contoh iklan header
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

dr. Janet Stanzah Sarankan Pemkot Persiapkan Live Skill 13.000 TKK Yang Akan Terkena PHK

banner

Pemkot Wajib Persiapkan Mental Para TKK Agar Tak Bergantung & Berharap Jadi P3K atau ASN Semata, Aleg DPRD Kota Bekasi Ini Beri Saran Out of The Box

bekasi-online.com, Rabu 11 Oktober 2023, 19:35 WIB, DikRizal

dr. Janet Aprilia Stanzah ketika kunker ke DPRD Kabupaten Bogor

KALIMALANG, bksOL - Menyikapi kegaduhan yang dibuat ratusan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) Kota Bekasi yang menduduki Balai Patriot selama beberapa hari terakhir mewakili keresahan 13.000 Tenaga Honorer yang terancam akan terkena PHK pada 23 November 2023 mendatang.



Hiruk pikuk pemberitaannya yang viral tak luput dari perhatian anggota DPRD Kota Bekasi, partainya wong cilik, Fraksi PDIP, dr. Janet Aprilia Stanzah.



dr. Janet Aprilia Stanzah saat Reses Anggota Dewan bertemu dengan Konstituennya di dapilnya yang masih dia rawat dan jaga (Foto: istimewa)


Wanita yang akrab disapa Bu Dok ini memberikan pesan dan menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Penjabat (Pj) Walikota, Raden Gani Muhammad, lewat telpon selularnya kepada bksOL pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?


  Langsung klik link foto berikut:  
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi


Secara mendasar dokter kecantikan kulit ini memahami keresahan belasan ribu TKK (red: baca “Tenaga Honorer”) yang dikarenakan Surat Edaran dari MenPAN RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Tjahyo Kumolo ingin sejatinya meniadakan Tenaga Honorer demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para aparatur negara ke tingkat lebih lanjut. Namun dr. Janet melihatnya lebih realistis dengan situasi dan kondisi kemampuan finansial Pemkot Bekasi.


Menurut dr. Janet yang masih saja tampil cantik ini, “Dampak krisis ekonomi pasca pandemi Covid19 masih terasa hingga saat ini, perekonomian belum membaik seperti sedia kala ketika belum mewabah Covid19.”


“Bahkan banyak pengusaha masih terpuruk, omzet pengusaha belum kembali seperti sebelum Covid19, banyak pengusaha yang gulung tikar, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada dampak pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot Bekasi,” ungkap dr. Janet.


Mungkin hanya dr. Janet sebagai anggota dewan yang mempunyai sudut pandang berbeda dengan anggota legislatif lainnya di DPRD Kota Bekasi, bahkan bisa dibilang “out of the box” dimana keberpihakan bukan hanya kepada Tenaga Honorer atau TKK semata namun juga harus realistis dengan kemampuan finansial daerah, lalu bagaimana mencari solusi kreatif nya.

“Hal ini (pasca 2 tahun pandemi Covid19) tentunya berdampak pada kemampuan keuangan Pemkot dalam hal menggaji TKK yang jumlahnya puluhan ribu, Bang Dik!” ujar dr Janet kepada bksOL, dengan maksud bukan hanya belasan ribu TKK tapi juga ribuan tenaga teknis PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) di semua instansi pemkot.

“Saya menghimbau agar Pemkot Bekasi ini jangan sampai  menciptakan penggangguran baru dengan dengan menon-aktifkan TKK yang jumlahnya hampir mencapai puluhan ribu orang,” jelasnya.


Baca juga: Mampukah Pj Walikota Mengatasi Masalah 13.000 TKK yang Terancam Kena PHK pada Bulan November 2023 Mendatang!

 

Setidaknya jika 13.000 TKK yang dipilih dan diseleksi ulang dengan mekanisme Anjab (analisa jabatan) yang nantinya akan diformulasikan oleh setiap kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan disetujui oleh Pj Walikota, bisa jadi Pemkot bisa menyerap setidaknya setengahnya atau sekitar 7000-an TKK untuk masuk jadi P3K dan atau bisa saja lolos seleksi jadi ASN (Aparat Sipil Negara).


Baca juga: Akhirnya Pj Walikota Bekasi Kena Getahnya Dampak Perwal/Kepwal Ketenagakerjaan Pemkot Sebelumnya





Namun bagaimana menyikapi sekitar 6000-an orang TKK atau mungkin lebih yang tak lulus alias tak memenuhi kualifikasi persyaratan atau tak lolos penilaian Anjab dari pimpinan OPD masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)?, tanya dr. Janet retoris.

Baca juga: Miskomunikasi Internal DPRD Kota Bekasi, Komisi I Gagal Panggil Pj Walikota Bekasi untuk Bahas Kasus TKK

Perlu diperhatikan bisa jadi yang tak lulus seleksi baik setelah melalui Anjab atau dengan mekanisme secara online via LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau akan kah dilempar keluar melalui outsourcing dengan PJLP itu tak menjadi perhatian utama dr. Janet yang memiliki beberapa klinik di Kota Bekasi ini. Dirinya punya alasan yang lebih logis dan lebih memberdayakan para TKK.


“Saya menghimbau agar pihak Pemkot tetap memperhatikan nasib para TKK dan keluarga dalam hal sumber mata pencaharian hidup,” tegas dr. Janet anggota komisi III DPRD Kota Bekasi ini lagi.

“Tidak semua TKK yang ada kini bisa diserap kembali nanti di tahun 2024 adalah satu kepastian, dan itu harus jujur diakui oleh Pemkot Bekasi!” tambahnya tajam.


“Namun bagaimana Pj Walikota bisa secara bijak mempersiapkan semua 13.000 TKK yang sudah lama mengabdi maupun yang baru saja masuk menjadi Tenaga Honorer sejak masa pandemi kemarin, lebih mempunyai LIVE SKILL, agar tak bergantung dengan pekerjaan yang nyaman sebagai TKK di Pemkot semata.” papar dr. Janet lebih dalam lagi.


“Pemerintah Kota Bekasi harus mempersiapkan, membangkitkan jiwa, memberikan pelatihan kewirausahaan untuk para TKK yang kini masih aktif bekerja di semua SKPD dan membentuk koperasi serta memberikan permodalan bagi TKK yang tidak lolos seleksi anjab.” imbuhnya.


Hal sama seperti perlakuan BUMN besar kepada karyawan dan pegawainya yang akan pensiun dengan memberikan Seminar Entrepreunership atau Workshop Kewirausahaan seperti diklat kilat dengan crash program.


Dengan mempersiapkan mental bagi TKK yang tidak lolos seleksi dan memberikan pelatihan live skill (ketrampilan hidup) dengan semangat kewirausahaan, memberikan permodalan dan membimbing mereka menjadi pengusaha baru di bidang UMKM akan lebih bisa diterima oleh semua orang dan lebih manusiawi.


“Dengan demikian para TKK gak akan kuatir lagi akan ancaman PHK pasca diberlakukannya Regulasi Penghapusan Tenaga Honorer di setiap pemda bukan saja di Kota Bekasi tapi juga seluruh Indonesia, bahkan program tersebut akan lebih dipilih oleh TKK punya semangat jadi pengusaha,” pungkas dr. Janet mengakhiri pembicaraan di telpon.[■]

Reporter: TimRedaksi, Redaktur: DikRizal

4 تعليقات

Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL

  1. Nahnini baru solusi yang paling masuk akal dan sesuai dengan fakta dari situasi dan kondisi finansial Kota Bekasi

    ردحذف
  2. Yah baru juga saya mau nulis kayak itu! Apalagi saya mau wawancara bu dokter Janetnya langsung, bah!

    ردحذف
  3. Beritanya salaing dulu-duluan dan saling balapan dgn berita lainnya, tetap aja semua tergantung penjabat walikotanya. Mampu gl dia mengatasi kasus sesulit ini?

    ردحذف
  4. Wartawannya kliatan bgt modus nih… hmmm
    Ada maujya kalo sama narsum cantik!? Hehe

    ردحذف

إرسال تعليق

Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL

أحدث أقدم
banner