Pernah Peringkat 2, Kini Nyaris Terpeleset: Natal ASN & PWI Jadi “Vitamin” Toleransi, Bisa Dongkrak Peringkat Kota Bekasi Lagi?
Ketua FKUB, H. Abdul Manan saat bekerja menjadi penengah konflik antar umat beragama
Kota Bekasi bukan kota baru dalam urusan toleransi. Pernah duduk manis di peringkat 2 nasional, lalu terjun ke posisi 7, kini Bekasi kembali “pemanasan”. Perayaan Natal ASN Pemkot Bekasi dan gaung toleransi dari PWI Bekasi Raya dinilai FKUB sebagai “vitamin sosial” yang berpotensi mengerek kembali peringkat kota di tengah berlangsungnya survei Setara Institute Januari 2026.
— KOTA BEKASI | Upaya besar mengembalikan Kota Bekasi ke jajaran 5 Besar Kota Toleran Nasional kini memasuki fase krusial.Di tengah berlangsungnya survei Setara Institute periode 1–31 Januari 2026, berbagai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang digelar secara terbuka oleh ASN Pemkot Bekasi, instansi pemerintah.
Baca juga: Natal ASN Pemkot dan Gerakan PWI Bekasi Raya Menjadi Sinyal Awal, Kini Bola Ada di Tangan Pemerintah Kota
Dan tak berselang lama atas dukungan Kesbangpol, organisasi pers seperti PWI Bekasi Raya, dinilai berpotensi kuat mengubah persepsi publik terhadap wajah toleransi di Kota Patriot.
Baca juga: Wawali Bobihoe : Kita Keluarga Besar Wujudkan Kota Nyaman Dan Ikut Sejahterakan Masyarakat
Hal itu ditegaskan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, H. Abdul Manan (83), tokoh sentral yang selama ini berada di garis depan merajut kerukunan lintas umat beragama.
Ia mengingatkan bahwa peringkat toleransi Kota Bekasi bukan naik-turun secara kebetulan, melainkan sangat dipengaruhi oleh respon cepat pemerintah, peran tokoh agama, dan cara konflik intoleransi dikelola di ruang publik.
“Bekasi pernah berada di peringkat 3 pada 2022, lalu naik ke peringkat 2 pada 2023. Artinya kita punya modal sosial yang kuat. Tapi ketika ada persoalan intoleransi yang tidak dipahami utuh oleh publik, persepsi bisa berubah cepat, dan itu yang membuat anjlok ke posisi 7 pada 2024,” ujar Abdul Manan dalam wawancara telepon dengan BekasiOL Rabu (14)1/2026).
FKUB di Garis Tengah: Menyelesaikan, Bukan Menyembunyikan Konflik
Abdul Manan mencontohkan langsung kasus gesekan intoleransi di kawasan Jalan Siput Raya, Perumnas 2 Bekasi, yang sempat menjadi sorotan nasional dan berkontribusi pada turunnya peringkat toleransi Kota Bekasi.
Baca juga: Tutup 2025 dengan Gemilang, Kejari Kota Bekasi Borong 6 Award: Prestasi Jalan, Pihak Lain Mulai Rapikan Arsip
Dalam peristiwa itu, FKUB mengambil posisi sebagai penengah aktif, bukan sekadar pemberi rekomendasi normatif.
Ia menegaskan bahwa FKUB saat itu memfasilitasi dialog antara warga dan jemaat, termasuk menyepakati solusi agar kegiatan ibadah tidak dilakukan di rumah tinggal yang dipersoalkan warga, melainkan dialihkan ke gereja GKOI terdekat, dengan persetujuan pendeta dan jemaat terkait.
“Ini penting diluruskan. FKUB tidak membiarkan konflik membesar. Justru kami saat itu langsung memfasilitasi agar ibadah tidak dilakukan di rumah tersebut dan disepakati bersama untuk dialihkan ke gereja yang resmi. Itu sudah disetujui oleh Ibu Pendeta Maria dan pihak GKOI,” tegasnya.
Menurut Abdul Manan, penyelesaian konflik secara damai seringkali kalah viral dibanding narasi konflik itu sendiri, sehingga persepsi publik—termasuk lembaga survei—lebih cepat menyerap polemik dibanding solusi.
Baca juga: Pers Diminta Kejari Kota Tak Cuma Liput, Tapi Ikut Jadi “Rem Tangan” Penegakan Hukum Biar Tak Kebablasan
Nataru 2026: Momentum Perbaikan Persepsi Publik
Dalam konteks itulah, Abdul Manan memandang rangkaian perayaan Nataru selama satu bulan terakhir sebagai momentum strategis.
Ia menyebut kehadiran pimpinan daerah dalam Perayaan Natal ASN Pemkot Bekasi, serta partisipasi aktif organisasi masyarakat dan pers seperti PWI Bekasi Raya, sebagai indikator penting bahwa ruang toleransi kembali dibuka secara nyata, bukan simbolik.
“Survei Setara Institute masih berjalan sampai 31 Januari 2026. Artinya, apa yang terjadi hari ini sangat menentukan. Ketika publik melihat ASN, pemerintah, media, dan masyarakat sipil bersama-sama merayakan keberagaman, persepsi akan berubah,” ujarnya.
Baca juga: Jelang Tutup Tahun, Sekda Bekasi Junaedi Pimpin Apel Akhir 2025: Prestasi Dijaga, Pelayanan Tak Boleh Kendur
Ia menambahkan, toleransi bukan hanya soal tidak adanya konflik, tetapi keberanian negara dan masyarakat memberi ruang aman bagi ekspresi keagamaan semua pihak.
Optimisme Terukur Menuju 5 Besar
Abdul Manan tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih besar. Namun ia menyatakan optimisme realistis bahwa Kota Bekasi memiliki peluang kembali ke 5 besar kota toleran nasional, bahkan menembus posisi yang lebih baik, jika konsistensi ini dijaga.
Kuncinya, menurut dia, ada pada tiga hal:
- Respons cepat dan terbuka terhadap isu intoleransi,
- Kehadiran simbolik dan substantif pimpinan daerah,
- Kolaborasi aktif antara pemerintah, FKUB, pers, dan masyarakat sipil.
“Bekasi pernah membuktikan bisa di posisi dua nasional. Itu bukan mimpi. Tapi harus dirawat setiap hari, bukan hanya saat ada penilaian,” katanya.
Baca juga: Sinkronisasi data penduduk itu dilakukan oleh Pusdatin Kemensos & Kemendagri, bukan Disdukcapil ataupun Dinsos Kota Bekasi
Dari Seremonial ke Sistem
Jika konsistensi ini mampu dijaga hingga akhir periode survei, maka awal 2026 berpotensi tercatat sebagai titik balik, bukan hanya bagi peringkat Kota Bekasi, tetapi bagi cara kota ini belajar dari keterpurukan menuju kedewasaan sosial.
Sebagaimana ditegaskan Ketua FKUB, toleransi bukan panggung sesaat—ia adalah kerja panjang yang harus terus terlihat, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan di ruang publik. [■]