Tri Adhianto Minta Bantuan Gubernur Jabar Percepat Pemisahan Aset

Walkot Bekasi Mendorong Percepatan Pemisahan Aset Kota–Kabupaten Demi Efektivitas Pembangunan

bekasi-online.com | Rabu, 11 Maret 2026, 13:05 WIB | Wahyu/NMR

Pemerintah Kota Bekasi juga menerima dukungan fiskal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur jalan, salah satunya pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan di wilayah Bekasi Utara.

— KOTA BEKASI | Walikota Bekasi, Tri Adhianto, meminta dukungan dan fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mempercepat penyelesaian pemisahan aset antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta memastikan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan, dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Dalam penyampaiannya, Tri menegaskan bahwa hubungan sinergis antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai program pembangunan di Kota Bekasi.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang disoroti antara lain pengembangan kawasan wisata Kalimalang yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Selain itu, program normalisasi Kali Bekasi juga dinilai memberikan dampak positif dalam upaya pengendalian banjir yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama bagi Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi juga menerima dukungan fiskal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur jalan, salah satunya pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan di wilayah Bekasi Utara.

Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Tidak hanya pada sektor infrastruktur, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terlihat dalam proses penataan perusahaan daerah air minum.

Pemisahan pengelolaan antara PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Kota Bekasi.

Menurut Tri, proses pemisahan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola layanan publik agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Tri mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan historis terkait kepemilikan dan pengelolaan aset antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kondisi tersebut muncul karena sebagian aset milik Pemerintah Kota Bekasi secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bekasi, begitu pula sebaliknya.

Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan hambatan dalam pengelolaan infrastruktur maupun pelayanan publik, terutama ketika pemerintah daerah hendak melakukan pembangunan atau perawatan fasilitas yang secara administratif berada di wilayah lain.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi mendorong adanya percepatan penyelesaian melalui skema tukar guling aset yang memungkinkan masing-masing pemerintah daerah mengelola aset yang berada dalam wilayah administrasinya secara lebih optimal.

“Sejalan dengan semangat akselerasi pembangunan, masih terdapat pekerjaan rumah yang bersifat historis, yaitu penyelesaian pemisahan aset antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Hal ini membutuhkan koordinasi dan sentuhan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Tri.

Tri menilai bahwa penataan aset melalui mekanisme yang tepat akan memberikan manfaat besar bagi efektivitas pemerintahan daerah.

Dengan kepemilikan aset yang jelas, proses perencanaan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, hingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.

Persoalan aset tersebut juga memiliki dampak langsung terhadap pembangunan di sejumlah wilayah perbatasan Kota Bekasi, seperti Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bantargebang, hingga Mustikajaya.

Wilayah-wilayah tersebut sering menjadi titik persinggungan antara kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya pembangunan tanggul dan penataan aliran sungai.

Dalam beberapa kasus, pembangunan tanggul dapat berjalan lancar di satu wilayah, namun terhenti ketika memasuki batas administrasi wilayah lain karena adanya perbedaan kewenangan pengelolaan aset.

“Seringkali pembangunan tanggul sudah selesai di satu sisi wilayah, tetapi ketika memasuki wilayah administrasi lain menjadi terhenti. Padahal aliran air tidak mengenal batas wilayah,” jelasnya.

Tri menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian persoalan aset secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan, dapat dilaksanakan secara terpadu tanpa terhambat batas administratif.

Lebih jauh, ia berharap dengan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pemisahan aset antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera menemukan titik temu.

Dengan demikian, wilayah perbatasan tidak lagi menjadi kawasan yang menghadapi berbagai kendala pembangunan, melainkan dapat berkembang sebagai kawasan yang tertata dan menjadi simbol sinergi pembangunan antar daerah di Jawa Barat.

Melalui penyelesaian persoalan aset tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas wilayah, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Reporter: Wahyu/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL