Warga: Jalan Jangan Cuma Dicor, Tapi Juga Jangan Banjir! DPRD Dapat "PR" Numpuk

Reses II Bambang Purwanto DPRD Kota Bekasi 2026 di RW 04 Durenjaya: Aspirasi Jadi Uji Kolaborasi DPRD & Pemkot

bekasi-online.com | Ahad, 12 Juli 2026, 16:27 WIB | Bhinyo/DikRiz

Reses terakhir H. Bambang Purwanto Aleg DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS dipenuhi dengan beragam usulan mulai dari pelebaran drainase, rumah pompa, CCTV, pemberdayaan UMKM hingga permintaan agar dinaikkan nya jumlah hibah RW dari Rp100 juta jadi Rp300 juta, khususnya RW 04 yang berisi 18 RT.

 — KOTA BEKASI | Hari terakhir masa Reses II Tahun 2026 dimanfaatkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, untuk menyerap aspirasi masyarakat di RT 010 RW 04, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Ahad (12/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat itu bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi ruang evaluasi pembangunan dari level paling bawah, ketika warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

RW 04 Durenjaya memiliki karakteristik yang berbeda dibanding banyak wilayah lain di Kota Bekasi. Dengan jumlah 18 RT, kawasan ini menjadi salah satu RW dengan jumlah RT terbanyak di Kota Bekasi.

Sebagai pembanding, RW 20 di kelurahan yang sama hanya menaungi 4 RT. Kondisi tersebut membuat beban pelayanan lingkungan, pembangunan, hingga pembagian anggaran menjadi jauh lebih kompleks dibanding RW pada umumnya.

Ketua RW 04, Purwanto saat diwawancara awak media, Ahad, 12/7/2026

Ketua RW 04, Purwanto, lelaki pengurus lingkungan yang memiliki nama serupa dengan sang anggota DPRD ini membuka rangkaian penyampaian aspirasi yang kemudian bergantian disampaikan para ketua RT, tokoh masyarakat, hingga pengurus DKM.

Menariknya, dari 18 RT, reses DPRD kedua tahun 2026 kali ini sedikitnya ada masukan aspirasi warga dari 10 RT dan hampir semua usulan memiliki benang merah yang sama, yakni kebutuhan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tuntas meski kawasan tersebut berada di wilayah perkotaan.

Ketua RT 010 menyampaikan kebutuhan pengecoran lapangan yang menjadi aspirasi bersama warga RT 009 dan RT 010 sebagai ruang aktivitas warga masyarakat nya, setelah pada tahun sebelumnya 2024 aspirasi mereka untuk pembangunan gedung sekretariat RT 010 juga pengecoran halaman kantor sekretariat RT 010/RW 04 telah dibangun di pertengahan 2025 atas dukungan sang legislatif DPRD H. Bambang Purwanto.

Sementara Ketua RT 009 H. Sumarno yang juga Ketua DKM Al Muqorrobin menyoroti persoalan drainase, saluran pembuangan air, serta minimnya penerangan jalan umum yang dinilai masih menjadi titik rawan keamanan.

Persoalan yang sama kembali mengemuka dari wilayah RT 008. Selain mengapresiasi peran H. Bambang Purwanto sebagai penyambung aspirasi masyarakat Bekasi Timur, warga mengeluhkan pengelolaan sampah di RW 04 semakin membutuhkan sistem penanganan yang lebih terpadu.

Masalah banjir dan limpasan air juga jadi perhatian warga. Mereka menyebut kawasan Jalan Prambanan, Jalan Candi Penataran hingga lingkungan RT 008, RT 009, dan RT 010 kerap mengalami luapan air comberan ketika hujan turun akibat kapasitas drainase yang tidak lagi mampu menampung debit air.

Keluhan lain disampaikan Soimah bersama pengurus DKM Muqorrobin. Mereka meminta perbaikan saluran air di Jalan Borobudur.

Warga juga mengungkapkan ironi pembangunan di sekitar bantaran kali. Revitalisasi jalan dengan anggaran sekitar Rp11 miliar memang telah selesai, namun beberapa bulan setelah proyek rampung justru meninggalkan kerusakan taman lingkungan yang sebelumnya menjadi ruang publik warga.

Di sektor keamanan, Ketua RT 011 usulkan penyediaan CCTV lingkungan menyusul sejumlah kejadian kriminalitas yang membutuhkan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat.

Sementara Ketua RT 014, Pujo, sampaikan pengalaman yang cukup menyentil proses komunikasi pembangunan. Ia mengaku telah dua kali mengajukan proposal pelebaran drainase dan peninggian jalan kepada anggota DPRD lain di tahun sebelumnya, namun hingga kini belum memperoleh tindak lanjut.

Sebaliknya, Ketua RT 003 memberikan contoh bahwa pembangunan dapat dirasakan ketika aspirasi memperoleh respons.

Kantor RT telah berdiri layak, taman lingkungan juga telah dibangun. Kini warga berharap halaman lingkungan yang telah berusia lebih dari dua dekade dapat dikembangkan menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa lapangan multifungsi sebagai ruang aktivitas warga.

Tidak semua aspirasi berkutat pada pembangunan fisik. Ketua RT 002 mengusulkan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bank sampah, penyediaan tong sampah, pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif yang menjangkau seluruh 18 RT, hingga pengembangan Sekolah Lansia sebagaimana program ketahanan pangan yang telah berjalan.

Di tengah banyaknya usulan, muncul pula pembahasan mengenai skema dana hibah untuk RW.

Warga menilai besaran hibah Rp100 juta per RW sudah tidak lagi proporsional bagi RW 04 yang harus melayani 18 RT, satu Posyandu, satu unit PKK, serta satu Karang Taruna RW.

Mereka berharap besaran bantuan dapat disesuaikan hingga sekitar Rp300 juta agar distribusi manfaat lebih adil berdasarkan beban pelayanan wilayah, bukan semata jumlah administratif RW.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, H. Bambang Purwanto menegaskan seluruh aspirasi akan dihimpun sebagai bahan penyusunan program pembangunan melalui mekanisme APBD.

Sebagian besar usulan diproyeksikan masuk dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2028, meski ada peluang melalui APBD Perubahan akhir triwulan 2027 tetap akan diupayakan apabila memungkinkan.

Bambang menyebut fokus pembangunan ke depan tetap mencakup perbaikan infrastruktur jalan, termasuk ruas seperti Jalan Sunan Kudus. Namun menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan yang dicor atau saluran yang dibangun.

Baginya, kualitas hidup warga juga ditentukan oleh hadirnya fasilitas yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari lapangan lingkungan, kanopi fasilitas umum, CCTV, hingga penguatan sistem pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa apabila memang dibutuhkan.

Bahkan dengan nada ringan, ia menyebut bukan soal warna rumah pompanya—merah, putih, ataupun oranye (karena dirinya dari partai oranye PKS)—melainkan yang terpenting mampu kurangi genangan yang selama ini menjadi persoalan warga.

Reses di RW 04 Durenjaya memperlihatkan bahwa pembangunan Kota Bekasi sesungguhnya tidak kekurangan gagasan.

Yang dibutuhkan adalah kesinambungan antara aspirasi masyarakat, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, serta eksekusi pemerintah daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memang menjadi jembatan politik antara kebutuhan warga dan kebijakan anggaran, sedangkan Pemerintah Kota memiliki kewenangan menjalankan program melalui perangkat daerah.

Ketika komunikasi keduanya berjalan selaras, aspirasi warga berpeluang lebih cepat diwujudkan. Sebaliknya, ketika koordinasi melemah, usulan dapat berulang dari tahun ke tahun tanpa pernah benar-benar menyentuh tahap pelaksanaan.

Dari forum sederhana di sebuah lingkungan permukiman padat di Durenjaya itu, tersirat satu pesan yang cukup jelas: masyarakat tidak sedang meminta pembangunan yang mewah.

Mereka hanya berharap kebutuhan dasar—drainase yang berfungsi, jalan yang aman, lingkungan yang bersih, ruang publik yang layak, serta keamanan lingkungan—benar-benar menjadi prioritas bersama.

Di titik itulah sinergi antara DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi akan diuji, bukan oleh besarnya janji, melainkan oleh seberapa banyak aspirasi yang akhirnya benar-benar berubah jadi wujud pembangunan yang dirasakan warga. [■]

Reporter: BHINYO/NMR- REDAKSI - Editor: DikRiz/DREW-Corp