contoh iklan header
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

HZM Bacaleg Golkar DPRD Provinsi Jabar Ini Hadiri RDP di DPR RI

banner

Selaku Komut PT RBA, HZM Hadiri Sidang RDP DPR RI dengan Ditjen ILMATE & Ditjen KPAII Kemenperin 

bekasi-online.com, 20 Juni 2023, 22:24 WIB, OmDikRizal


Komisi VII DPR RI mendesak Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII agar membuat rencana pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi (KIT). (20/6/23)


SENAYAN, bksOL -- Rapat Dengar Pendapat di ruang sidang DPR RI Nusantara II, antara Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII dari Kemenperin dengan para anggota dewan Komisi VII berjalan cukup panjang dan alot. HZM atau H. Zainul Miftah selaku Komisaris Utama beserta Direktur Utama Vindyarto Purba PT RBA (Ration Bangka Abadi) pengelola Kawasan Industri Sadai di Pulau Bangka, yang bekerja di bawah pengawasan Dirjen ILMATE dan juga Dirjen KPAII turut hadir dari petang hingga jelang malam di gedung DPR RI, Nusantara II pada Selasa, 20 Juni 2023.


Baca juga: Disbud Pemprov DKI Jakarta Adakan Standup Comedy Contest dengan PaSKI DKI Jakarta, Betawi SATU Foundation dan Standupindo di Bens Zone Jagakarsa




Baca juga: Sejak Ahok Basoeki Tjahaya Poernama jadi Komisaris Utama Pertamina, Kenapa 10x Kilang Minyak Meledak?


Atas undangan resmi dari DPR RI yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Prof.Dr.Ir. Sufki Dasco Ahmad, SH.MH. dan acara itu pun dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI serta Sekjen DPR RI dengan penghubung PT PPI.


Baca juga: H. Zainul Miftah Konsolidasi Sejak Dini dengan Para Relawan & Jaringan Pendukungnya di Tiap Pelosok Daerah


Dirut PT RBA, Vindyarto Purba (baju putih), selaku penanggung jawab pengelola Kawasan Industri Sadai pada RDP Komisi VII DPR Selasa 20/6/23



Ditjen ILMATE (Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika) di bawah Kementrian Perindustrian RI bertanggung jawab atas beberapa perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;


HZM selaku Komut PT RBA dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI kepada Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII di Gedung Nusantara II DPR RI.


Baca juga: RG: Ngapain PDIP Cari Dukungan Komunitas Muslim, Kalo Yakin Pemilihnya Yang Sekuler Udah Tinggi? Faktanya...


Di samping itu Ditjen ILMATE juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;


Lihat juga: Cuplikan Video Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII Kemenperin




Sedangkan Ditjen KPAII (Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Akses Industri Internasional) yang memiliki visi sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Ditjen KPAII ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".


Lalu Misi dari Ditjen KPAII sendiri adalah Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden juga turun menjadi misi Kementerian Perindustrian dan Ditjen KPAII, yaitu:
  1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
  2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
  3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
  4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
  6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
  8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
  9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Kita lihat perkembangan terakhir para wakil rakyat khususnya Komisi VII DPR RI dalam melakukan kerja intelektual sebagai lembaga pengawas kinerja eksekutif demi kepentingan & kesejahteraan rakyat.


Hasil akhirnya yang didapat dari RDP pada hari itu adalah; Komisi VII DPR RI memdesak agar Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII segera menggiatkan industrialisasi di kawasan industri dengan menumbuhkan industri produk turunan berbahan baku nikel dan timah.

Di samping itu Komisi VII DPR RI mendesak Ditjen ILMATE & Ditjen KPAII Kementrian Perindustrian RI agar membuat rencana pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi (KIT).

Komisi VII juga mendorong Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII Kementrian Perindustrian RI agar mengusulkan ke Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal, secara komprehensif dan holistik terutama terkait dengan pengenaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel), ingot (timah) agar industri produk lanjutan lebih kompetitif.

Komisi VII DPR RI juga mendorong Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII Kemenprin RI memastikan pengelola kawasan industri tidak hanya memfasilitasi tenant bermodal besar, tapi juga pada pelaku IKM dan UMKM dalam rangka mengembangkan industri turunan dan rantai pasok dari komoditas unggulan kawasan industri, demikian HZM menjelaskan kepada bksOL lewat gadgetnya.[■]

Reporter: DikRizal, Editor: NurMuhammad



1 Comments

Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL

  1. Sepertinya berita ini dibuat dengan tujuan menghubung-hubungkan kasus seringnya meledak kilang minyak di Pertamina semenjak di bawah Komisaris Utama Ahok BTP. Lalu dikaitkan lah dengan Ditjen ILMATE dan apalh itu Ditjen lainnya KPAII yang mengarah adanya dugaan sabotase.

    ReplyDelete

Post a Comment

Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL

Previous Post Next Post
banner