PKKPR dan PTP Jadi Kunci Kepastian Investasi, BPN Kota Bekasi Benahi Simpul Rumit Tata Ruang Digital
Tarbarita Simorangkir Perkuat Sinkronisasi Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PPAT-Notaris. Di Balik Kemudahan Sistem Digital, Akurasi Data dan Koordinasi Lintas Instansi Tetap Menjadi Penentu.
— KOTA BEKASI | Digitalisasi pelayanan perizinan dan pertanahan seharusnya membuat urusan administrasi semakin sederhanakan. Namun, dalam praktiknya, kemudahan teknologi tidak serta-merta menghilangkan persoalan di lapangan. Justru ketika berbagai sistem mulai saling terhubung, ketepatan data, kesesuaian tata ruang, dan koordinasi antar instansi menjadi semakin menentukan.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam forum diskusi dan koordinasi Pengurus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bekasi di Graha Hartika, Bekasi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, yang hadir sebagai narasumber, mengulas dua instrumen penting dalam proses pemanfaatan tanah dan perizinan, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).
Keduanya bukan sekadar istilah administratif yang harus dicantumkan dalam tumpukan berkas. PKKPR memastikan rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang, sedangkan PTP memberikan pertimbangan teknis dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).
Dengan kata lain, sebelum sebuah bidang tanah dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah rencana kegiatannya sesuai dengan peruntukan ruang, dan bagaimana kondisi serta aspek pertanahannya?
Di sinilah sinkronisasi antara tata ruang dan pertanahan menemukan urgensinya.
Digitalisasi Bukan Berarti Persoalan Otomatis Selesai
Forum yang mempertemukan unsur Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, PPAT, dan notaris tersebut juga membedah tantangan implementasi pelayanan berbasis digital, terutama di tengah penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital.
Hadir dalam diskusi itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Priadi Santoso; Kepala Dinas Tata Ruang, Arief Maulana; serta praktisi hukum dan kenotariatan, Putra Hutomo.
Turut hadir Ketua IPPAT Kota Bekasi, Irene Kusumardani, Sekretaris Muhammad Suhudi, Ketua Pengda INI Kota Bekasi, Siti Nur Isminingsih, dan Sekretaris Imron.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penting karena proses pemanfaatan tanah dan penerbitan perizinan tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan antara kebijakan tata ruang, administrasi pertanahan, pelayanan perizinan, hingga dokumen hukum yang disiapkan oleh notaris dan PPAT.
Dalam praktiknya, sejumlah platform digital seperti Online Single Submission (OSS), GISTARU, KKP-Web, dan SIMPONI memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung proses pelayanan.
Namun, sistem digital tetap membutuhkan data yang benar dan saling bersesuaian. Kendala komunikasi antar sistem, ketepatan penginputan koordinat dan poligon bidang tanah atau SHP Polygon, hingga pemenuhan standar waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) 10 hari kerja menjadi beberapa persoalan teknis yang dibahas.
Ada pula aspek kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Persoalan seperti ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan meja pelayanan ke layar komputer. Sistem boleh semakin canggih, tetapi jika data bidang tanah yang dimasukkan tidak akurat, hasilnya tetap berpotensi menimbulkan persoalan.
Ibarat memasukkan alamat yang keliru ke aplikasi navigasi, teknologi secanggih apa pun tetap bisa mengantarkan penggunanya ke tempat yang salah.
BPN Memastikan Persoalan Ruang dan Tanah Tidak Berjalan Sendiri-Sendiri
Dalam pemaparannya, Tarbarita mengapresiasi inisiatif PPAT dan INI Kota Bekasi yang membuka ruang komunikasi lintas profesi dan instansi.
Menurutnya, keselarasan antara tata ruang dan administrasi pertanahan merupakan fondasi penting dalam menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Dalam pelayanan pertanahan, kesesuaian tata ruang dan kesiapan data spasial menjadi hal yang sangat penting. PKKPR dan PTP harus dipahami sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai ketentuan," ungkap Tarbarita.
"Dengan koordinasi yang baik sejak awal, proses pelayanan dapat lebih tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha," ujar Tarbarita lagi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Kantor Pertanahan sebagai salah satu simpul penting dalam ekosistem pelayanan perizinan dan pemanfaatan ruang.
Sebab, persoalan tanah tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat dokumen kepemilikan. Kondisi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, serta kesesuaian peruntukan ruang juga harus diperhatikan.
Dalam konteks ini, peran BPN Kota Bekasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga memastikan aspek teknis pertanahan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
PPAT dan Notaris Bukan Sekadar Pengurus Akta
Satu hal menarik dari forum tersebut adalah pentingnya menempatkan PPAT dan notaris sebagai mitra strategis dalam membangun tertib administrasi pertanahan.
Mereka berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemilik tanah, investor, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi dan perbuatan hukum terkait tanah.
Karena itu, pemahaman terhadap PKKPR, PTP, serta mekanisme pelayanan digital menjadi kebutuhan bersama.
Kelengkapan dokumen dan ketepatan data sejak awal dapat membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi maupun hambatan dalam tahapan pelayanan berikutnya.
Dengan demikian, koordinasi semacam ini bukan hanya forum bertukar informasi, melainkan juga ruang untuk menyamakan persepsi sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa atau hambatan hukum yang lebih kompleks.
Tarbarita pun menekankan bahwa pelayanan pertanahan yang efektif membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Sinergi antara Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang, serta rekan-rekan PPAT dan INI sangat diperlukan. Tertib tata ruang, kesiapan data spasial, dan kelengkapan dokumen menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum. Kami berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini terus berjalan sehingga berbagai kendala teknis dapat diselesaikan bersama," tambahnya.
Kepastian Hukum Dimulai Sebelum Persoalan Muncul
Jika ditarik lebih jauh, diskusi tersebut sesungguhnya memperlihatkan satu kebutuhan mendasar dalam tata kelola pertanahan Kota Bekasi: pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.
Sebab, kecepatan tanpa ketelitian berisiko melahirkan persoalan baru. Sebaliknya, ketelitian yang tidak didukung koordinasi dapat membuat proses pelayanan berjalan kurang efektif.
Di tengah tuntutan kemudahan investasi dan percepatan perizinan, BPN Kota Bekasi dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan pertanahan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan serta terukur.
Forum yang digagas PPAT dan INI Kota Bekasi ini menjadi salah satu langkah positif untuk mempertemukan kepentingan tersebut.
Setidaknya, ada kesadaran bersama bahwa urusan tanah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Tata ruang harus berbicara dengan pertanahan, perizinan harus memahami keduanya, sementara PPAT dan notaris perlu memastikan aspek hukum dan administrasinya berjalan searah.
Sebab, dalam urusan pertanahan, yang dicari masyarakat bukan sekadar berkas selesai, melainkan kepastian bahwa tanah yang dimanfaatkan memang sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Dan di era digital, satu hal tetap tidak berubah: komputer boleh bekerja semakin cepat, tetapi kepastian hukum tetap membutuhkan manusia yang teliti, data yang akurat, dan koordinasi yang tidak terputus.
Melalui penguatan komunikasi lintas instansi dan profesi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi menunjukkan komitmennya untuk membangun pelayanan pertanahan yang semakin terintegrasi, sekaligus mendukung iklim investasi yang tertib dan memiliki kepastian hukum.
Karena pada akhirnya, pelayanan pertanahan yang baik bukan hanya diukur dari seberapa cepat sistem memproses permohonan, tetapi juga dari seberapa kecil kemungkinan masyarakat harus kembali mengurus persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. [■]
Tarbarita Simorangkir Perkuat Sinkronisasi Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PPAT-Notaris. Di Balik Kemudahan Sistem Digital, Akurasi Data dan Koordinasi Lintas Instansi Tetap Menjadi Penentu.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam forum diskusi dan koordinasi Pengurus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bekasi di Graha Hartika, Bekasi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, yang hadir sebagai narasumber, mengulas dua instrumen penting dalam proses pemanfaatan tanah dan perizinan, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).
Keduanya bukan sekadar istilah administratif yang harus dicantumkan dalam tumpukan berkas. PKKPR memastikan rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang, sedangkan PTP memberikan pertimbangan teknis dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).
Dengan kata lain, sebelum sebuah bidang tanah dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah rencana kegiatannya sesuai dengan peruntukan ruang, dan bagaimana kondisi serta aspek pertanahannya?
Di sinilah sinkronisasi antara tata ruang dan pertanahan menemukan urgensinya.
Digitalisasi Bukan Berarti Persoalan Otomatis Selesai
Forum yang mempertemukan unsur Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, PPAT, dan notaris tersebut juga membedah tantangan implementasi pelayanan berbasis digital, terutama di tengah penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital.
Hadir dalam diskusi itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Priadi Santoso; Kepala Dinas Tata Ruang, Arief Maulana; serta praktisi hukum dan kenotariatan, Putra Hutomo.
Turut hadir Ketua IPPAT Kota Bekasi, Irene Kusumardani, Sekretaris Muhammad Suhudi, Ketua Pengda INI Kota Bekasi, Siti Nur Isminingsih, dan Sekretaris Imron.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penting karena proses pemanfaatan tanah dan penerbitan perizinan tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan antara kebijakan tata ruang, administrasi pertanahan, pelayanan perizinan, hingga dokumen hukum yang disiapkan oleh notaris dan PPAT.
Dalam praktiknya, sejumlah platform digital seperti Online Single Submission (OSS), GISTARU, KKP-Web, dan SIMPONI memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung proses pelayanan.
Namun, sistem digital tetap membutuhkan data yang benar dan saling bersesuaian. Kendala komunikasi antar sistem, ketepatan penginputan koordinat dan poligon bidang tanah atau SHP Polygon, hingga pemenuhan standar waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) 10 hari kerja menjadi beberapa persoalan teknis yang dibahas.
Ada pula aspek kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Persoalan seperti ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan meja pelayanan ke layar komputer. Sistem boleh semakin canggih, tetapi jika data bidang tanah yang dimasukkan tidak akurat, hasilnya tetap berpotensi menimbulkan persoalan.
Ibarat memasukkan alamat yang keliru ke aplikasi navigasi, teknologi secanggih apa pun tetap bisa mengantarkan penggunanya ke tempat yang salah.
BPN Memastikan Persoalan Ruang dan Tanah Tidak Berjalan Sendiri-Sendiri
Dalam pemaparannya, Tarbarita mengapresiasi inisiatif PPAT dan INI Kota Bekasi yang membuka ruang komunikasi lintas profesi dan instansi.
Menurutnya, keselarasan antara tata ruang dan administrasi pertanahan merupakan fondasi penting dalam menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Dalam pelayanan pertanahan, kesesuaian tata ruang dan kesiapan data spasial menjadi hal yang sangat penting. PKKPR dan PTP harus dipahami sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai ketentuan," ungkap Tarbarita.
"Dengan koordinasi yang baik sejak awal, proses pelayanan dapat lebih tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha," ujar Tarbarita lagi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Kantor Pertanahan sebagai salah satu simpul penting dalam ekosistem pelayanan perizinan dan pemanfaatan ruang.
Sebab, persoalan tanah tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat dokumen kepemilikan. Kondisi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, serta kesesuaian peruntukan ruang juga harus diperhatikan.
Dalam konteks ini, peran BPN Kota Bekasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga memastikan aspek teknis pertanahan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
PPAT dan Notaris Bukan Sekadar Pengurus Akta
Satu hal menarik dari forum tersebut adalah pentingnya menempatkan PPAT dan notaris sebagai mitra strategis dalam membangun tertib administrasi pertanahan.
Mereka berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemilik tanah, investor, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi dan perbuatan hukum terkait tanah.
Karena itu, pemahaman terhadap PKKPR, PTP, serta mekanisme pelayanan digital menjadi kebutuhan bersama.
Kelengkapan dokumen dan ketepatan data sejak awal dapat membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi maupun hambatan dalam tahapan pelayanan berikutnya.
Dengan demikian, koordinasi semacam ini bukan hanya forum bertukar informasi, melainkan juga ruang untuk menyamakan persepsi sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa atau hambatan hukum yang lebih kompleks.
Tarbarita pun menekankan bahwa pelayanan pertanahan yang efektif membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Sinergi antara Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang, serta rekan-rekan PPAT dan INI sangat diperlukan. Tertib tata ruang, kesiapan data spasial, dan kelengkapan dokumen menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum. Kami berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini terus berjalan sehingga berbagai kendala teknis dapat diselesaikan bersama," tambahnya.
Kepastian Hukum Dimulai Sebelum Persoalan Muncul
Jika ditarik lebih jauh, diskusi tersebut sesungguhnya memperlihatkan satu kebutuhan mendasar dalam tata kelola pertanahan Kota Bekasi: pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.
Sebab, kecepatan tanpa ketelitian berisiko melahirkan persoalan baru. Sebaliknya, ketelitian yang tidak didukung koordinasi dapat membuat proses pelayanan berjalan kurang efektif.
Di tengah tuntutan kemudahan investasi dan percepatan perizinan, BPN Kota Bekasi dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan pertanahan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan serta terukur.
Forum yang digagas PPAT dan INI Kota Bekasi ini menjadi salah satu langkah positif untuk mempertemukan kepentingan tersebut.
Setidaknya, ada kesadaran bersama bahwa urusan tanah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Tata ruang harus berbicara dengan pertanahan, perizinan harus memahami keduanya, sementara PPAT dan notaris perlu memastikan aspek hukum dan administrasinya berjalan searah.
Sebab, dalam urusan pertanahan, yang dicari masyarakat bukan sekadar berkas selesai, melainkan kepastian bahwa tanah yang dimanfaatkan memang sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Dan di era digital, satu hal tetap tidak berubah: komputer boleh bekerja semakin cepat, tetapi kepastian hukum tetap membutuhkan manusia yang teliti, data yang akurat, dan koordinasi yang tidak terputus.
Melalui penguatan komunikasi lintas instansi dan profesi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi menunjukkan komitmennya untuk membangun pelayanan pertanahan yang semakin terintegrasi, sekaligus mendukung iklim investasi yang tertib dan memiliki kepastian hukum.
Tags
Badan Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional
BPN
BPN Kota Bekasi
Kantah
Kepala BPN
Kepala BPN Kota Bekasi
Pertanahan
Tarbarita Simorangkir


