Pemkab Bekasi Kerahkan Perangkat Daerah, Perkuat Koordinasi Penanganan Warga Terdampak Banjir
Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja
Surat perintah Plt. Bupati Bekasi, yang ditandatangani oleh Plt dr. Asep Surya Atmaja menempatkan Liaison Officer di 16 kecamatan rawan banjir sebagai langkah kebijakan untuk memastikan distribusi bantuan dan pelaporan lapangan berjalan terintegrasi.
— CIKARANG | Pemkab Bekasi mengambil langkah cepat dan terstruktur dalam merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.Melalui pembentukan Tim Liaison Officer (LO) Rencana Aksi Siaga Darurat Bencana Banjir Tahun 2026, Pemkab Bekasi memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Pembentukan Tim LO tersebut ditetapkan melalui Surat Perintah Bupati Bekasi Nomor 300.2.1/598/BPBD/2026 tertanggal 23 Januari 2026, yang ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.
Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa kehadiran Tim Liaison Officer merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses penanganan banjir berjalan efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Tim Liaison Officer ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan unsur terkait, sekaligus memastikan bantuan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat tersalurkan secara cepat dan tepat,” ujar dr. Asep.
Berdasarkan surat perintah tersebut, Tim LO memiliki peran penting dalam membantu koordinasi penyaluran bantuan logistik melalui pemerintah kecamatan setempat.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan, selimut, pakaian, hingga tikar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
Tak hanya fokus pada distribusi bantuan, Tim Liaison Officer juga ditugaskan untuk mengkomunikasikan perkembangan kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bekasi.
Informasi tersebut didukung oleh data kebencanaan yang digunakan sebagai bahan analisis, pemetaan risiko, serta langkah antisipasi lanjutan.
Selain itu, Tim LO turut melakukan koordinasi antarwilayah yang berbatasan, monitoring kesiapsiagaan bencana, serta pelaporan berkala kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.
“Kami ingin setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara langsung dan dilaporkan secara berkala kepada BPBD, sehingga langkah antisipasi maupun penanganan dapat segera dilakukan,” tambahnya.
Dalam lampiran surat perintah tersebut, Tim Liaison Officer dibentuk dan ditempatkan di 16 kecamatan rawan terdampak banjir, yakni:
- Muara Gembong,
- Babelan,
- Cabangbungin,
- Taruma Jaya,
- Tambun Utara,
- Tambun Selatan,
- Tambelang,
- Cibitung,
- Sukatani,
- Karang Bahagia,
- Cikarang Utara,
- Cikarang Timur,
- Sukawangi,
- Sukakarya,
- Pebayuran, dan
- Kedungwaringin.
Tim ini melibatkan lintas perangkat daerah, unsur keamanan, fasilitas kesehatan, BUMD, kawasan industri, hingga dunia usaha, sebagai wujud sinergi bersama dalam memperkuat penanganan bencana dan perlindungan masyarakat.
Dengan pembentukan Tim Liaison Officer ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan serta pemulihan warga terdampak. (Adv) [■]
