Ketua Harian Heikal Safar: Jika Gibran Resmi Mundur, Pemakzulan Tak Diperlukan Lagi, Semua Kembali ke Koridor Konstitusi
Peta politik nasional memasuki babak yang tak kalah mengejutkan. Setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto, Partai Ummat langsung memberikan respons keras sekaligus penuh optimisme. Ketua Umum Partai Ummat, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo, bahkan mengumandangkan takbir tiga kali sebagai ungkapan rasa syukur. Namun, Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar mengingatkan bahwa penyelesaian polemik ini tidak boleh berubah menjadi kegaduhan politik. Semua harus tunduk pada hukum, konstitusi, dan kepentingan bangsa.
— KOTA BEKASI | Dinamika politik nasional kembali memanas setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Peta politik nasional memasuki babak yang tak kalah mengejutkan. Setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto, Partai Ummat langsung memberikan respons keras sekaligus penuh optimisme. Ketua Umum Partai Ummat, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo, bahkan mengumandangkan takbir tiga kali sebagai ungkapan rasa syukur. Namun, Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar mengingatkan bahwa penyelesaian polemik ini tidak boleh berubah menjadi kegaduhan politik. Semua harus tunduk pada hukum, konstitusi, dan kepentingan bangsa.
— KOTA BEKASI | Dinamika politik nasional kembali memanas setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Kabar tersebut langsung mendapat respons dari jajaran pimpinan Partai Ummat. Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo, menyambut perkembangan politik tersebut dengan penuh rasa syukur. Bahkan, melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada publik, ia mengungkapkan rasa optimisme terhadap perjuangan politik yang selama ini disuarakan partainya.
“Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perjuangan kita berhasil, Alhamdulillah. Akhirnya Gibran ajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI. Tetap semangat! Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan,” demikian pernyataan Ketua Umum Partai UMMAT, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap politik Partai UMMAT yang memandang perkembangan terbaru di Istana sebagai momentum penting dalam perjuangan menegakkan keadilan dan mengawal kehidupan demokrasi di Indonesia.
Namun, Partai UMMAT juga menegaskan pentingnya menjaga agar seluruh proses politik dan ketatanegaraan tetap berjalan berdasarkan aturan konstitusi.
Kabar tersebut langsung mendapat respons dari jajaran pimpinan Partai Ummat. Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo, menyambut perkembangan politik tersebut dengan penuh rasa syukur. Bahkan, melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada publik, ia mengungkapkan rasa optimisme terhadap perjuangan politik yang selama ini disuarakan partainya.
“Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perjuangan kita berhasil, Alhamdulillah. Akhirnya Gibran ajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI. Tetap semangat! Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan,” demikian pernyataan Ketua Umum Partai UMMAT, Ustadz H. Asufri Idrus Sambo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap politik Partai UMMAT yang memandang perkembangan terbaru di Istana sebagai momentum penting dalam perjuangan menegakkan keadilan dan mengawal kehidupan demokrasi di Indonesia.
Namun, Partai UMMAT juga menegaskan pentingnya menjaga agar seluruh proses politik dan ketatanegaraan tetap berjalan berdasarkan aturan konstitusi.
Heikal Safar: Kalau Sudah Resmi Mundur, Pemakzulan Tidak Diperlukan Lagi
Senada dengan pernyataan Ketua Umum Partai UMMAT, Ketua Harian DPP Partai UMMAT, Heikal Safar, SH., MH., memberikan tanggapan mengenai dua kemungkinan penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni melalui pengunduran diri ataupun mekanisme pemakzulan.
Dalam wawancara khusus, Heikal menjelaskan bahwa Partai UMMAT pada prinsipnya menyerahkan pilihan penyelesaian persoalan tersebut kepada mekanisme konstitusional.
Menurutnya, apabila Gibran benar-benar telah mengundurkan diri secara resmi, proses pemakzulan tidak lagi diperlukan karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan yang menjadi objek proses pemberhentian.
“Menurut hemat saya, kalau sudah mengundurkan diri, ya pemakzulan tidak diperlukan lagi,” ujar Heikal Safar.
Ia menjelaskan, situasinya akan berbeda apabila Gibran tidak jadi mengundurkan diri. Dalam kondisi tersebut, menurut Heikal, proses politik melalui lembaga legislatif dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terkecuali kalau Mas Gibran tidak mengundurkan diri, nah itu proses dilanjutkan oleh delapan partai politik yang ada di DPR,” ungkapnya.
Heikal juga mengingatkan bahwa persoalan politik nasional tidak boleh diselesaikan dengan kegaduhan, apalagi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Partai UMMAT Minta Semua Pihak Menjaga Stabilitas Nasional
Lebih jauh, Heikal Safar menegaskan bahwa Partai UMMAT tidak menginginkan situasi politik nasional berkembang menjadi konflik horizontal.
Baginya, setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.
“Yang penting jaga kredibilitas, jangan gaduh, jangan rusuh. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan negeri ini ke depannya,” tegas Heikal.
Ia berharap dinamika politik yang sedang berlangsung dapat menjadi pembelajaran bersama, bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi seluruh calon pemimpin bangsa pada masa mendatang.
Menurut Heikal, proses demokrasi harus semakin berkualitas, sehingga rakyat memperoleh kesempatan yang adil untuk menentukan pemimpin nasional berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi.
“Pada prinsipnya, Partai Ummat tegas mengembalikan segala sesuatu kepada hak konstitusional dan pilihan kepada rakyat Indonesia untuk menjadikan negeri ini lebih baik lagi ke depannya,” tambahnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar setiap ujian dan pengorbanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi jalan menuju perbaikan Indonesia.
“Mudah-mudahan di balik ujian, setiap kesulitan dan pengorbanan ada kemudahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin,” tuturnya.
Istana Benarkan Gibran Menyampaikan Niat Mundur, tetapi Belum Mengumumkan Pemberhentian Resmi
Sementara itu, perkembangan yang disampaikan Partai UMMAT tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dengan keterangan resmi Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika persoalan yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Menurut keterangan Mensesneg, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, hingga keterangan Istana yang diberitakan pada Selasa sore, perkembangan yang terkonfirmasi adalah penyampaian niat pengunduran diri, bukan pengumuman resmi bahwa Gibran telah diberhentikan atau pengunduran dirinya telah ditetapkan secara final.
Sementara itu, perkembangan yang disampaikan Partai UMMAT tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dengan keterangan resmi Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika persoalan yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Menurut keterangan Mensesneg, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, hingga keterangan Istana yang diberitakan pada Selasa sore, perkembangan yang terkonfirmasi adalah penyampaian niat pengunduran diri, bukan pengumuman resmi bahwa Gibran telah diberhentikan atau pengunduran dirinya telah ditetapkan secara final.
Konstitusi Menjadi Pegangan Penyelesaian Persoalan
Secara ketatanegaraan, persoalan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan yang telah ditentukan.
Sementara itu, Pasal 8 v (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Partai Ummat melalui Ustadz H. Asufri Idrus Sambo dan Heikal Safar menempatkan perkembangan politik ini sebagai momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa agar senantiasa menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, stabilitas nasional, dan supremasi konstitusi.
Pada akhirnya, bagi Partai Ummat, persoalan kepemimpinan nasional bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana amanah kekuasaan dijalankan sesuai hukum dan kehendak rakyat.
Allahu Akbar! Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan!
BEKASI-OL – Mengawal Demokrasi, Menyuarakan Kebenaran. [■]
Sementara itu, Pasal 8 v (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Partai Ummat melalui Ustadz H. Asufri Idrus Sambo dan Heikal Safar menempatkan perkembangan politik ini sebagai momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa agar senantiasa menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, stabilitas nasional, dan supremasi konstitusi.
Pada akhirnya, bagi Partai Ummat, persoalan kepemimpinan nasional bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana amanah kekuasaan dijalankan sesuai hukum dan kehendak rakyat.
Allahu Akbar! Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan!
BEKASI-OL – Mengawal Demokrasi, Menyuarakan Kebenaran. [■]
