Natal ASN Pemkot dan Gerakan PWI Bekasi Raya Menjadi Sinyal Awal, Kini Bola Ada di Tangan Pemerintah Kota
Turunnya peringkat Kota Bekasi dari posisi 3 ke peringkat 7 Kota Toleransi Nasional pada 2024 lalu adalah alarm keras—bukan untuk diratapi, melainkan dijawab dengan tindakan nyata.
Baca juga: Peringkat Toleransi Turun ke-7, Pemkot Rayakan Natal ASN: Sinyal Perbaikan?
Namun editorial ini ingin menegaskan satu hal: momentum hanya akan berarti jika dijadikan kebijakan berkelanjutan, bukan berhenti sebagai simbol.
ANALISIS & TEKANAN HALUS
Perayaan Natal ASN Pemkot Bekasi di Balai Patriot bukan peristiwa biasa. Hampir lima tahun tanpa ruang ekspresi keagamaan ASN Kristiani di lingkungan resmi pemerintahan adalah fakta yang tak bisa dihapus begitu saja.
Karena itu, kehadiran Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe—dan apresiasi terbuka dari Dirut PT Mitra Patriot (PTMP) David Hendradjid Raharja—layak dibaca sebagai koreksi arah, bukan sekadar agenda seremonial.
lembaga penilai toleransi nasional tidak hanya membaca niat, tetapi konsistensi kebijakan, keberlanjutan program, dan keberanian politik.
Kegiatan serupa yang digelar PWI Bekasi Raya hari ini Rabu (14/1/2026) memperkuat tesis bahwa inisiatif toleransi di Kota Bekasi tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari ekosistem masyarakat sipil dan pers.
Baca juga: Wawali Bobihoe : Kita Keluarga Besar Wujudkan Kota Nyaman Dan Ikut Sejahterakan Masyarakat
PELUANG REALISTIS BEKASI KEMBALI KE 5 BESAR
Secara objektif, peluang Bekasi kembali ke 5 besar kota toleran nasional terbuka, dengan beberapa catatan kunci:
Modal Simbolik Sudah Ada
Kehadiran pimpinan daerah dalam perayaan keagamaan ASN adalah indikator penting yang selama ini absen. Ini poin plus dalam penilaian nasional.
Ekosistem Sosial Bergerak
Kegiatan PWI Bekasi Raya menunjukkan bahwa toleransi tidak berdiri sendiri di birokrasi. Ketika pers, komunitas, dan ormas bergerak, indeks toleransi biasanya mengikuti.
Tinggal Konsistensi Kebijakan
Yang kini ditunggu publik adalah:
Apakah perayaan keagamaan ASN lintas iman akan rutin dan setara?
Apakah Pemkot berani menjadikan toleransi sebagai program lintas OPD, bukan event tahunan?
Narasi Kota Harus Seragam
Kota toleran tidak cukup dengan satu panggung. Ia harus hadir dalam pendidikan, pelayanan publik, perizinan rumah ibadah, hingga komunikasi pejabat publik.
CATATAN HALUS UNTUK PEMKOT BEKASI
Editorial ini optimistis, tetapi juga mengingatkan:
Indeks toleransi tidak naik karena niat baik sesaat. Ia naik karena keberanian membuat toleransi sebagai kebijakan publik.
Namun jika Pemkot menjadikannya titik awal normalisasi ruang keberagaman, maka kembalinya Bekasi ke 5 besar kota toleran bukan sekadar harapan—melainkan target realistis.
Kini, publik sudah melihat sinyal.
Tinggal menunggu: apakah Pemkot Bekasi siap mengubah sinyal menjadi sistem?. [■]




