Tak Kebagian Jatah SMP Negeri, Tapi Ini Solusinya
bekasi-online.com, Jumat 2 Agustus 2024, 20:24 WIB, SidR
BEKASI KOTA, BksOL — Menyikapi dampak negatif karena kurangnya jumlah sekolah menengah tingkat pertama atau SMP di wilayah Kota Bekasi yang dari tahun ke tahun selalu saja menjadi permasalahan dengan penyelenggaraan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) baik secara manual sejak 20 tahun lalu.
Baca juga: Aksi Demo GMBI (Jilid ke-1) ke Pemkot Bekasi Tuntut Ketegasan Pj Walikota, Sekjen GMBI Distrik Kota Bekasi: “Tunggu Jilid ke-2 Hari Kamis Besok
Bahkan hingga kini tahun 2024, PPDB secara Online dimana selama beberapa tahun terakhir timbul permasalahan yang serupa, katena kurangnya faktor infrastruktur gedung SMP di Kota Bekasi.
Baca juga: Heboh, Anggota DPRD Kota Bekasi Ini Kelewatan, Mendorong Pengadaan USB Saja Sampai Milyaran? Ini Penjelasan Dariyanto
Baca juga: Ali Syaifa: Alhamdulillah, DPS Sudah Dimutakhirkan. Dan Jika Belum Terdaftar di PPS, PPK atau KPU, Faris Ismu Amir Imbau Warga Cek di cekdptonline.kpu.go.id
Menjelang pelantikan dirinya yang terpilih kembali jadi anggota DPRD kota Bekasi periode 2024-2029, Dariyanto berkeinginan untuk terus perjuangkan para anak-anak peserta didik lulusan SD di Kota Bekasi untuk bisa dapatkan hak yang sama dalam seleksi penerimaan siswa baru secara adil agar bisa duduk di bangku SMP Negeri, setelah marak isyu PPDB Online Bekasi dianggap carut marut oleh ormas GMBI dengan aksi demonya beberapa hari lalu.
Sebagai anggota legislatif DPRD Kota Bekasi yang jadi mitra sejajar eksekutif dalam hal ini Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad sebagai pemangku kebijakan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi.
Ketika dinas terkait masalah semrawutnya tatakelola PPDB, dimana Kepala Dinas Pendidian (Disdik) Uu Saeful Mikdar melakukan blunder dalam komunikasi publik sehingga penyelenggaraan PPDB dianggap publik, media massa dan media sosial sebagai PPDB paling carut marut dan amburadul.
Wajar saja jika insiden tersebut menimbulkan bola api liar opini publik dimana timbul banyak dugaan buruk dengan adanya ribuan siswa lulusan SD di Kota Bekasi yang tidak mendapatkan jatah kursi di pendidikan selanjutnya SMP Negeri, karena isu lama.
Seperti salah satunya; Lulusan SD khususnya anak-anak dari klaangan Warga Bekasi tak mendapatkan jatah sekolah negeri mencapai ribuan, karena PPDB Online disiasati dengan curang sehingga hanya anak-anak pejabat dan orang kaya saja yang bisa masuk sekolah favorit dengan mengabaikan aturan sistem zonasi dengan beragam manipilasi dan kolusi.
Dariyanto menjelaskan, “Berapa banyak sih anak pejabat atau anak orang mampu yang bisa memanipulasi dan memaksakan anaknya biar masuk SMP Favorit? Apalagi tahun ini kata data yang diberikan, ada duaribuan siswa lulusan SD yang tidak jatah masuk SMP Negeri. Lah emang berapa jumlah anak pejabat yang masuk SMP Favorit dan menggeser siswa anak bukan pejabat?”
“Sekarang kan mereka semua para peserta didik di bangku SMP sudah mulai belajar, coba saja diselidiki dan dibuat survey, apakah ada banyak anak pejabat yang duduk di bangku SMP Negeri hingga jumlahnya ribuan? Periksa dan bikin terbuka, kan bisa dicari tahu. Kalau perlu pihak media turun langsung menghitungnya.” imbuh Dariyanto.
Pokok permasalahan sebenarnya dari tahun ke tahun selama satu dua dekade ini adalah kurangnya fasilitas infrastruktur gedung SD, ungkap Dariyanto kepada BksOL melalui telpon pribadinya.
“Hal ini sudah terjadi sejak zaman Pepen (Rahmat Effendi) jadi walikota, karena jumlah penduduk atau warga Kota Bekasi saat itu sudah mulai bertambah secara cepat karena faktor urbanisasi dan kurang berhasilnya program KB,” beber Dariyanto.
Namun Pepen berhasil menyelesaikan masalah jumlah siswa atau para peserta didik lulusan Sekolah Dasar yangvtak mendapatkan jatah sekolah negeri untuk memilih sekolah swasta.
Hal ini pula yang dikomunikasikan oleh Pj Walikota, Gani Muhamad kepada publik dalam salah satu wawancara dengan wartawan agar para orangtua memasukkan saja anaknya ke sekolah swasta.
“Namun karena kurangnya pemkot menjalin hubungan kerjasama yang bersinergi dengan pihak penyelenggara pendidikan swasta, pastinya pemilik sekolah seperti SMP-SMP Swasta di Kota Bekasi juga gak mau begitu saja menerima para siswa yang gagal masuk SMP Negeri karena alasan passing grade, ditambah lagi harus memberikan beasiswa, karena tingginya biaya sekolah di SMP-AMP Swasta tersebut!”
BksOL menarik kesimpulan bahwa ada betulnya sekolah swasta juga akan enggan menerima siswa yang gagal lewati passing grade, yang dulu dikenal dengan istilah NEM (Nilai EBTA Murni), dimana kebijakan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) sendiri kini memang sudah ditiadakan dan dalam amanat undang-undang tentang kependidikan, penggunaan zonasi untuk PPDB harus diterapkan. Demikian Dariyanto menjelaskan.
“Zaman Pepen dulu, pihak swasta mau bekerjasama dengan pemkot Bekasi, karena diadakannya MOU (Memorandum of Understanding), dimana pihak sekolah swasta akan menampung para lulusan SD yang tidak kebagian SMP Negeri, baik karena alasan gagal di PPDB online/manual maupun sebab lainnya. Pemerintah yang menanggung biayanya apakah itu berupa bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk BOS ataupun dari pemkot Bekasi dari APBD.” ungkap Dariyanto.
Ini yang tidak dilakukan oleh Kadisdik Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Pj Walikota, Gani Muhamad, ungkap Dariyanto yang juga pemilik sekolah swasta Global School di kawasan Durenjaya Belasi Timur ini kepada BksOL.
Dariyanto Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi yang juga mendukung perjuangan para pendemo dari GMBI ini karena kepentingan para anak-anak dari warga Kota Bekasi, langsung mengajukan solusi yang hampir sama seperti dulu yang dilakukan era Rahmat Effendi memimpin Kota Bekasi. Tanpa harus membangun infrastruktur gedung sekolah untuk SMP Negeri di setiap kecamatan di kota Bekasi, yang pastinya akan menelan biaya sangat tinggi.
Salah satunya dengan mendorong pengadaan Unit Sekolah Baru (USB), di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur sebagai pilot project (proyek percontohan)
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Daryanto, menyatakan bahwa hal itu sudah dikomunikasikan melalui forum Rukun Warga (RW) bahwa akan penambahan satu USB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Margahayu, Bekasi Timur.
Baca juga: Kapolsek Jatisampurna Menghadiri Peresmian 2.664 Titik Sumur Bor untuk Warga oleh Dandim 0507/Bekasi
“Untuk lokasinya, kita serahkan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi, diperuntukannya di sekitar Kelurahan Margahayu,” ujarnya kepada BksOL.
Disamping itu, kata Daryanto, tidak menutup kemungkinan akan ada hambatan dalam setiap penambahan USB. “Pertama masalah Sapras (Sarana Prasarana), kita belum punya gedungnya. Kalaupun ada lahan, pembebasannya memakan waktu cukup panjang,” ungkap dia.
Baca juga: Siapakah Balon Cagub Provinsi Jabar 2024? Ayo Dukung Pilkada Provinsi Jawa Barat 2024 yang Transparan dan LUBER
Atas dasar itu, Daryanto mengusulkan sementara ini menggunakan bangunan Sekolah Dasar (SD) yang dapat digunakan, sambil menentukan lokasi pembangunan USB di Margahayu.
Baca Juga: “Surat Tugas DPP PD yang Ditandatangani Teuku Rifky Tak Hanya Diberikan kepada M2 Saja, Tapi…” Ini Kata Andi Zabidi, Ketua Bappiluda PD Prov Jabar
“Lokasi USB tidak berdekatan dengan Sekolah yang sudah ada. Tujuannya, (PPDB) sistem zonasi tidak terlalu dekat agar dapat merata nantinya,” ujarnya.
Di kesempatan yang berbeda, pernyataan tersebut ditanggapi positif oleh Sekretaris Jenderal GMBI Distrik Kota Bekasi, Kang Asep. Namun dirinya menambahkan ada hal yang lebih penting untuk segera dilakukan sementara waktu ini, yakni menambah jumlah rombel atau kelas untuk setiap SMP Negeri yang ada, demi menampung para siswa yang saat tidak tertampung pasca PPDB yang telah berlangsung.
“Pj. Walikota Bekasi harus membuka satu Rombel lagi di setiap sekolah, untuk jenjang SMPN demi menampung Anak Didik yang Saat ini Nasibnya masih terkatung katung,” desak Kang Asep.
Itu solusi yang diharapkan sementara waktu ini oleh para siswa yang belum jadi peserta didik, ujar Kang Asep kepada BksOL, Ahad 4/8/2024 mengakhiri telponnya. [■]
Reporter: TimRedaksi, Editor: DikRizal
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL