Gus Shol Dicopot, 12 PAC PPP Kota Bekasi Melawan Pada Prosesur Bukan Putusan

SK dari Pusat Dinilai Cacat Prosedur, Ancaman Mundur Massal 12 PAC Serentak Tanpa Diminta dari Seluruh Kecamatan

bekasi-online.com | Ahad, 12 April 2026, 10:29 WIB | Why/Her/DR

Ibarat rumah tangga yang tiba-tiba mengganti kepala keluarga lewat surat kilat tanpa rapat keluarga, kegaduhan pun tak terhindarkan.

 — KOTA BEKASI | Riak politik internal kembali mengguncang tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang mencopot H. Sholihin alias Gus Shol dari posisi Ketua DPC dan menunjuk Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) memantik gelombang penolakan terbuka dari akar rumput partai.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 12 Pengurus Anak Cabang (PAC) dari seluruh kecamatan di Kota Bekasi menyatakan sikap menolak keputusan tersebut.

Mereka menilai langkah DPP diambil secara sepihak, terburu-buru, dan jauh dari semangat musyawarah yang selama ini menjadi napas organisasi politik.

Di tengah dinamika yang memanas, aroma persoalan bukan lagi sekadar pergantian jabatan, melainkan menyentuh isu yang lebih sensitif: legitimasi prosedur, marwah organisasi, dan komunikasi pusat-daerah yang tersendat.

Ibarat rumah tangga yang tiba-tiba mengganti kepala keluarga lewat surat kilat tanpa rapat keluarga, kegaduhan pun tak terhindarkan.

PAC: Bukan Menolak Keputusan, Tapi Menolak Cara

Ketua PAC PPP Bekasi Barat, Nasir, menjadi salah satu suara paling vokal dalam penolakan tersebut.

Menurutnya, masa kepemimpinan Gus Shol secara organisatoris masih sah hingga November 2026, sehingga pencopotan dinilai prematur.

“Seluruh PAC sudah sepakat dan menandatangani sikap bersama. Jika Plt tetap diberlakukan, kami siap mengundurkan diri dari kepengurusan,” ujar Nasir usai musyawarah internal di Kota Bekasi, Ahad (12/4/2026) kepada awak media.

Pernyataan itu bukan sekadar ancaman emosional sesaat. Dari hasil musyawarah yang berlangsung, para pengurus tingkat kecamatan mengaku telah membangun konsensus bersama sebagai bentuk protes atas keputusan pusat.

Di titik inilah konflik berubah dari sekadar polemik internal menjadi krisis kepercayaan struktural.

Dugaan Cacat Administratif dan Minim Musyawarah

Dalam penelusuran lebih jauh, keberatan para PAC tidak hanya bertumpu pada aspek politis, tetapi juga menyasar aspek administratif dan legal formal.

Nasir menyoroti Surat Keputusan (SK) Plt yang menurutnya menimbulkan tanda tanya besar, khususnya pada unsur penandatanganan dokumen.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan internal partai serta rujukan terhadap aturan kepemiluan, dokumen strategis semestinya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP.

Namun, yang terjadi justru berbeda.

“Kenapa Sekjen tidak menandatangani? Kok justru Wakil Sekjen? Ini yang jadi pertanyaan kami. Selain itu, tidak ada musyawarah sama sekali dengan DPC Kota Bekasi,” tegasnya.

Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa keputusan dari pusat dianggap turun seperti “surat dari langit”, tiba-tiba hadir tanpa dialog, tanpa konsultasi, dan tanpa ruang klarifikasi dari daerah.

Dalam bahasa satire politik lokal:

rapat belum sempat digelar, kursi ketua sudah lebih dulu dipindahkan.

Ancaman Mundur Massal dan Jalur Hukum

Ketegangan internal kini bergerak menuju langkah yang lebih serius. Selain ancaman pengunduran diri massal, kubu PAC dan DPC disebut tengah menyiapkan upaya hukum guna menggugat legalitas SK tersebut.

“Kami bersama DPC Kota Bekasi akan tetap melakukan gugatan ke pengadilan. Harapan kami SK itu dicabut,” kata Nasir.

Jika benar 12 PAC mundur serentak, situasi ini berpotensi melumpuhkan mesin organisasi PPP di tingkat kecamatan, terutama dalam agenda konsolidasi menuju tahapan politik berikutnya.

Secara organisatoris, langkah tersebut tentu bukan persoalan sepele. PAC adalah simpul vital yang menjadi penghubung antara kebijakan elit partai dan basis massa di tingkat bawah.

Tanpa PAC, partai bisa diibaratkan mobil politik yang setirnya diganti baru, tetapi semua ban yang ada dicopot dari bawah.

DPP Belum Buka Suara, Publik Menanti Penjelasan

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP PPP belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar pencopotan Gus Shol maupun alasan penunjukan Plt di Kota Bekasi.

Ketiadaan respons dari pusat justru mempertebal spekulasi di internal kader dan publik.

Apakah ini murni langkah konsolidasi organisasi, atau ada dinamika politik lain yang belum sepenuhnya terbuka?

Yang jelas, konflik ini memperlihatkan satu ironi klasik dalam tubuh partai politik:

demokrasi paling sering dikampanyekan keluar, tetapi paling sulit dipraktikkan ke dalam.

Di tengah hiruk-pikuk ini, kader di akar rumput kini menunggu satu hal yang paling sederhana namun paling menentukan: musyawarah yang fair dan terbuka.

Sebab dalam politik, keputusan yang lahir tanpa dialog sering kali bukan menyelesaikan masalah, melainkan memindahkan bara ke bawah karpet. [■]

Reporter: Tim Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL