Pendidikan Kota Bekasi di Persimpangan Jalan: Sekolah Negeri Penuh, Swasta Terpinggirkan, Kebijakannya Mana?
Di atas kertas semua anak dapat hak pendidikan yang sama, tapi di ruang kelas Kota Bekasi ceritanya beda. Murid berjejal, guru kewalahan, sekolah swasta malah disisihkan. Simposium & Seminar Nasional Pendidikan di Bekasi membedah persoalan klasik yang tak kunjung selesai: ketidakadilan kebijakan yang diam-diam memiskinkan kualitas pendidikan.
— KOTA BEKASI | Di tengah gegap gempita jargon pendidikan untuk semua, realitas di Kota Bekasi justru menyimpan ironi serius. Kelas-kelas sekolah negeri semakin padat, sementara sekolah swasta—yang selama ini menjadi penyangga pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah—masih berada di pinggir kebijakan.Kondisi inilah yang menjadi latar digelarnya Simposium & Seminar Nasional Pendidikan bertema “Pendidikan yang Berkeadilan untuk Seluruh Anak Bangsa” oleh DPD BMPS Kota Bekasi, Rabu (11/2/2026), di Sovia Convention Hall, Teratai Putih Global, Bekasi.
Acara ini bukan sekadar forum akademik, melainkan alarm kebijakan bagi pemerintah daerah.
Pertanyaannya tajam:Apakah pendidikan di Kota Bekasi benar-benar adil, atau hanya tampak rapi di atas kertas?
Sekolah Negeri Overcrowded, Sekolah Swasta Diabaikan
Simposium ini secara terbuka menyoroti ketimpangan struktural antara sekolah negeri dan swasta. Di satu sisi, sekolah negeri mengalami overcrowding—jumlah siswa per kelas melebihi ketentuan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023.
Di sisi lain, sekolah swasta justru kekurangan dukungan, padahal berperan vital menyerap siswa dari keluarga kurang mampu.
BMPS menilai, ketidaktegasan pemerintah daerah dalam penegakan daya tampung rombongan belajar bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap kualitas pembelajaran.
Kelas yang terlalu padat membuat guru kehilangan ruang untuk memberikan perhatian optimal, dan siswa kehilangan hak dasarnya atas proses belajar yang manusiawi.
BOSDA Jadi Sorotan: Adil di Pusat, Bias di Daerah?
Pendanaan pendidikan juga menjadi isu krusial. Secara nasional, dana BOS dinilai sudah relatif adil karena menyasar siswa tanpa membedakan status sekolah. Namun, di tingkat daerah, BOSDA masih menyisakan tanda tanya besar.
Simposium ini menegaskan:
Jika BOS pusat sudah adil, mengapa BOSDA belum sepenuhnya berpihak pada keadilan?
BMPS mendorong agar pendanaan regional diselaraskan dengan prinsip inklusivitas, memastikan sekolah swasta tidak lagi diperlakukan sebagai “opsi cadangan”, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
Sekolah Swasta: Penyangga Sunyi Pendidikan Rakyat
Fakta yang sering luput dari narasi resmi: sekolah swasta justru banyak menampung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, terutama di wilayah di mana sekolah negeri sudah penuh dan kewalahan.
Tanpa sekolah swasta, ribuan anak berpotensi kehilangan akses pendidikan. Namun ironisnya, kontribusi ini belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan daerah.
Simposium ini secara tegas menyerukan:
Hentikan dikotomi negeri vs swasta. Pendidikan adalah hak anak, bukan label institusi.
Transformasi Digital dan Kolaborasi Jadi Kunci
Selain isu keadilan, forum ini juga menekankan pentingnya transformasi digital, inovasi kurikulum, dan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sekolah negeri, dan swasta.
Dengan melibatkan pendidik, pembuat kebijakan, pimpinan sekolah, hingga inovator pendidikan, simposium ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret, bukan sekadar wacana seminar.
Bukan Sekadar Simposium, Tapi Ujian Komitmen
Kehadiran tokoh nasional dan daerah—mulai dari unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, hingga Dinas Pendidikan—menjadikan forum ini cermin komitmen nyata para pengambil keputusan.
Publik kini menanti:
Apakah rekomendasi simposium ini yang diharapkan akan dihadiri secara pentahelix akan benar-benar mengubah wajah pendidikan Kota Bekasi, atau kembali berhenti di ruang diskusi ber-AC?
Satu hal jelas, isu pendidikan tak lagi bisa ditunda. Ketika kelas semakin sesak dan kebijakan tak kunjung setara, masa depan generasi Bekasi sedang dipertaruhkan. [■]
