Miskomunikasi Internal DPRD Kota Bekasi, Komisi I Gagal Panggil Pj Walikota Bekasi

Sempat Gagal, Komisi I DPRD Kota Bekasi Akan Tetap Panggil Penjabat Walikota

bekasi-online.com, 10 Oktober 2023, 17:54 WIB TimRedaksi

KOTA BEKASI, bksOL – Usai gagalnya Komisi I DPRD Kota Bekasi dalam memanggil Penjabat Walikota Bekasi pada hari Senin, 09 October 2023. Komisi I akan tetap panggil orang nomor 1 Bekasi tersebut.

Baca juga: Pj. Wali Kota Bekasi R. Gani Muhammad Tegaskan Tidak Ada Rencana Pemberhentian TKK di Jajaran Pemkot

Sekedar diketahui, Komisi I akan memanggil Pj Walikota Bekasi dengan agenda Rapat Kerja dan membicarakan polemik yang ada di Kota Bekasi.

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak, SH Berikan Peringatan Terakhir atas Somasinya kepada Pj Walikota Bekasi Terkait Kecemasan Ratusan TKK

Faisal, SE saat memberikan keterangannya mengatakan bahwa, Komisi I tidak ada niatan melakukan pemanggilan Pj. Walikota di luar TUPOKSI Komisi I. Banyak hal yang harus didiskusikan serius dengan Pj Walikota Bekasi.

.

Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?

  Langsung klik link foto berikut:  

Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi

Sambungnya, Mengingat bahwa beliau baru menjabat di Kota Bekasi serta kami akan menyampaikan segala aspirasi masyarakat dan semua informasi yang masuk ke Komisi I untuk ditindaklanjuti oleh Pj Walikota Bekasi beserta jajarannya.

Baca juga: Ibnu Hajar Tanjung, Aleg DPRD Kota Bekasi Beri Masukan kepada Pj Walikota Bekasi atas 13.000 TKK yang Terancam Kena PHK

“Kota Bekasi sangat membutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bekasi. Ketegasan dan kejelian pemimpin dalam membuat terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan masalah di Kota Bekasi sangatlah dibutuhkan,” tegasnya.

Maka dari itu kami akan tetap memanggil Pj Walikota Bekasi untuk menyampaikan dan meminta ketegasan Pj Walikota sebagai pemimpin yang mampu memberikan warna dan rasa baru dalam memimpin Kota Bekasi.

Baca juga: Akhirnya Pj Walikota Terkena Sialnya Dampak Kebijakan Perwal atau Kepwal Walikota Sebelumnya yang Buat Resah 13.000 TKK Kota Bekasi

 

Lanjut Faisal, Saya sangat menyayangkan gagalnya Rapat Kerja sekaligus silahturahmi Komisi I dengan Pj Walikota yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin (9/10/2023) lalu.

Baca juga: Gus Sholihin Beri Masukan 3 Point Agar Pj Walikota Segera Bisa Selesaikan Masalah 13.000 TKK yang Terancam Kena PHK

Seperti diketahui bahwa pihak pimpinan DPRD Kota Bekasi pun menjelaskan belum ada surat masuk di mejanya yang berisi undangan rapat kerja atau koordinasi atas pemanggilan Komisi I kepada Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad.

Baca juga: Gejolak Pegawai TKK Naik, Ketua DPRD Kota Bekasi Sarankan Bentuk Satgas Khusus

Rupanya terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi di internal Dewan sendiri. “Akan tetapi semua harus kita terima. Mungkin adanya miskomunikasi yang terjadi antar Pimpinan DPRD yang mengakibatkan batalnya pemanggilan Pj. Walikota Bekasi,” jelas Faisal.

Baca juga: dr. Janet Stanzah Sarankan Pj Walikota Persiapkan Live Skill 13.000 TKK yang Akan Terkena PHK

 

“Tapi kini sudah selesai masalah kesalahpahaman dan miskomunikasi batalnya pemanggilan Penjabat Walikota untuk berjumpa dengan Komisi I DPRD, Bang! Nanti pada agenda berikutnya, akan kami beritahukan.” pungkas Faisal SE, kepada bks OL lewat telpon selularnya, petang tadi, Selasa 10/10/2023.

Menyikapi miskomunikasi di internal dewan Kota Bekasi, Ketua DPRD, Ustadz Saifuddaulah menjelaskan, bahwa dirinya tetap berkomitmen kepada kepentingan TKK. 

Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah tetap berkomitmen untuk memberi kepastian hukum bagi tenaga kerja kontrak Pemkot Bekasi.

Dan akhirnya ditandatangani juga oleh Ketua DPRD, Saifuddaulah, surat yang bersifat penting Undangan kepada Pj Walikota Bekasi untuk bisa hadir ke Rapat Koordinasi DPRD Kota Bekasi dengan Tembusan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang rencananya pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Bekasi.

“Sejak awal kami katakan bahwa TKK harus diberi kepastian hukum dan solusi terbaik atas kebijakan/keputusan pemerintah pusat,” ujar Saifuddaulah kepada bksOL. [■]

Reportase: TimRedaksi, Editor: DikRizal