Rakornas 2026: Presiden Bicara Sinergi, Daerah Datang Kompak

Dari Sentul ke Daerah: Presiden Prabowo Tekankan Sinergi, Pemkot Bekasi Janjikan Dampak Nyata, Publik Menunggu

bekasi-online.com | Senin, 2 Februari 2026, 10:32 WIB | Prab/DR

Rakornas 2026 kembali digelar dengan menghadirkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Sentul, forum ini menegaskan kembali pentingnya sinergi pusat dan daerah—sebuah agenda besar yang setiap tahun terdengar solid di ruang rapat, namun kerap diuji konsistensinya ketika dihadapkan pada persoalan nyata masyarakat.

 — SENTUL | Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 kembali digelar. Dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto, forum tahunan ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dari Kota Bekasi, Walikota Tri Adhianto datang lengkap bersama Forkopimda. Kompak, rapi, dan tentu saja fotogenik. Didampingi forkopimda, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Kepala Kejari Kota Bekasi Sulvia Triana Hapsari. Dandim 0507 Kota Bekasi Kolonel ARM Krisrantau Hermawan, dan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Wahyu Kusumo Bintoro.

Kenapa harus rapat RW pak? | Karena situasi genting, ganti atap seng!

Seperti Rakornas pada umumnya, acara ini kembali dikemas sebagai ruang “penyamaan visi” antara pusat dan daerah. Bahasa resminya: sinergi, stabilitas, pelayanan publik, dan kepentingan rakyat. Bahasa rakyatnya: semoga kali ini bukan cuma rapat yang sinkron, tapi juga realisasi yang nyambung.

Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya kerja sama solid antara pusat dan daerah.

Sebuah pesan yang terdengar sangat masuk akal, mengingat selama ini yang sering solid justru baliho, spanduk program, dan narasi pencitraan—sementara urusan lapangan masih kerap timpang antara rencana dan kenyataan.

Di titik ini, Rakornas seolah menjadi cermin besar: apakah pemerintah pusat siap benar-benar mendengar keluhan daerah, atau daerah sekadar datang untuk mendengar arahan tanpa ruang menyampaikan kegelisahan nyata?

Walikota Bekasi Tri Adhianto menyebut Rakornas sebagai momentum penting memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.

Pernyataan normatif yang benar, namun sekaligus mengandung catatan kritis: koordinasi sering kali kuat di forum nasional, tapi melemah saat bertemu persoalan klasik di daerah—dari pelayanan publik yang lambat, infrastruktur setengah jadi, sampai kebijakan yang tak selalu berpihak pada warga kecil.

“Kekompakan dan koordinasi adalah kunci,” ujar Tri.

Kalimat yang tepat, meski publik Bekasi tentu berharap kekompakan itu tak berhenti di ruang konvensi ber-AC, tapi ikut turun ke gang sempit, pasar becek, dan kantor pelayanan yang antreannya tak kunjung manusiawi.

Kehadiran Forkopimda Kota Bekasi disebut sebagai simbol kebersamaan dan tanggung jawab menjaga stabilitas.

Namun stabilitas yang diharapkan warga bukan sekadar kondusif tanpa gaduh, melainkan stabilitas ekonomi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan stabilitas rasa keadilan dalam pelayanan hukum dan birokrasi.

Rakornas ini pada akhirnya menjadi pengingat bagi semua pihak—baik Presiden Prabowo di pusat, maupun kepala daerah seperti Tri Adhianto di kota Bekasi—bahwa sinergi tak cukup diucapkan, kekompakan tak cukup difoto, dan komitmen tak cukup ditulis di siaran pers.

Publik menunggu satu hal sederhana:

hasil konkret.

Jika Rakornas kembali berakhir sebagai agenda tahunan yang rapi dalam laporan tapi samar dalam dampak, maka yang benar-benar perlu dikoordinasikan ulang bukan hanya program, melainkan keberanian pemerintah untuk mengoreksi diri sendiri—dari pusat sampai daerah.

Karena rakyat, seperti biasa, tidak butuh Rakornas.

Mereka butuh perubahan yang terasa. [■] 

Reporter: Prab - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL