Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penataan Wilayah RW Dirasa Lambat?
“Kami hanya menjalankan amanah Perwal. Tidak ada hubungannya dengan dana atau penyerapan anggaran,” ujar camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya saat dikonfirmasi Kamis 30 Oktober.
— KOTA BEKASI | Ketika sejumlah LSM dan publik menuding Pemerintah Kota Bekasi sengaja memperlambat penyerapan anggaran dan membiarkannya mengendap dalam bentuk giro atau deposito di bank sentral, Kecamatan Bekasi Selatan justru menggelar kegiatan yang tampak “keren”: Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penataan Wilayah RW — atau yang lebih dikenal dengan nama Program Bekasi Keren.
Namun dalam investigasi yang dilakukan oleh Tim BekasiOL bahwa dalam waktu pelaksanaan kegiatan ini terasa ironis.
Sosialisasi baru digelar masif di triwulan IV, padahal rancangan Perwal telah disiapkan sejak pertengahan tahun.
Ini seperti pola lama yang berulang setiap tahun: dana tidur di bank, lalu kegiatan digerakkan menjelang tutup buku.
Menurut catatan investigasi BekasiOL, pola ini tak hanya menciptakan kesan lambannya birokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik “optimalisasi bunga giro” di kas daerah.
Artinya secara tidak langsung jika dana APBD mengendap, siapa yang diuntungkan? Jelas bukan rakyat.
Kegiatan di Lapangan: Padat di Akhir, Sepi di Awal
Sosialisasi Bekasi Keren memang berjalan simultan dalam tiga tahap:
Kegiatan terakhir di Gedung PGRI, Pekayon Bekasi Selatan bahkan diikuti 94 RW, lengkap dengan dukungan lurah, sekretaris kelurahan, dan aparatur wilayah.
- September 2025: Sosialisasi awal di Asrama Haji dihadiri 510 RW dalam dua sesi.
- Oktober 2025: Perwal No. 23/2025 resmi diterbitkan.
- Oktober–November 2025: Sosialisasi lanjutan di tingkat kelurahan dan RW, menghadirkan narasumber dari Bagian Hukum, DPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Tata Pemerintahan.
Meski suasananya semarak, kritik tetap tajam. BekasiOL menilai, kegiatan yang padat di akhir tahun kerap dijadikan justifikasi untuk menyalurkan anggaran yang tersisa, bukan perencanaan strategis yang berkelanjutan.
Pola Penyerapan Anggaran Pemkot Bekasi (2023–2025)
| Tahun Anggaran | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total Penyerapan Akhir Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18% | 34% | 53% | 96% | Rp 5,47 Triliun |
| 2024 | 16% | 33% | 51% | 95% | Rp 5,63 Triliun |
| 2025* | 14% | 29% | 48% | (proyeksi >90%) | Rp 5,72 Triliun (estimasi) |
Sumber: Kompilasi data realisasi APBD Pemkot Bekasi dan estimasi lembaga pemantau anggaran per November 2025.
Data menunjukkan tren serupa selama tiga tahun terakhir: penyerapan rendah di tiga triwulan pertama, lalu melonjak tajam di kuartal terakhir.
Tim Investigasi BekasiOL menduga, praktik ini disengaja agar dana dapat mengendap sementara di bank daerah atau Bank BJB, menghasilkan bunga sebelum akhirnya diserap untuk proyek-proyek percepatan.
Pemerintah: “Ini Bukan Soal Anggaran, Tapi Sosialisasi”
Pihak Kecamatan Bekasi Selatan membantah tudingan tersebut. Menurut panitia kegiatan, sosialisasi Bekasi Keren digelar murni untuk memperkuat kapasitas RW menjelang implementasi program penataan wilayah.
“Kami hanya menjalankan amanah Perwal. Tidak ada hubungannya dengan dana atau penyerapan anggaran,” ujar camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya saat dikonfirmasi Kamis 30 Oktober.
Dan tentu saja ini bukan wewenang pemerintah tingkat kecamatan, sebagai aparatur pemerintah dia hanya memiliki kewajiban menjalankan program sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh walikota Bekasi Tri Adhianto.
Artinya, dalam konteks tata kelola pemerintahan, waktu pelaksanaan kegiatan tetap menjadi indikator perencanaan anggaran.
Semakin banyak kegiatan yang baru dijalankan di akhir tahun, semakin kuat dugaan bahwa perencanaan tak berjalan efisien — atau ada motif lain di balik jeda waktu panjang itu.
Dilema di Balik “Bekasi Keren”
Di permukaan, program Bekasi Keren memang menjanjikan. Ia menyatukan aspek lingkungan, tata ruang, dan partisipasi warga di tingkat RW. Tapi di balik semangat penataan wilayah itu, ada tanda tanya yang belum terjawab:
Apakah semua ini bagian dari agenda pembenahan kota — atau hanya cara halus memutar bunga uang rakyat di bank hingga akhir tahun? [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL