Dari Niat Baik ke Alarm Keras: Investigasi MBG Durensawit dan Desakan Sertifikasi yang Tak Bisa Ditunda
bekasi-online.com | Sabtu, 4 April 2026, 11:12 WIB | Why/DR
— KOTA BEKASI | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “investasi masa depan bangsa” mendadak diuji oleh realitas di lapangan.
Bagi orang tua, ini bukan sekadar angka. Ini tentang anak yang berangkat sekolah dengan harapan, lalu pulang dengan mual dan trauma.
Dan dari titik ini, suara desakan mulai terdengar lebih keras.
MBG di Duren Sawit: Dari ‘Bergizi’ Jadi ‘Beracun’?” Ada 135 Terdampak, 15 Dirawat—Coach Arsyam: Saatnya Dapur Disertifikasi, Bukan Cuma Dikasih Kompor dan Dikomporin. Insiden keracunan di Duren Sawit bikin program MBG yang harusnya menyehatkan justru bikin was-was. Di tengah investigasi, Arsyam Dwi dari Pasatama Institute angkat suara: dapur SPPG wajib naik kelas lewat uji kompetensi dan sertifikasi, dari level kota sampai kelurahan.
Bukan sekadar soal distribusi atau jumlah penerima, tapi satu hal yang jauh lebih sensitif: keamanan pangan.
Peristiwa di Duren Sawit menjadi titik balik yang sulit diabaikan. Kamis siang, 3 April 2026, yang seharusnya menjadi momen rutin makan siang siswa, berubah menjadi situasi darurat.
Sebanyak 135 orang—terdiri dari siswa, guru, dan tenaga kependidikan dari empat sekolah—mengalami gejala keracunan makanan.
Dari jumlah tersebut, 15 siswa bahkan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Duren Sawit. Sisanya dipulangkan dengan status rawat jalan, namun menyisakan satu hal yang tidak bisa dipulangkan begitu saja: rasa percaya.
Dan di titik ini, program MBG mulai bergeser dari sekadar kebijakan publik menjadi persoalan kepercayaan publik.
Secara konsep, MBG adalah janji negara—bahwa setiap anak berhak mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun di lapangan, warga mulai mempertanyakan hal yang paling mendasar: apakah makanan yang disajikan sudah benar-benar aman?
Hingga kini, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam proses investigasi. Namun sejumlah pertanyaan krusial mulai mengemuka:
- Apakah bahan baku telah melalui uji kelayakan?
- Apakah proses pengolahan memenuhi standar higiene dan sanitasi?
- Dan yang paling penting: apakah para pengelola dapur sudah memiliki kompetensi yang teruji?
Saran yang terdengar logis—dan justru memunculkan pertanyaan lanjutan: mengapa ini belum menjadi standar baku?
Jika ditarik lebih jauh, insiden ini seolah mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa masih banyak dapur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi standar uji.
Mulai dari aspek administratif seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga aspek teknis seperti sistem pengolahan limbah dan manajemen operasional dapur.
Di sinilah benang merahnya semakin terlihat jelas: masalahnya bukan hanya pada “apa yang dimasak”, tapi “bagaimana dapur itu dikelola”.
Ketua Assesor Kompetensi dan Sertifikasi, Coach Arsyam Dwi, yang juga Direktur Utama Pasatama Institute, menilai bahwa kejadian di Durensawit harus menjadi momentum koreksi total terhadap sistem pengelolaan dapur MBG di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pendekatan parsial tidak lagi cukup. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh—dari hulu ke hilir.
Mulai dari peningkatan kualitas SDM melalui uji kompetensi bagi seluruh pekerja dapur SPPG, penerapan sertifikasi berbasis HACCP, hingga penguatan sistem manajemen dapur sesuai standar nasional (BNSP) dan internasional seperti ISO 22000 dan ISO 45001.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh berhenti di level kota atau provinsi saja.
“Standarisasi dan sertifikasi harus menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, di setiap titik dapur SPPG yang beroperasi. Tidak boleh ada dapur yang berjalan tanpa sistem, tanpa standar, dan tanpa kompetensi yang teruji,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjadi pengawas administratif, tetapi turut aktif memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan bagi pelaku dapur.
“Kalau kita ingin program MBG ini benar-benar menjadi kebanggaan nasional dan siap menuju pengakuan standar internasional, maka fondasinya harus kuat. Dan fondasi itu adalah SDM yang kompeten dan sistem dapur yang tersertifikasi,” tambahnya.
Insiden Durensawit mungkin menjadi catatan pahit. Namun jika ditarik sebagai pelajaran, ini bisa menjadi titik balik penting.
Karena pada akhirnya, program sebesar MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang diberi makan—tetapi seberapa aman, layak, dan terpercaya makanan itu sampai ke tangan anak-anak Indonesia. [■]



