Abah Zakaria Ngamuk Lagi, Kali Ini Kritisi Kebijakan Wako Mutasi Pejabat Eselon

GMBI Distrik Kota Bekasi Kritik Mutasi Massal: Walikota Bekasi Dinilai Gagal Jalankan Spirit Reformasi Birokrasi

bekasi-online.com | Rabu, 29 Okt 2025 - 15:15 WIB | NMR - SRiz

Lebih pedas lagi Zakaria menambahkan dengan nada kesal, "Nunda-nunda jabatan orang, apa harus nunggu Walikota ditangkap dulu, baru sebagian besar anak buahnya bisa dipromosikan jabatan?"

 — KOTA BEKASI | Kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Abah Zakaria, yang menilai langkah mutasi terhadap 7 pejabat eselon II, 65 pejabat eselon III, dan 178 pejabat eselon IV itu bukan cermin reformasi birokrasi, melainkan indikasi kemandekan moral dalam tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Kadisdik, Kadis Ketapangtanikan & Kajari Turun ke Lapangan, Cicipi Menu, & Pastikan Tiada Celah Penyimpangan

“Mutasi ini gak beres, karena menghambat karir orang lain,” tegas Abah Zakaria saat ditemui dua awak media dan BekasiOL.

Zakaria menilai, kebijakan tersebut lebih kental dengan aroma politis ketimbang upaya penyegaran birokrasi.

Baca juga: Dapur SPPG Diserbu Pejabat: Bekasi Uji Serius MBG, Siswa Senang, Guru Tenang

Ia mempertanyakan dasar pertimbangan mutasi yang dinilainya tidak transparan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan di kalangan ASN.

“Kalau dianggap saya kepengen jabatan, ya terserah aja. Tapi pada pokoknya mutasi 29 Oktober 2025 kali ini benar-benar gak beres,” ujarnya menutup pembicaraan.

Menariknya, Abah Zakaria tidak menutup-nutupi latar belakang kritiknya. Ia secara terbuka mengaku bahwa dirinya dan LSM yang dipimpinnya menjadi bagian dari Tim Sukses Tri Harris (RIDHO) pada Pilkada 2024 lalu.

Baca juga: Monitoring Program MBG Ini Tegaskan Komitmen Pemkot Bekasi dalam Memastikan Setiap Siswa Dapatkan asupan gizi yang baik

Artinya, kritik tersebut bukan datang dari pihak oposisi, melainkan dari lingkar yang pernah ikut mengantarkan Tri ke kursi wali kota.

“Kalau yang dulu mendukung aja udah geleng-geleng kepala, berarti ada yang serius salah,” sindir Zakaria.

Mutasi yang dilakukan Walikota ini disebut sebagai “pembersihan halus” terhadap pejabat-pejabat yang tidak lagi dianggap sejalan secara politik.

Beberapa ASN yang sebelumnya berprestasi justru tersingkir tanpa penjelasan publik yang memadai.

Baca juga: Sebab dari Satu Piring MBG Bisa Tumbuh Sejuta Potensi Yang Akan Tentukan Arah Masa Depan Kota Ini

LSM GMBI Distrik Kota Bekasi berani menilai langkah itu menciderai semangat meritokrasi dan membuka ruang “transaksi jabatan” terselubung di tubuh birokrasi Kota Bekasi.

Kritik Zakaria menjadi sinyal bahwa dukungan politik tidak selamanya bisa dijadikan tameng kebijakan publik yang serampangan.

Bila mutasi birokrasi justru menimbulkan ketidakpastian karir ASN dan kekecewaan di kalangan pendukung lama, publik patut bertanya: apa sebenarnya yang sedang dibereskan oleh Pemkot Bekasi — atau justru siapa yang sedang dibereskan

"Mutasi kali ini menghambat jabatan orang, seharusnya pejabat eselon IV naik ke eselon III dengan dengan alasan meritokrasi, penilaian jabatan obyektif bukan karena nepotisme.

Lebih pedas lagi Zakaria menambahkan dengan nada kesal, "Nunda-nunda jabatan orang, apa harus menunggu Walikota ditangkap dulu, baru sebagian besar anak buahnya bisa dipromosikan jabatan?"

Jangankan bermimpi naik jabatan dari eselon III ke eselon II, yang dari eselon IV saja masih dimutasi? Imbuhnya lagi.

"Biar apa? Menunda jabatan anak buahnya, padahal tak jarang dari para pejabat eselon IV itu telah bekerja dan mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Lah cuma dapat mutasi doang, pergeseran jabatan gak ada peningkatan?" sindir Zakaria lebih tajam.

"Buat apa?" tegas Abah Zakaria kepada BekasiOL.

"Apa walikota nunggu ditangkap dulu, baru dia bisa beri apresiasi ke anak buahnya sendiri para pejabat eselon IV yang seharusnya sudah dipromosikan ke eselon III?" analoginya menghujam.

Menurut Abah, "Walikota Bekasi ini kayaknya sudah turun temurun semacam budaya, pasti ditangkap KPK. Setelah itu pasti digantikan wakilnya. Bahkan saya berani nyatakan, usia Walikota Bekasi gak akan sampai dua tahun, pasti terjerat hukum." ujarnya meramalkan.

"Saya berani jamin, gosah nunggu tahun 2029, belum nyampe dia pasti terjerat dengan kasus hukum." pungkas Abah Zakaria kepada awak media di kediamannya Bekasi Timur.

"Sebenarnya saya gak suka jika walikota Bekasi ini akan ditangkap, karena menguntungkan orang lain, yakni wakilnya. Tapi ya begitulah tradisinya..." lalu Abah pun terdiam tak menambahkan komentar apapun menahan amarahnya. [■] 

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL

👁️ Artikel ini telah dilihat oleh : 0 views.