Tim Independent Temukan Bukti Kecurangan di PPK Pebayuran Kab Bekasi

Ketidakpercayaan Publik kepada Kinerja KPU dan Bawaslu, Sehingga Timbulkan Menjamurnya Tim Independen Pengawasan Pemilu yang Justru Lebih Tegas

bekasi-online.com, Minggu 03 Maret 2024, 14:56 WIB, YRN/SR

Fajar Febriandy, Koordinator Pemantau Independent Kab Bekasi sekaligus Ketua Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Bekasi & ilustrasi foto kericuhan di PPK Bekasi Timur, Kota Bekasi 2/3/2024 lalu.

CIKARANG, BksOL - Kabar tidak baik dan mencederai Demokrasi perpolitikan Indonesia dengan adanya temuan hasil investigasi yang dilakukan oleh TIM Pemantau Independent ke wilayah Kecamatan Pebayuran pada Jumat, 01/03/2024.

Baca juga: Nonton Film Dirty Vote, Full di Sini, Kecurangan Secara Massif Sistemik Dilakukan Oleh Penguasa & Paslon 02

Baca juga: Yadi Hidayat S.IP, Caleg Gerindra DPRD Kota Bekasi Dapil Bekasi1 Ini Menang dengan Pengalamannya 24 Tahun Kerja Mengabdi Sebagai Pengurus RT

Fajar Febriandy, selaku Koordinator Pemantau Independent Kab Bekasi sekaligus Ketua Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Bekasi menemukan temuan yang diduga kuat PPK melakukan sabotase angka-angka per-TPS disaat Pleno dilakukan.

Baca juga: Faisal SE: Semua Petugas PPK Harus Bekerja Profesional, Untuk Menepis Keresahan Warga Masyarakat tentang Isyu Penggelembungan Suara

Fajar mengatakan “Apa yang dilakukan dalam pemilu jurdil dan sesuai peraturan PKPU tidak dijalankan dengan jujur dan adil. Mengapa, karena apa yang sudah kami selidiki data D. Hasil dengan C. Hasil begitupun tidak sama dengan data Panwascam Pebayuran dan singkronisasi termasuk data ODP yang dimainkan.”

Lihat juga: MetroTV: Diduga Berpihak pada Caleg Tertentu, Rekapitulasi PPK Bekasi Timur, Kota Bekasi Berujung Kericuhan, Sehingga Diperlukan Penghitungan Ulang

“Artinya, pelaku-pelaku diorganisir oleh salah satu oknum yang tidak bertanggungjawab. Semisal caleg Partai Golkar caleg tertentu yang tadinya hanya 3000 lebih berubah menjadi kurang lebih 10.000 selanjutnya, partai PDIPerjuangan caleg tertentu yang tadinya hanya 1000 suara dirubah menjadi 2000 lebih dan itu terbukti.” beber Fajar tajam.

Baca juga: Real Count di KPU Kota Bekasi, PKS Terbanyak Suaranya, Kans Peluang Ikut Pilkada 2024 Semakin Besar

Lalu dia melanjutkan, PPK Kecamatan Pebayuran tidak bisa membuka kebenarannya saat kami tanya dimana C. Hasil dan buka semua karena ini tentang kebenaran pemilu. Seingat saya, mereka tidak dapat membuktikan bahwa hasil tersebut adalah nyata dan sesuai.

Baca juga: Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Jawa Barat

Pleno seakan tidak dapat dijalankan pihak kepolisian membawa ketua PPK Pebayuran dan diamankan. Itupun kami tidak tahu dimana keberadaannya.

Baca juga: Peringatan Hari Pers Nasional 2024, POKJA Humas Kota Bekasi Adakan Diskusi Publik Peran Media dengan Hiburan Musik dan Standup Comedy

Saya dengan tim riset gabungan bersepakat jika, pemilu di Kabupaten Bekasi mencederai demokrasi atas oknum-oknum penyelenggara siapapun itu kami akan selidiki “ingat penyelenggara pemilu jangan main-main”.

Baca juga: Kemenkes RI Laporkan 13.675 Petugas Pemilu Jatuh Sakit, Terbanyak di Jawa Barat

“Kami mengawal demokrasi 1998 penuh dengan perjuangan berat maka, jika kalian memainkan aturan hukum atau melakukan praktek-praktek KKN maka kami dan masyarakat civil society akan melakukan tindakan-tindakan konstitusional,” tegas Fajar.

Baca juga: Pj. Wali Kota Bekasi Sambut Kehadiran Presiden Jokowi Didampingi Erick Thohir, Zulkifli Hasan dan Bey Machmudin, Silaturahmi dengan Peserta Program PNM Mekaar

“Kami harus perjelas PPK Pebayuran, Panwascam, Bawaslu, KPU Kabupaten Bekasi diharapkan untuk menindaklanjuti kasus temuan tersebut dan mengembalikan apa yang menjadi hak daripada kontestan yang sebelumnya,” imbuh Fajar.

“Para kontestan tersebut sudah membangun kesadaran rakyat, berkampanye berbulan-bulan ketika hasil hitungan di lapangan besar dan nyata atas perangkat yang ada. Namun, semua hilang karena permainan PPK dan para kontestan caleg lainnya.” sindir Fajar tajam.

Baca juga: Fenomena PKB di Pileg Kota/Kab Bekasi yang Dapat Efek Ekor Jas Pilpres dengan Menikmati Hasil Positif dari Anies Effect Jadi Capres Bukan Muhaimin

Terakhir kami ingatkan bahwa, kasus ini harus terus dilitigasi oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi baik secara hukum administrasi dan tindak pidana pemilu.

Logika sederhana tidak ada api kalo tidak ada korek api dan bensin. Tidak ada penggelembungan suara tanpa adanya intervensi maupun gratifikasi.

Baca juga: Kritikan Warga soal Halte Baru di Bekasi Senilai Rp 180 Juta/Titik, Sebut Kinerja Dishub Pemkot Bekasi Hasilnya Tak Sebanding dengan Anggaran

Kami percaya Gakumdu (penegak hukum terpadu) bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jika semua penyelenggara diindikasikan diam, tidak respon, atau berbelit-belit, atau tidak ada proses tindakan lanjut maka, kami, indentifikasi ini Terstruktur Sistematis dan Masif ini "Bahaya".

Baca juga: Maraknya Isu Penggelembungan Suara, Ini Dia Kata Caleg Golkar Petahana DPRD Kota Bekasi, Faisal SE

“Kami akan lanjutkan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat. Pemilu ini saya ingatkan bukan pemilik modal atau kapitalisme yang selalu mengancam mengorbankan orang lain dikarenakan uang sebagai tuhan dan jendela kemenangannya,” jelas Fajar lagi.

Baca juga: Pemerintah Pusat Kuatir Hak Angket, Pemkot Bekasi Kuatir Hak Angkot

“Tapi ingat Pemilu menjalankan penyelenggaraan kontestasi yang dasarnya dibayar oleh pajak rakyat, gaji penyelenggara dibayar oleh uang rakyat, kertas pemilu dibayar pakai duit rakyat bukan seenaknya memainkan suara rakyat,” kritik Fajar semakin keras.

“Awas hati-hati rakyat akan menjadi pengadilan yang sebenarnya. Ingat oknum pemodal,” ancam Fajar kepada parampelaku kecurangan, “Ini negara demokrasi jangan kalian pikir bisa bayar semua penyelenggara, keamanan, atau selalu memakai intimidasi preman.”

Baca juga: Dari Rekaman Video Amatir yang Beredar, Terjadi Kericuhan Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Caleg Partai Tertentu di Kecamatan Bekasi Timur

Saya tegaskan ini negara demokrasi dan negara hukum jangan main-main dengan konstitusi nanti akan berhadapan dengan rakyat, petani, mahasiswa, pemantau Independent, dan lembaga-lembaga yang pro terhadap pemilu berkeadilan.” tegas Fajar mengakhiri. [■]

Reporter: YudRN/TimRedaksi, Editor: DikRizal