Awalnya Pj.Walikota Bekasi Raden Gani Diharapkan Dapat Selesaikan Kasus Yang Ditinggalkan Tri Adhianto Eks Walikota Bekasi Sebelumnya, Bukan Malah Sebaliknya
bekasi-online.com, Rabu, 31 Desember 2023, 10:36 WIB
Ketua Forum Komunikasi Intelektial Muda Indonesia, Mulyadi
KOTA BEKASI, BksOL - Menurut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia) Mulyadi, bahwa catatan akhir tahun 2023 kinerja yang diambil Pj.Walikota Bekasi, Rd. Gani Muhammad dinilai tidak mampu menterjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat kota Bekasi.
Baca juga: Aktivis 98 Buya Azwar Furgudyama Undang Insan Media Peluncuran “Buku Hitam Prabowo Subiyanto”
Ini disebabkan karena tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan. Mengarah pada otoritarianisme sehingga berbagai potensi masalah yang muncul di kota Bekasi tidak dapat terselesaikan dengan baik.
Baca juga: Diduga Mark Up Anggaran Pengadaan Belanja Meubel pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Sekda Dilaporkan
Mulyadi mengatakan Masyarakat Kota kota Bekasi pada awalnya berharap kehadiran Pj.Walikota Bekasi Raden Gani dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditinggalkan Tri Adhianto eks-Walikota Bekasi sebelumnya, namun bukan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya.
Baca juga: Pemkot Bekasi Berikan Makanan Tambahan Bagi Balita dan Tablet Fe Bagi Ibu Hamil di Beberapa Wilayah Kecamatan Secara Rutin Bertahap
Saya menilai, ia kerap menjadikan “dosa-dosa” baru kepemimpinan masa lalu, Pj.Walikota Raden Gani menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik.
Pelayanan yang dirasakan masyarakat berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah serta pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kota Bekasi sangat buruk.
Baca juga: Pj. Walikota Bekasi, Rd. Gani Muhammad Dituding Kangkangi Pemerintah Pusat Terkait UMK, FORKIM: Kepemimpinan Raden Gani Gagal!
Mulyadi Menjelaskan catatan akhir tahun 2023 menilai kinerja Pj.Walikota Bekasi Raden Gani selama menjabat jadi Pejabat Walikota Bekasi tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Baca juga: PAD 2023 Merosot, FORKIM Sindir Era Tri Adhianto Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul, Dosa Warisan Manajemen Pemkot Bekasi
Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang sangat buruk ini adalah tanda bahaya untuk masyarakat kota Bekasi diantaranya 5 poin kinerjanya buruk Pj.Walikota Raden Gani, yaitu;
Mulyadi menyampaikan, Pertama; Netralitas Pj.Walikota Raden Gani Bekasi di ujung tanduk, tidak punya nyali untuk melakukan rotasi mutasi. Justru ia berani pasang badan demi kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.
Mulyadi menyampaikan, Pertama; Netralitas Pj.Walikota Raden Gani Bekasi di ujung tanduk, tidak punya nyali untuk melakukan rotasi mutasi. Justru ia berani pasang badan demi kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.
Baca juga: Taat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pj.Walikota Bekasi Raih Anugerah Philotra dari Pemprov Jawa Barat
“Sebagaimana diketahui mengenai persoalan fenomena pengangkatan sejumlah ASN, dimana sejumlah anggota keluarga mantan Walikota Kota Bekasi Tri Adhianto seperti adik kandung, adik ipar menduduki jabatan Kadis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan ditemukannya beberapa oknum Lurah, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas hingga Direksi BUMD kerap terlibat dalam kepentingan politik PDIP di Kota Bekasi,” tegas Mulyadi.
Langsung klik link foto berikut: 
Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi
Hal tersebut karena tidak ada Kepastian dari Pj.Walikota Raden Gani untuk membahas soal kepastian regulasi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemkot Bekasi yang ditaksir berjumlah 13 ribu untuk mencari solusi terbaik atas kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketiga; Perolehan PAD Kota Bekasi dianggap sebagai kegagalan dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bekasi adanya retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp10,398 Miliar.
Ketiga; Perolehan PAD Kota Bekasi dianggap sebagai kegagalan dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bekasi adanya retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp10,398 Miliar.
Capaian PAD Kota Bekasi tahun anggaran 2023 baru mencapai Rp 2.550.81 Trliun dari target Rp 3.112.13 Triliun.
Capaian yang didapat dari pajak daerah sebesar Rp 2.454.13 Triliun, dan baru terealisasi Rp 2.012.21 Triliun.
Retribusi sebesar Rp 90.72 milyar baru terealisasi Rp 72.09 milyar. Sementara dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 14.40 milyar baru terealisasi sebesar Rp 10.53 milyar.
Keempat; Tidak menjalankan proyek strategis nasional yang merupakan bahan dasar sumber kehidupan manusia yaitu air.
Dimana air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Bekasi.
Rencana pembangunan SPAM Teluk Buyung dari APBD Perubahan 2023 belum terealisasi hingga Desember 2023 di bawah kepemimpinan Pj.Walikota Raden Gani.
Kelima; Banyaknya Fasos Fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) yang terbengkalai tak terawat di kota Bekasi oleh pengembang, khususnya di perumahan Galaxy.
Kelima; Banyaknya Fasos Fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) yang terbengkalai tak terawat di kota Bekasi oleh pengembang, khususnya di perumahan Galaxy.
Soal pengelolaan lahan fasos fasum menjadi masalah dengan pengembang terkait IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan), IPL yang naik, izin-izin yang berbayar dan pungutan liar dari oknum-oknum pengembang.
Baca juga: Menyikapi Tudingan Miring Publik tentang Netralitas ASN di Tirta Patriot, Pemkot Buat Pakta Integritas
Mulyadi mengatakan, “Belum optimalnya implementasi birokrasi pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Pj.Walikota Bekasi Raden Gani disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, Permasalahan yang menyebabkan implementasi birokrasi belum optimal, adalah komitmen pemimpin, sebab setiap perubahan diawali oleh komitmen pimpinan.”
Baca juga: Tak Mampu Menjaga Netralitas, Pj.Walikota Bekasi Dituding Selundupkan Ketua Partai Dalam Acara Pemerintahan Kota Bekasi
Disampaikan Mulyadi, jika tanpa komitmen pimpinan, mustahil terjadi perubahan. Pemimpin baik di pemerintah pusat atau daerah harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, seperti menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen kuat dari pemimpin dipercaya mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan pemerintah kota Bekasi” ungkap Mulyadi.
“Oleh karenanya, Presiden Jokowi dan Kemendagri harus melakukan analisa evaluasi kepada Pj.Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad, dengan berbagai kegagalan capaian pembangunan di daerah yang tidak berjalan.” tegasnya lagi.
“Seharus Pj.Walikota dengan cepat menuntaskan keresahan masyarakat Kota Bekasi. Namun tidak ada perubahan Signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Kita inginkan Pemimpin yang berkualitas, yang bisa menggerakkan Roda Pemerintahan membaik demi tercapainya Kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakat Kota Bekasi sangat jelas merugikan masyarakat kota Bekasi,” pungkas Mulyadi. [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL