Dari Aspirasi ke Realisasi: Infrastruktur Lingkungan Jadi Sorotan Reses Kamil

Reses Kamil Syaikhu: Pengawasan Jalan, Tapi Jalan Masih Lebih Bebas dari Pengawasan

bekasi-online.com | Selasa, 17 Feb 2026, 13:29 WIB | Wahyu /DR

Reses Jadi Ajang Klarifikasi: Kamil Syaikhu Buka “Dapur Pengawasan” Pembangunan Pemkot Bekasi. Warga Menuntut Realisasi, Dewan Jelaskan Mekanisme — Tapi Anggaran Reses Masih Misterius

— BEKASI UTARA | Kegiatan reses penjaringan aspirasi yang digelar Muhammad Kamil Syaikhu di RW 11 Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Selasa (17/2/2026), bukan hanya diwarnai curahan keluhan warga, tetapi juga menjadi panggung klarifikasi sang legislator soal duduk perkara lambannya realisasi pembangunan di wilayahnya.

Jika sebelumnya warga menilai reses sekadar forum serap aspirasi tanpa ujung eksekusi, kali ini Kamil mencoba membuka “mesin belakang layar” bagaimana proses pengawasan legislatif terhadap kinerja Pemkot Bekasi berjalan—atau dalam bahasa warga: kenapa jalan rusak lebih cepat diperbaiki warga swadaya dibanding lewat APBD.

Forum Aspirasi Berubah Jadi Forum Penjelasan
Reses yang dihadiri pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga itu awalnya berjalan sebagaimana biasa: usulan perbaikan jalan, normalisasi drainase, hingga penanganan genangan musiman yang membuat aktivitas warga tersendat.

Kerusakan infrastruktur disebut bukan sekadar soal kenyamanan, tapi juga berdampak pada ekonomi warga, distribusi logistik, hingga keselamatan pengguna jalan.

Namun di tengah derasnya aspirasi, Kamil mengambil porsi bicara lebih panjang dari biasanya—bukan untuk menjanjikan, melainkan menjelaskan.

“Banyak yang mengira ketika aspirasi disampaikan di reses, besoknya bisa langsung dibangun. Padahal ada tahapan perencanaan, penganggaran, sampai eksekusi oleh perangkat daerah,” ujarnya.

Legislator: Pengawas, Bukan Eksekutor
Kamil menegaskan bahwa posisi DPRD adalah pengawas dan pengawal kebijakan, bukan pelaksana teknis pembangunan.

Menurutnya, banyak usulan warga sebenarnya sudah masuk dalam skema Musrenbang, namun realisasinya tetap bergantung pada OPD teknis Pemkot Bekasi.

“Kami mendorong, mengawal, dan mengawasi. Tapi yang mengeksekusi tetap pemerintah daerah. Di sinilah sering muncul kesan seolah dewan tidak bekerja, padahal prosesnya sedang berjalan,” jelasnya.

Penjelasan itu disambut anggukan… sekaligus senyum tipis warga yang tampaknya sudah hafal alur kalimat birokrasi tersebut.

Sinkronisasi atau Lempar Koordinasi?
Kamil juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara hasil reses dan program pembangunan daerah agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Reses, kata dia, bukan hanya wadah menampung aspirasi, tetapi juga instrumen pengawasan agar pembangunan tepat sasaran.

Di titik ini, seorang warga nyeletuk pelan dan mungkin tak terdengar: “Kalau semua sudah masuk Musrenbang, terus reses buat nambah semangat aja ya, Bang?”

Forum pun riuh tawa renyah, termasuk Kamil yang ikut tersenyum—meski mungkin pertanyaannya seperti nyaris tak didengar dan terasa “nusuk APBD”.

Pertanyaan Wartawan yang Belum Terjawab
Menariknya, sesi doorstop dengan wartawan justru menghadirkan momen yang tak kalah hangat.

Saat ditanya soal besaran anggaran reses yang diterima anggota dewan—termasuk alokasi kegiatan, publikasi, hingga apresiasi peliputan media—Kamil belum memberikan jawaban rinci atau lebih tepatnya tidak mendengar pertanyaan wartawan.

Walaupun ia tak menyebut anggaran tersebut namun berdasarkan informasi yang sudah umum diketahui bahwa anggaran reses berada dalam pos sekretariat dewan dan dikelola sesuai ketentuan.

Namun ketika wartawan hendak mendesak besaran angka nominalnya, tak ada jawaban Kamil, meski awak media hanya bisa berharap dapat jawaban yang normatif.

Awak media pun berharap ada jawaban langsung darinya seperti ini: “Itu ada mekanismenya, nanti bisa ditanyakan ke sekretariat,” ujarnya singkat.

Karena dari jawaban itu bisa langsung memantik celetukan wartawan: “Berarti yang pasti nominalnya bukan aspirasi ya, Bang… soalnya kalau aspirasi cepat diserap.”

Antara Komitmen dan Ekspektasi
Terlepas dari dinamika forum, Kamil menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga Bekasi Utara, khususnya terkait infrastruktur dasar.

Ia berharap sinergi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah bisa mempercepat realisasi pembangunan.

Sementara warga, seperti biasa, menyimpan harapan dengan gaya khas: optimistis tapi sambil nyengir.

“Penjelasan sudah lengkap, mekanisme sudah jelas… sekarang tinggal realisasinya yang kita tunggu. Jangan sampai yang diawasi cuma warganya, bukan pembangunannya.”

Penutup
Reses kali ini bukan hanya mencatat aspirasi, tapi juga membuka perspektif bahwa jalur pembangunan memang panjang—dari usulan warga, meja dewan, hingga meja eksekutor di Pemkot.

Masalahnya bagi warga sederhana saja: Mereka tidak terlalu peduli prosesnya rumit atau tidak.

Selama jalan masih berlubang dan air masih menggenang, maka satu pengawasan yang paling nyata tetap datang dari bawah:
Pengawasan warga… yang tiap hari melintas di atas janji pembangunan. [■]

Reporter: Wahyu - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL