Minim Sinkronisasi Data Antar-Dinas, Warga Diminta Ikut Peduli, Jangan Sampai Warga Lansia Terlantarkan
“Terbongkar! Puluhan bahkan lebih Lansia Rentan di Bekasi Diduga ‘Hilang’ dari Data Bansos—Ada Apa dengan Disdukcapil Dinsos & Diskominfostandi?” Kasus Maryati (81) hanya puncak gunung es: data tak terbarui, koordinasi lemah, dan warga senior dibiarkan hidup sendiri tanpa bantuan.
— KOTA BEKASI | Setelah kasus Maryati (81) mencuat ke publik, perhatian warga Kota Bekasi tertuju pada fakta mengejutkan: ternyata masih banyak lansia rentan yang belum tersentuh bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.Penelusuran BekasiOL menunjukkan masalah ini bukan insiden tunggal, melainkan potret dari kelemahan serius dalam sistem pendataan dan koordinasi lintas dinas di Pemkot Bekasi.
Di balik kisah-kisah menyentuh ini, terdapat persoalan yang terus berulang: data kependudukan dan data kesejahteraan sosial yang tidak terbarukan, sehingga banyak warga senior terlewat dari radar program perlindungan sosial.
Maryati (81): Potret Lansia Terlupakan di Tengah Kota
Maryati, warga Margamulya yang hidup seorang diri dan menafkahi dirinya dengan menjadi tukang urut bayi, belum pernah menerima bansos meski puluhan tahun bermukim di Bekasi. Dengan pendapatan Rp 35.000–40.000 per hari, ia harus mengatur hidup serba terbatas.
“Belum pernah dapat bantuan sama sekali,” ujarnya lirih.
Ia tak ingin merepotkan anak-anaknya, dan memilih bertahan dengan tenaganya sendiri.
Bukan Kasus Tunggal: Masih Ada Sundari (87) dan Suwarni (85)
Saat tim BekasiOL mendatangi wilayah Durenjaya, dua nama lansia kembali muncul dengan kondisi serupa di kawasan RT 04 RW 09, Perumahan Durenjaya, Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur:
- Sundari (87) — janda sejak 2022, cerai mati, mantan guru TK tanpa pensiun, tinggal sendirian. Tidak menerima bantuan apa pun padahal dia hidup sendiri di rumahnya di Blok D-531.
- Suwarni (85) — lansia yang juga hidup sendiri di lingkungan yang sama Perum Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur ini tidak tercatat sebagai penerima bansos tetap Pemkot maupun Pemprov.
Ketiganya tidak masuk dalam data bantuan, meski secara kondisi layak mendapatkan intervensi pemerintah.
Padahal masih banyak lagi data-data para lansia di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi.
Kritik Terarah: Data Tidak Terbarui dan Koordinasi Lemah
Temuan lapangan menunjukkan adanya hambatan struktural pada beberapa perangkat daerah:
1. Disdukcapil Kota Bekasi
Basis data kependudukan yang menjadi landasan pelayanan sosial tampak tidak bergerak mengikuti perubahan hidup warganya.
Banyak data keluarga yang “ketinggalan zaman” sehingga lansia yang baru menjadi janda/duda atau tinggal sendiri tidak terdeteksi.
2. Dinas Sosial & Unit Reaksi Cepat (URC)
Meski responsif saat laporan masyarakat masuk, URC Dinsos masih cenderung bergerak setelah ada aduan.
Pendekatan jemput bola terstruktur untuk mendata lansia rentan belum tampak optimal.
BekasiOL pun mencoba menghubungi Kadinsos, dan direspon dengan memberikan nomor bawahannya yang mengatasi koordinasi penanggulangan masalah lansia dengan bansos, Ahmad Baihaqi (ASN jabatan fungsional) melalui nomor WhatsApp nya.
3. Diskominfostandi
Sebagai pengelola sistem informasi daerah, Diskominfostandi memegang peran vital dalam integrasi data antar-dinas.
Namun, lemahnya keterhubungan data membuat DTKS dan data kependudukan tidak sinkron, sehingga program bansos berjalan berdasarkan informasi lama.
Kombinasi kurangnya koordinasi ini membuat banyak lansia “tidak terlihat” oleh negara, meski mereka hidup tepat di tengah pemukiman padat Kota Bekasi.
Kembali BekasiOL mencoba menghubungi Kadis Kominfostandi Pemkot Bekasi, yakni Drs. Nadih Arifin, MSi. melalui nomor WhatsApp nya.
Peran Masyarakat: Mata Pertama yang Melihat Lansia Rentan
Dalam kondisi sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, peran masyarakat menjadi sangat penting.
Warga yang peduli terhadap lansia di lingkungan masing-masing dapat membantu melalui:
Dengan data yang akurat dan kepedulian yang kolektif, Kota Bekasi dapat benar-benar menjadi kota yang ramah dan layak bagi warganya yang paling rentan: para lansia.[■]
- Melaporkan lansia yang hidup sendiri, sakit, atau rentan kepada RT/RW atau kelurahan
- Menginformasikan kasus lansia yang tidak mendapatkan bansos kepada Dinsos atau URC
- Mengajak warga sekitar untuk aktif memperhatikan kebutuhan warga senior
- Mendorong pembaruan data melalui musyawarah kelurahan atau forum warga
Kepedulian masyarakat menjadi jembatan agar pemerintah mengetahui kondisi terbaru, terutama lansia yang tidak mampu melapor atau tidak memahami alur administrasi.
Seruan Perbaikan: Mengembalikan Lansia ke Peta Prioritas
Kasus-kasus seperti nenek Maryati, Sundari, dan Suwarni seharusnya menjadi pengingat bahwa kesejahteraan lansia bukan hanya urusan administrasi, melainkan komitmen moral pemerintah dan masyarakat.
Pemkot Bekasi perlu:
- Menggelar audit data lansia rentan secara menyeluruh dan terjadwal
- Menjalankan program pendataan jemput bola secara proaktif
- Mengintegrasikan sistem informasi Disdukcapil–Dinsos–Diskominfostandi
- Membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sebagai sumber informasi awal
Di sisi lain, partisipasi aktif warga dapat memastikan bahwa tidak ada lagi lansia yang hidup dalam keterasingan, hanya karena namanya tidak tercatat dalam sistem.
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL