contoh iklan header
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Real Count di KPU Kota Bekasi, PKS Terbanyak Suaranya, Kans Ikut Pilkada 2024 Semakin Besar

banner

PKS Sementara Menang di Jawa Barat, Lalu Siapakah Kandidat Pasangan Koalisi Parpol Demi Menghadapi Pilkada November 2024 Mendatang?

bekasi-online.com, Senin, 26 Februari 2024, 15:08 WIB

KOTA BEKASI, BksOL - Semenjak desas-desus para caleg PKS pendulang suara terbanyak di Kota Bekasi naik levelnya jadi caleg DPRD Provinsi Jabar, seperti Lilis Nurlia yang memperoleh suara dibatas 20.000 khusus untuk dapilnya saja Bekasi Utara pada 2 periode sebelumnya, maka banyak pihak yang memperkirakan bahwa perolehan suara PKS Pemilu 2024 kali ini akan turun secara siginifikan.


Namun kenyataannya kini berbeda dengan kekuatiran tersebut. Hasil perhitungan suara nyata (real count) sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKS menjadi partai politik (parpol) dengan suara tertinggi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Akan Dilakukan pada Sabtu, 24 Februari 2024 Mendatang dan Ini Penjelasannya

Sampai Senin (26/2/2024) pukul 11.57 WIB, PKS memperoleh  9.620 suara di Pileg DPRD Kota Bekasi.



Baca juga: Kritikan Warga soal Halte Baru di Bekasi Senilai Rp 180 Juta/Titik, Sebut Hasilnya Tak Sebanding dengan Anggaran

Meskipun masih jauh dari target yang dicanangkan sebelumnya oleh Ketua DPD PKS, Heri Koswara, yakni sebanyak 24 kursi. Namun diprediksi PKS akan memiliki sedikitnya 11 kursi di DPRD Kota Bekasi dari 5 dapil yang tersedia.

Oleh karena itu, PKS diperkirakan juga akan memiliki kunci ambang batas untuk mengusung kandidat calon Walikota Bekasi di Pilkada pada November 2024 mendatang.



Perolehan hasil Pemilu 2024 ini merupakan satu langkah mulus bagi Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara yang sudah diberi tugas secara resmi oleh partainya sebagai kandidat calon walikota Bekasi 2024.

Baca juga: Opini Nikmatul Sugiyarto: Gibran Versus Rakyat adalah Kebodohan Versus Ketidakpahaman Massif

Sebagai informasi bahwa ambang batas minimal untuk bisa mengusung calon walikota Bekasi yakni minimal mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Bekasi.

Baca juga: Akankah Tri Adhianto Terjerat Kasus yang sama dengan Rahmat Effendi oleh Aparat Penegak Hukum?

PKS Kota Bekasi tentunya tidak mau lagi seperti di 2019 hanya menguasai legislatif. Kini target kursi eksekutif (walikota) menjadi satu kebiscayaan dan keharusan untuk diraih.

Baca juga: Opini Iwan Hartono: Polemik Pilgub DKI, Kontroversi Prabowo - Anies Pengaruhi Debat Perdana Capres 2024

Kekuatan solid dan militansi kader serta simpatisan partai yang berwarna orens ini sudah banyak diketahui oleh partai politik lainnya.


Baca juga: Kenapa Presiden Ikut Cawe-Cawe, Ternyata DPR RI Telah Menyetujui UU Pemilu pada 21/Juli/2017 Lalu, Diwarnai WalkOut Fraksi Parpol

Otomatis secara pragmatis PKS Kota Bekasi tinggal mengutak-atik serta menentukan siapa bakal calon yang pad untuk jadi pendamping Heri Koswara yang tentu saja diharuskan bisa membantu elektoral apakah dari tokoh parpol lain atau dari kalangan profesional.

Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?


  Langsung klik link foto berikut:  
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi




Pastinya PKS Kota Bekasi juga butuh teman (parpol) koalisi untuk memperkuat di parlemen. Agar semua kebijakannya bisa berjalan sesuai rencana dan tak mendapat hambatan dari partai oposisi yang berarti nantinya.


Dan berikut ini adalah hasil sementara waktu urutan perolehan suara RC real count KPU di Kota Bekasi;
  1. PKS 9.620
  2. PDIP 7.355
  3. GOLKAR 7.109
  4. Gerindra 5.252
  5. PAN 2.733
  6. PKB 2.679
  7. PPP 2.509
  8. Demokrat 2.251
  9. PSI 2.242



Apakah prediksi pasangan PKS - Golkar seperti yang pernah disuarakan dan dinyatakan secara publik Ketua DPD Golkar, Ade Puspitasari di depan para wartawan.

Dimana dirinya berharap koalisi Golkar dan PKS di Kota Bekasi yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya, Rahmat Effendi selaku Ketua DPD Golkar berpasangan dengan Ustadz Syaikhu Ahmad, selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi pada masa itu, dengan tagline PAS, Pepen Ahmad Syaikhu.


Jika itu yang akan terjadi maka apakah akan sirna harapan semua kandidat calon walikota Bekasi dari partai Golkar, seperti caleg DPRD, Faisal SE lalu caleg DPRD Provinsi Jabar, Zainul Miftah dan caleg DPR RI, Nofel Saleh Hilabi?

“Tentunya tidak!” ujar Andi Salim kepada BksOL. Fungsionaris Golkar yang juga kenal dekat dengan banyak petinggi Golkar baik di Kota Bekasi maupun di Provinsi Jabar.

“Rekam jejak kader Golkar di Kota Bekasi banyak tersimpan secara digital, baik melalui pemberitaan media massa online maupun media TV.” terang Andy.

“Jadi kader Golkar bukan cuma Ketua DPD Golkar saat ini, seperti Ade Puspitasari saja. Banyak kok yang lain.” tampik pengusaha dan pemilik Gedung DPD Golkar ini meyakinkan.

Termasuk mereka yang saat ini yang jadi caleg di DPRD Provinsi maupun DPR RI. Rekam jejaknya pun bagus dan bersih, tak ada skandal negatif yang membayangi!” tegas Andi Salim kepada BksOL, 26/2/2024 melalui telepon selularnya tanpa bermaksud menyindir.

Seorang pengamat perpolitikan kota Bekasi, Iswan AS yang tinggal di Harapan Indah mengatakan bahwa konstelasi peta politik pilkada yang akan datang di Kota Bekasi adalah sebuah kontestasi tingkat tinggi antara para politisi di level nasional dan di tingkat daerah.

Dimana sosok Heri Koswara sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi setelah mendapatkan restu dan dukungan dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, DPP PKS, yang punya latar belakang sejarah kepemimpinan yang bersih dan positif dari Kota Bekasi.

Baik Ahmad Syaikhu dan Heri Koswara, keduanya adalah tokoh yang masuk kategori bersih dan amanah dengan rekam jejak yang jelas sebagai anggota dewan baik di DPRD Provinsi maupun DPR RI.


Terlebih Ahmad Syaikhu yang pernah menjadi Wakil Walikota berdampingan dengan Rahmat Effendi. Dan di belakang hari Rahmat Effendi yang akrab dipanggil Bang Pepen itu dalam karirnya malah tersandung masalah hukum, justru karir Ahmad Syaikhu semakin moncer hingga di posisi tertinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, dan dipercaya memimpin partai dakwah dan kader dengan menjadi Presiden DPP PKS.


Ketika Heri Koswara diberi kesempatan untuk menduduki jabatan Ketua DPD PKS Kota Bekasi, pun dirinya dikenal oleh publik mempunyai rekam jejak yang bersih dan baik. Tak ada masalah dan kasus hukum yang menjeratnya.

“Jadi jika kita bicara tentang koalisi partai demi menjelang pilkada 2024 mendatang,” imbuh Iswan lebih serius.

“Maka koalisi partai harus berdasarkan ketokohan dan rekam jejak pasangan kandidat calon walikota dan calon wakil walikota yang akan dipilih.” tegas Iswan lagi.

Itulah sebabnya pertimbangan untuk memasangkan Heri Koswara dengan Ketua DPD Partai Golkar, khususnya Ade Puspitasari, termasuk hal yang terburu-buru dan kurang pertimbangan, Iswan menambahkan.


Bukan masalah Ade Puspitasari sebagai calon pemimpin perempuan, karena gender bukanlah masalah mendesak, meskipun sebagai partai dakwah dimana anggotanya mayoritas muslim, kepemimpinan masih diwacanakan seorang laki-laki.

“Tapi yang lebih penting lagi adalah, rekam jejak Ade Puspitasari sendiri terbilang tidak terlalu bersih. Apalagi beberapa kali dia mempunyai kaitan masalah dengan pihak aparat hukum seperti KPK.” beber Iswan yang hobi main catur ini, kepada BksOL.

“Belum lagi ketika dirinya gagal mempertahankan hak milik Gedung DPD Golkar Kota Bekasi ketika ada konflik dengan pihak ketiga, ini jelas preseden buruk jika dia dijadikan kandidat calon walikota Bekasi berpasangan dengan Heri Koswara,” pungkas Iswan kepada BksOL. [■]

Post a Comment

Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL

أحدث أقدم
banner