Alun-Alun Jadi Diet Bersih, Eh Jalan Raya Malah Penuh Kolesterol Penyebab Macet

Kemal Hendrayadi: Bekasi Butuh Ahli Transportasi, Bukan Cuma Tukang Pindah Masalah Seperti Walikonten Ahli Blunder

bekasi-online.com | Jumat, 5 Juni 2026, 22:58 WIB | FerrY/DR

Jika kemacetan bisa ikut rapat di Balai Kota, mungkin ia akan mengucapkan terima kasih. Sebab setiap kali satu titik ditertibkan, titik lain justru mendapat "kiriman" masalah baru. Itulah sindiran yang dilontarkan Brigjen TNI (Purn.) H. Kemal Hendrayadi terhadap kebijakan penataan kawasan pusat Kota Bekasi yang menurutnya gagal memahami prinsip dasar transportasi perkotaan. Akibatnya, warga tetap menjadi pelanggan setia antrean kendaraan di kawasan paling sibuk se-Kota Bekasi.

— KOTA BEKASI | Kemacetan di jantung Kota Bekasi kembali menuai kritik. Tokoh masyarakat, Brigjen TNI (Purn.) H. Kemal Hendrayadi, S.I.P., menilai sejumlah kebijakan penataan ruang justru menciptakan persoalan baru yang berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas, akses layanan publik, hingga mobilitas kendaraan darurat.

Di banyak kota besar dunia, keberhasilan seorang kepala daerah sering kali diukur bukan dari seberapa bersih taman kota yang berhasil ditata, melainkan dari seberapa efektif ia mampu mengurai kemacetan yang setiap hari menggerus produktivitas warganya.

Karena itu, ketika ruang publik terlihat semakin tertata namun jalan-jalan utama justru semakin tersendat, muncul pertanyaan sederhana: apakah persoalan kota sedang diselesaikan, atau hanya dipindahkan lokasi masalahnya?

Pertanyaan itulah yang dilontarkan tokoh masyarakat Kota Bekasi, Brigjen TNI (Purn.) H. Kemal Hendrayadi, S.I.P., saat menyoroti kondisi kawasan Alun-Alun Mayor M. Hasibuan dan koridor Jalan Ir. H. Juanda yang menjadi salah satu titik kemacetan paling kronis di Kota Bekasi.

Menurut Kemal, kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang membatasi aktivitas di area dalam alun-alun seharusnya menjadi bagian dari penataan yang lebih komprehensif.

Namun yang terjadi di lapangan, kata dia, para pedagang justru tumbuh dan menyebar di sepanjang bahu jalan, trotoar, hingga ruang-ruang yang semestinya menjadi jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian (pejalan kaki).

“Kalau alun-alunnya bersih tetapi jalan protokolnya berubah menjadi pasar terbuka, maka yang berpindah bukan masalahnya, hanya lokasinya saja,” ujar Kemal kepada wartawan Bekasi-OL Jumat petang (5/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut telah memicu munculnya parkir liar dan penyempitan badan jalan di sejumlah ruas strategis sekitar pusat pemerintahan dan layanan publik Kota Bekasi.

Jalur Vital Kota Dinilai Kehilangan Fungsi

Kemal menjelaskan bahwa kawasan sekitar Alun-Alun Mayor M. Hasibuan bukanlah ruang biasa namun kawasan strategis politik ekonomi sosial dan budaya kota Bekasi.

Di koridor tersebut terdapat berbagai fasilitas penting seperti , kantor BPJS, Kantor PMI Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, balai pertemuan warga, kompleks perkantoran pemerintah, hingga Markas KODIM 0507/Bekasi.

“Alun-Alun rapi bersih, tapi jalanan malah jadi sesak?” Kemal Hendrayadi soroti kebijakan penataan Kota Bekasi yang dinilai blunder salah arah.

Menurutnya, kawasan itu semestinya menjadi zona prioritas yang bebas hambatan demi menjamin mobilitas ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, hingga kendaraan operasional aparat keamanan.

Namun realitas di lapangan, kata dia, justru menunjukkan trotoar dan bahu jalan yang semakin dipenuhi aktivitas perdagangan informal UMKM serta parkir bayangan.

Brigjen TNI (Purn) H. Kemal Hendrayadi, saat diwawancarai di kediamannya Jl. Veteran, Margajaya, Bekasi Selatan, Jumat (4/6/2026).

“Dalam teori transportasi modern, jalan arteri primer harus dijaga kapasitasnya. Kalau kapasitas jalan terus dikurangi oleh aktivitas di luar fungsi jalan, kemacetan bukan lagi risiko, melainkan kepastian,” ujarnya.

Dengan nada satir, Kemal mengibaratkan kebijakan tersebut seperti seseorang yang berhasil menurunkan berat badan di wajah, tetapi membiarkan kolesterol menumpuk di jantung.

“Alun-alunnya mungkin terlihat lebih bersih, tetapi urat nadi Kota Bekasi justru semakin tersumbat. Ibarat tubuh manusia, jantungnya sedang sesak dipenuhi lemak dan kolesterol lalu lintas,” katanya.

Kemacetan Tak Bisa Diselesaikan dengan Kosmetik Kota

Kemal menilai persoalan kemacetan di kawasan Stasiun Bekasi dan simpang Bulan-Bulan bukan masalah baru.

Sebagai kota penyangga DKI Jakarta dengan jutaan pergerakan manusia setiap hari, Bekasi membutuhkan pendekatan transportasi yang terukur, berbasis data, dan memiliki visi puluhan tahun ke depan, yang seharusnya sudah tertuang dalam cetak biru tata kota sejak belasan tahun lewat.

Menurutnya, kota metropolitan tidak dapat dikelola hanya dengan pendekatan pencitraan visual atau proyek-proyek yang berorientasi pada tampilan fisik semata, apalagi sebagai kota melender yang memiliki banyak persimpangan jalan seharusnya sudah ada aplikasi konsep rancangan TOD (Transit Oriented Development) atau PBT (Pengembangan Berorientasi Transit).

“Bekasi ini buffer zone Jakarta. Setiap pagi dan sore terjadi migrasi manusia dalam jumlah besar. Maka solusi yang dibutuhkan adalah rekayasa transportasi dan pembangunan infrastruktur strategis, bukan sekadar penataan permukaan,” tegasnya.

Tanpa menyebut nama tokoh tertentu yang pernah menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lewat dan berhasil mendapat penghargaan dunia sebagai tokoh pahlawan transportasi dunia.

Karena itu Kemal menyinggung bagaimana sejumlah kota besar mampu mengelola kemacetan melalui integrasi transportasi publik, pembangunan simpul-simpul transit, rekayasa lalu lintas berbasis data, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).

Catatan Redaksi Bekasi-OL tentang kota melender. Istilah ini populer di kalangan tokoh Betawi karena bermakna khusus dengan artian:
1. Kota Blender (Aplikasi Desain 3D)
Istilah ini sangat populer di dunia desain grafis. Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka (open-source) gratis yang digunakan untuk membuat model grafis komputer 3D, animasi, visual effects, hingga membuat desain kota dan arsitektur.

Fungsi: Sering digunakan untuk merancang visual kota, bangunan, dan tata ruang secara virtual.

2. Blend (Pencampuran)
Bisa jadi pelafalan dari kata serapan bahasa Inggris blend yang berarti mencampur.

Dalam tata kota, ada istilah seperti Blended Cities (Kota Terpadu) atau Transit Oriented Development (TOD) yakni konsep penataan kota yang memadukan hunian, perkantoran, dan area komersial dengan akses transportasi umum.

Menurutnya, kota modern membutuhkan keberanian berpikir beberapa langkah ke depan, bukan hanya merespons persoalan yang terlihat hari ini.

Usulkan “Semanggi Mini” untuk Kota Bekasi

Dalam berbagai forum diskusi bersama unsur TNI, kepolisian, rumah sakit, PMI, hingga pemangku kepentingan lainnya, Kemal mengaku telah berulang kali mengusulkan konsep pembangunan jalan lingkar bertingkat atau elevated ring road yang berpusat di kawasan Tugu Patriot juga Simpang Bulan-Bulan.

Konsep tersebut, kata dia, dapat menjadi semacam “Semanggi Mini” versi Kota Bekasi yang menghubungkan berbagai koridor utama menuju Bekasi Utara, Telukbuyung, Bulak Kapal, Bekasi Timur, hingga kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan GOR Patriot Candrabhaga.

Menurutnya, jika dirancang secara matang, proyek semacam itu dapat menjadi bagian dari grand design transportasi Kota Bekasi untuk 20 hingga 30 tahun ke depan.

“Simpang Bulan-Bulan seharusnya dipandang sebagai titik nol pergerakan Kota Bekasi. Kalau pusat simpulnya sudah macet permanen, maka seluruh sistem pergerakan kota ikut terganggu,” ujarnya.

Kritik terhadap Kepemimpinan Kota

Dalam pandangan Kemal, persoalan terbesar bukan semata-mata keberadaan pedagang kaki lima, melainkan absennya kebijakan penataan yang konsisten dan terintegrasi.

Brigjen TNI (Purn) H. Kemal Hendrayadi, saat diwawancarai di kediamannya Jl. Veteran, Margajaya, Bekasi Selatan, Jumat (4/6/2026).

Ia menilai pemerintah daerah harus mampu menghadirkan solusi yang melindungi pelaku UMKM tanpa mengorbankan fungsi jalan, keselamatan publik, maupun kebutuhan transportasi masyarakat.

Menurutnya, pemimpin kota dituntut untuk mampu menyeimbangkan aspek ekonomi rakyat, tata ruang, dan mobilitas perkotaan secara bersamaan.

“UMKM harus dilindungi, tetapi jalan raya juga harus berfungsi. Kota tidak boleh dipaksa memilih salah satu,” katanya.

Kemal bahkan menyebut slogan pembangunan kota akan kehilangan makna apabila warga masih menghabiskan waktu berjam-jam terjebak kemacetan akibat kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Dengan nada sindiran yang tetap berada dalam koridor kritik publik, ia mengatakan bahwa sebuah kota tidak akan menjadi “keren” hanya karena ruang terbukanya terlihat indah, jika pada saat yang sama warganya harus berjuang setiap hari menghadapi kemacetan yang semakin berat.

“Kota yang modern bukan yang paling banyak spanduk atau slogannya. Kota yang modern adalah kota yang membuat warganya bisa bergerak cepat, aman, dan nyaman,” pungkas Kemal.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa di kota metropolitan seperti Bekasi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari apa yang terlihat di permukaan.

Sebab bagi warga yang setiap hari berjibaku di jalan, ukuran keberhasilan yang paling nyata tetaplah sederhana: apakah perjalanan mereka menjadi lebih mudah, atau justru semakin sulit.

Atau jangan-jangan kebijakan walikonten, (red.: walikota yang sering buat konten video media sosial) ini malah disengaja agar terjadi benturan antara pedagang kaki lima dengan warga setempat sekitar Alun-Alun Mayor M. Hasibuan, Kota Bekasi.

"Saya tidak menuduh, tapi saya kuatir kebijakan mensterilkan area alun-alun dari pedagang kaki lima, dan membiarkannya pindah ke bahu jalan atau trotoar pedestrian justru akan menimbulkan benturan dan gesekan dengan warga sekitar karena kesal jalan rasa jadi menyempit dan membuat macet." ungkap Kemal yang tampak jelas berusaha berhati-hati.

Dugaannya tersebut bukan tanpa alasan, karena melihat beberapa kali pemberitaan media online juga banyak aksi dan tindakan walikota yang dibuatnya jadi konten media sosial seperti Instagram, Facebook dan lainnya, terpampang jelas apa yang dilakukan walikota hanya demi sensasi popularitas, tanpa menyentuh penyelesaian pokok permasalahan yang sebenarnya.

"Tapi saya kan sebagai orang yang dituakan atau dianggap warga sebagai tokoh di kota ini, akhirnya juga bisa melihat langsung saat jalan kaki menelusuri lokasi yang jadi macet karena membludaknya pedagang UMKM dari atas alun-alun pindah me bahu jalan trotoar pedestrian," beber Kemal.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena diperintah oleh Walikota secara langsung beberapa waktu lalu dan tampak jelas kalau Walikota Bekasi begitu peduli dengan kebersihan area alun-alun. Tapi malah melupakan juga membiarkan masalah baru yang timbul dari diperintahkannya mereka para pedagang agar tidak gunakan area tengah alun-alun!" kata Kemal sedikit menampar.

Itu jelas blunder, lanjut Kemal, seolah walikota seperti anak balita diberi mainan jika dibandingkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, yang justru membantu penyelesaian masalah kemacetan di wilayah Jatiasih yang berbatasan dengan akses ke ibukota.

"Wajar kalau walikota Tri Adhianto, saya sebut sering sekali blunder dalam kebijakan-kebijakan yang diambil saat dia lakukan sidak ke lapangan atau tempat kejadian yang dia terima informasinya dari komentar netizen followernya!" pungkas Kemal. [■]

Reporter: FerYuhanas/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL