Tanggapi Ide BUMRW: FKRW Dorong Dana Hibah RW Jadi Mesin Ekonomi Warga

Ketua FKRW Jakasetia Andriansyah Usulkan Model BUMRW Pendukung MBG, KMP & Kelola Sampah Berkelanjutan

bekasi-online.com | Senin, 1 Juni 2026, 23:37 WIB | TimRed/DR

"Kalau desa punya BUMDes, mengapa kawasan perkotaan tidak bisa memiliki BUMRW? Apalagi Kota Bekasi tidak memiliki desa. Saya melihat konsep ini sangat relevan untuk mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih," jelas Andriansyah.

 — KOTA BEKASI | Nama tokoh Andriansyah bukan sosok baru dalam dinamika pembangunan Kota Bekasi.

Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Jakasetia yang juga menjabat Ketua RW 07 ini mengaku telah mengikuti perjalanan pembangunan Kota Bekasi sejak era awal kepemimpinan daerah yang masih berstatus kabupaten hingga menjadi kota metropolitan penyangga Jakarta seperti sekarang.

Dalam wawancara eksklusif bersama Bekasi-OL di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Senin (1/6/2026) Andriansyah mengenang kedekatannya dengan mantan Walikota Bekasi, atau yang populer disapa M2.

Menurutnya, pengalaman berinteraksi dan terlibat dalam berbagai gagasan pembangunan pada masa kepemimpinan M2 menjadi modal berharga dalam memahami arah pembangunan Kota Bekasi.

"Saya mengikuti proses pembangunan Kota Bekasi sejak lama. Saya mengenal Pak Mochtar Mohamad sejak beliau masih menjabat wakil walikota. Banyak program pembangunan yang lahir pada masa itu menjadi fondasi Kota Bekasi hari ini," ujar Ardiansyah.

Ia menyebut sejumlah proyek besar yang menjadi ikon pembangunan kota, seperti Flyover Summarecon dan GOR Patriot Candrabhaga, sebagai bagian dari transformasi wajah Bekasi menuju kota modern.

Menurut Andriansyah, semangat pembangunan fisik tersebut kini perlu dilanjutkan dengan pembangunan ekonomi berbasis komunitas di tingkat lingkungan warga.

Baginya dia tidak berpikir untuk revolusi mental tapi lebih menginginkan revolusi fisik dan infrastruktur untuk Kota Bekasi sebagai buffer zone Kota Metropolitan DKI Jakarta.

Gagasan BUMRW: Dari Dana Hibah Menjadi Modal Produktif

Andriansyah menilai kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp100 juta kepada setiap RW dapat menjadi momentum lahirnya model pemberdayaan ekonomi baru.

Bukan sekadar digunakan untuk kebutuhan operasional lingkungan atau kegiatan seremonial, dana tersebut menurutnya bisa menjadi modal awal pembentukan Badan Usaha Milik RW (BUMRW).

Konsep tersebut, kata dia, terinspirasi dari keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini menjadi instrumen ekonomi masyarakat pedesaan.

"Kalau desa punya BUMDes, mengapa kawasan perkotaan tidak bisa memiliki BUMRW? Apalagi Kota Bekasi tidak memiliki desa. Saya melihat konsep ini sangat relevan untuk mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih," jelasnya.

Andriansyah menghitung, khusus di Kelurahan Jakasetia terdapat sekitar 20 RW. Jika masing-masing RW mengalokasikan sebagian dana hibah yang diterima untuk membentuk badan usaha bersama melalui FKRW, maka potensi modal awal yang terkumpul dapat mencapai Rp2 miliar.

"Dua puluh RW dikali seratus juta rupiah berarti ada potensi modal dua miliar rupiah. Itu bukan angka kecil. Dengan pengelolaan profesional, dana tersebut bisa menjadi mesin ekonomi masyarakat," tegasnya.

Dari Bank Sampah yang Mandek hingga Industri Daur Ulang RW

Gagasan ekonomi berbasis lingkungan sebenarnya bukan hal baru bagi Andriansyah.

Sejak 2025, ia telah mendorong program pemilahan sampah rumah tangga dan penguatan bank sampah di lingkungan Jakasetia. Namun pelaksanaannya belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat.

"Masalahnya bukan programnya. Sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali. Tantangannya ada pada perubahan perilaku masyarakat. Masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah sejak dari rumah," keluhnya.

Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan gerakan sosial dan budaya yang konsisten.

Karena itu, ia pernah mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu yang mampu menghancurkan sampah organik menjadi pupuk tumbuhan non buah maupun bahan pakan ternak. Seperti pakan ikan lele dan lain sebagainya.

Namun rencana tersebut terkendala biaya investasi mesin yang diperkirakan mencapai Rp700 juta.

"Kalau berjalan sendiri tentu berat. Tapi kalau dikerjakan melalui BUMRW dengan dukungan semua RW, masalah modal bisa diatasi," katanya.

Lahan Bawah Tiang WHOOSH dan LRT Bisa Jadi Sentra Produktif

Salah satu ide yang cukup menarik dari Andriansyah adalah pemanfaatan lahan kosong di bawah lintasan kereta cepat WHOOSH maupun jalur LRT yang melintasi sejumlah kawasan di Kecamatan Bekasi Selatan seperti Galaxy, Jatibening, dan sekitarnya.

Menurut dia, selama ini banyak ruang kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan dukungan regulasi pemerintah daerah serta izin dari pemerintah pusat selaku pihak terkait apalagi itu semua (red: tiang pancang jalur kereta cepat WHOOSH dan LRT) adalah PSN (Proyek Strategis Nasional), area tersebut bisa dikembangkan menjadi kawasan produktif berbasis masyarakat.

Beberapa alternatif yang ia tawarkan antara lain:

• Sentra pengolahan sampah organik menjadi pupuk.
• Budidaya ikan lele.
• Peternakan ayam petelur.
• Gudang logistik kebutuhan pokok warga.
• Pusat distribusi produk Koperasi Merah Putih.
• Sentra pemasok bahan baku untuk dapur MBG.

"Daripada menjadi lahan kosong yang tidak produktif, kenapa tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga? Yang penting dikelola profesional dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Dukungan Penuh untuk Gagasan Ketua KADIN Kota Bekasi, QRS

Dalam wawancara tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pembentukan BUMRW yang belakangan turut disuarakan Ketua KADIN Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar atau yang akrab disapa QRS.

Ia mengaku telah mengenal Ruslan (QRS) sejak lama dan mengetahui perjalanan hidup serta kiprah organisasinya di Kota Bekasi.

"Saya tahu perjuangan Bang Ruslan dari dulu. Karena itu saya melihat gagasan BUMRW ini bukan sekadar ide, tetapi sebuah konsep yang realistis dan bisa dijalankan," katanya.

Menurut Andriansyah, sinergi antara FKRW, KADIN, pemerintah daerah, DPRD, serta pelaku usaha lokal (red.: jejaring toko kelontong warung Madura) menjadi faktor penting untuk mewujudkan konsep tersebut.

Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwal) atau bahkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pembentukan BUMRW jika disetujui oleh DPRD Kota Bekasi.

Menjadi Pemasok MBG dan Koperasi Merah Putih

Lebih jauh, Andriansyah membayangkan BUMRW tidak hanya bergerak di sektor pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

BUMRW, menurutnya, dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan pokok warga melalui Koperasi Merah Putih, mulai dari telur, minyak goreng, beras, hingga kebutuhan harian lainnya.

Bahkan, apabila kapasitas usaha berkembang, badan usaha tersebut dapat menjadi mitra pemasok bagi dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

"Kalau BUMRW kuat, kita bisa menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG. Perputaran ekonominya terjadi di lingkungan warga sendiri. Manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga melihat peluang kolaborasi dengan jaringan usaha rakyat seperti warung Madura yang selama ini dikenal mampu beroperasi hampir 24 jam.

Menurutnya, model distribusi yang fleksibel tersebut bisa menjadi pelengkap bagi jaringan minimarket modern yang memiliki keterbatasan jam operasional di sejumlah wilayah.

Membangun Bekasi dari Tingkat RW

Di akhir wawancara, Andriansyah menegaskan bahwa pembangunan kota tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek besar bernilai triliunan rupiah.

Baginya, pembangunan yang paling berdampak justru lahir dari lingkungan terkecil, yakni tingkat RW.

Dengan pengelolaan dana yang produktif, pemberdayaan ekonomi warga, pengolahan sampah modern, serta sinergi dengan program pemerintah pusat dan daerah, ia optimistis BUMRW dapat menjadi terobosan baru bagi Kota Bekasi.

"Kalau desa bisa maju dengan BUMDes, saya yakin RW di perkotaan juga bisa maju dengan BUMRW. Tinggal ada kemauan politik, regulasi yang mendukung, dan keberanian untuk memulai," pungkas Andriansyah. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/Bekasi-OL