HAS 2025 di Bekasi: Sekda Bicara Stigma, Publik Bertanya—Sudah Sejauh Mana Pencegahan HIV?
bekasi-online.com | Ahad, 14 Des 2025 - 14:12 WIB | Bon/DokPim - SRiz
Hari AIDS Sedunia 2025 di Kota Bekasi berlangsung serius tapi menyentil. Sekda Junaedi membuka acara sambil mengingatkan publik bahwa HIV bukan kutukan, dan penyintas bukan musuh—yang berbahaya justru stigma yang masih bebas berkeliaran.
— KOTA BEKASI | Dari Balai Patriot, Pemkot Bekasi menyerukan perang terhadap HIV sekaligus kebiasaan masyarakat yang masih doyan berprasangka.Di tengah sorotan publik terhadap isu kesehatan yang kerap tenggelam oleh hiruk-pikuk politik dan pembangunan fisik, Pemerintah Kota Bekasi kembali mengangkat persoalan serius yang selama ini sering dibicarakan setengah berbisik: HIV dan AIDS.
Bertempat di Balai Patriot, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, secara resmi membuka Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2025, Minggu (14/12/2025).
Agenda tahunan ini bukan sekadar seremonial potong pita dan sambutan formal, melainkan diklaim sebagai momentum evaluasi sekaligus ajakan perubahan cara pandang masyarakat.
Namun, pertanyaan klasik pun mengemuka: apakah peringatan ini berhenti di panggung acara, atau benar-benar menyentuh realitas di lapangan?
Dalam sambutannya, Junaedi menegaskan bahwa Hari AIDS Sedunia seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan sekadar rutinitas kalender pemerintahan.
“Peringatan Hari AIDS Sedunia bukan sekadar seremoni tahunan, namun menjadi momentum refleksi dan aksi bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV dan AIDS, sekaligus menghapus stigma dan diskriminasi terhadap para penyintas,” ujar Junaedi.
Pernyataan ini seolah menjawab satu persoalan besar yang masih mengakar di masyarakat: stigma.
Di Bekasi, sebagaimana kota penyangga megapolitan lainnya, penyintas HIV/AIDS kerap menghadapi diskriminasi sosial, bahkan sebelum mendapat akses layanan kesehatan yang layak.
Sekda menegaskan, Pemkot Bekasi mengklaim terus memperkuat langkah pencegahan, edukasi, serta layanan kesehatan yang disebut inklusif dan berkeadilan.
Namun di balik jargon tersebut, publik tentu berharap ada ukuran yang jelas—bukan sekadar niat baik di atas podium.
“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.” tegasnya.
“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga medis, dunia pendidikan, komunitas, hingga media, agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Pernyataan soal kolaborasi lintas sektor ini menarik dicermati. Sebab selama ini, isu HIV/AIDS seringkali berjalan sendiri, terpisah dari kebijakan pendidikan, sosial, hingga kepemudaan.
Padahal, akar masalahnya justru bersinggungan langsung dengan perilaku, literasi kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, Junaedi menekankan bahwa HIV/AIDS tidak boleh dilihat semata sebagai persoalan medis.
Ada dimensi kemanusiaan yang tak kalah penting—sesuatu yang kerap luput dalam diskursus publik.
“HIV dan AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita bangun lingkungan yang penuh empati, saling mendukung, serta memberikan ruang yang aman dan bermartabat bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” lanjutnya.
Kalimat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa diskriminasi justru bisa menjadi “penyakit kedua” bagi penyintas—lebih mematikan secara sosial dibanding virus itu sendiri.
Di akhir sambutan, Sekda mengajak masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, menjauhi perilaku berisiko, serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia tanpa rasa takut maupun malu.
“Dengan kebersamaan dan kepedulian, kita dapat menekan angka penularan HIV dan mewujudkan Kota Bekasi yang sehat dan berdaya,” tutupnya.
Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Kota Bekasi pun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan dan rilis pers semata.
Publik kini menunggu langkah konkret: edukasi yang konsisten, layanan yang mudah diakses, serta keberanian melawan stigma—bukan hanya lewat kata-kata, tetapi kebijakan nyata.
Karena pada akhirnya, kota yang sehat bukan hanya soal gedung megah dan jalan mulus, tetapi tentang bagaimana warganya diperlakukan dengan martabat, terutama mereka yang paling rentan. [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL