Legislator PAN Dengarkan Keluhan Warga tentang Lingkungan, Banjir Masih Jadi Topik Abadi Kota Bekasi
bekasi-online.com | 14 Februari 2026, 15:58 WIB | Wahyu / / DR
— BEKASI TIMUR | Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Evi Mafriningsianti, menggelar kegiatan reses di lapangan kantor RW 10 Perumahan Bekasi Jaya Indah, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (14/2/2026).
Pesan yang secara halus bisa diterjemahkan: jangan hanya kompak saat tanda tangan absen reses, tapi juga saat merawat fasilitas yang sudah dibangun.
Bukan reses namanya kalau tanpa daftar keluhan warga. Mulai dari gerobak sampah, drainase, hingga banjir kiriman yang datangnya lebih rutin dari tamu lebaran, semua mengemuka dalam dialog terbuka yang menyoroti kebutuhan riil lingkungan permukiman.
— BEKASI TIMUR | Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Evi Mafriningsianti, menggelar kegiatan reses di lapangan kantor RW 10 Perumahan Bekasi Jaya Indah, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (14/2/2026).Agenda yang secara konstitusional memang dirancang untuk “mendengar suara rakyat” ini pun berlangsung dengan format dialog terbuka—tanpa pengeras suara berlebihan, tapi tetap cukup nyaring untuk menampung keluh kesah warga yang volumenya sudah lama ditahan seperti air got mampet.
Aspirasi Lingkungan: Dari Jalan Retak sampai Gerobak Sampah
Pertemuan dihadiri pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, kader PKK, hingga warga yang datang membawa satu kesamaan: daftar kebutuhan lingkungan yang tidak pendek, tapi juga tidak muluk.Beberapa poin aspirasi yang mengemuka antara lain:
- Perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan penerangan.
- Pengadaan gerobak sampah, TPS, serta dukungan operasional petugas kebersihan.
- Fasilitas keamanan lingkungan seperti perlengkapan ronda dan sarana siskamling.
- Dukungan sarana kegiatan sosial kemasyarakatan warga.
Bagi warga, urusan ini bukan sekadar estetika permukiman, melainkan soal kenyamanan hidup sehari-hari.
Sebab di Bekasi, jalan berlubang bisa jadi bahan obrolan, tapi drainase mampet sudah masuk kategori bahan kekhawatiran.
Banjir: Tamu Musiman yang Datangnya Tanpa Undangan
Selain sampah dan infrastruktur, isu banjir kembali menjadi “bintang tamu tetap” dalam forum reses.
Beberapa titik wilayah masih berpotensi tergenang saat hujan deras, situasi yang sudah terlalu akrab bagi warga.
Menanggapi hal itu, Evi menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilihat secara parsial.
Menurutnya, persoalan air tidak berhenti di satu aliran seperti Kali Bekasi saja, melainkan dipengaruhi sistem hidrologi (pengairan) lintas kawasan.
Infrastruktur pengendali seperti Polder Aren Jaya masih berfungsi, namun kapasitasnya bisa kewalahan bila kiriman debit dari wilayah lain tak terkendali.
“Penanganan banjir harus terintegrasi antarwilayah. Ketika satu kawasan melampaui kapasitas, dampaknya pasti merembet ke wilayah lain,” jelasnya.
Bahasa sederhananya: air tidak kenal batas administrasi—beda dengan proposal warga yang sering mentok di meja birokrasi.
Aspirasi Masuk Pokir, Warga Masuk Harapan
Seluruh masukan warga, kata Evi, akan dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran maupun koordinasi dengan dinas teknis.
Prosesnya memang tidak instan—harus melalui tahapan verifikasi, perencanaan, hingga penyesuaian prioritas pembangunan.
Namun aspirasi yang sifatnya mendesak dan berdampak luas disebut akan didorong menjadi prioritas realisasi.
Artinya, dari sekian banyak usulan, yang paling “urgent” punya peluang lebih dulu naik kelas dari wacana menjadi pekerjaan fisik.
Partisipasi Warga: Jangan Hanya Aktif Saat Reses
Dalam forum itu, Evi juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pemerintah atau legislatif.
Keterlibatan warga tetap menjadi faktor kunci—mulai dari pengusulan, pengawalan, hingga menjaga hasil pembangunan.
“Kami bantu dorong aspirasi prioritas, tapi partisipasi masyarakat tetap penting, termasuk untuk perencanaan 2027,” ujarnya.
Reses: Ruang Curhat Resmi yang Dibutuhkan
Kegiatan reses ini kembali menegaskan fungsinya sebagai ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen di Kota Bekasi.
Lewat forum seperti ini, anggota dewan bisa menangkap kebutuhan riil warga secara langsung—bukan sekadar dari laporan di atas kertas.
Sementara warga mendapat pemahaman soal bagaimana aspirasi mereka diproses dalam sistem kebijakan daerah.
Harapannya, hubungan representasi politik tidak berhenti di baliho kampanye, tetapi berlanjut dalam kerja nyata yang manfaatnya bisa dirasakan sampai ke level gang sempit—bahkan hingga ke gerobak sampah yang selama ini lebih setia hadir daripada proyek besar. [■]
