Kongres PWI: Rekonsiliasi di Cikarang, Satukan Fraksi-Fraksi yang Sempat Retak di Tubuh Persatuan Wartawan Indonesia
bekasi-online.com, Minggu, 3 Agt 2025 - 19:57 WIB, Opini SidRiz
— TIMUR | Setelah tarik ulur penentuan lokasi dan sederet rapat koordinasi yang melelahkan, Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Kongres Persatuan PWI 2025 akhirnya menjatuhkan pilihan.Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah hajatan wartawan terbesar di Indonesia itu.
Pengumuman ini disampaikan Ketua OC Kongres Persatuan PWI 2025, Marthen Selamet Susanto, di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Rabu siang, 30 Juli 2025 lalu.
"Hari ini secara resmi kami putuskan Kongres Persatuan PWI 2025 diselenggarakan di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi," ujar Marthen.
Pemilihan BPPTIK di Cikarang bukan keputusan instan. Sejak awal, panitia melakukan serangkaian survei ke sejumlah lokasi alternatif di sekitar JabPemilihan
Pemilihan BPPTIK di Cikarang bukan keputusan instan. Sejak awal, panitia melakukan serangkaian survei ke sejumlah lokasi alternatif di sekitar JabPemilihan
Namun, pertimbangan fasilitas, aksesibilitas, hingga komitmen pemerintah daerah membuat BPPTIK akhirnya dipilih.
“Kita wajib menggelar Kongres Persatuan PWI 2025 ini sebaik-baiknya,” tegas Marthen, yang juga memimpin kongres PWI di Bandung dua tahun lalu.
Wakil Ketua OC, Raja Parlindungan Pane, turut menyuarakan keyakinannya bahwa kongres kali ini akan berjalan sesuai harapan.
Wakil Ketua OC, Raja Parlindungan Pane, turut menyuarakan keyakinannya bahwa kongres kali ini akan berjalan sesuai harapan.
"Ini bukan sekadar agenda rutin, tapi momentum rekonsiliasi bagi PWI," kata Raja kepada awak media.
Di balik layar, deretan pertemuan dengan institusi negara terus diintensifkan.
Di balik layar, deretan pertemuan dengan institusi negara terus diintensifkan.
Sekretaris OC, Tubagus Adhi, menyebut panitia sudah menyusun agenda audiensi dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Keduanya dipandang kunci untuk memastikan dukungan logistik dan pengamanan pelaksanaan kongres.
Tubagus mengakui, tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi lebih pada muatan politik internal PWI yang masih meninggalkan residu pasca-kongres sebelumnya.
"Kongres kali ini harus menjadi panggung rekonsiliasi, menyatukan kembali seluruh elemen di tubuh PWI," ujarnya.
Sejak beberapa bulan terakhir, panitia aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Sejak beberapa bulan terakhir, panitia aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Nama-nama penting seperti Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, hingga Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho sudah ditemui.
"Semua langkah ini untuk memastikan bahwa PWI, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, tetap relevan dan solid di tengah dinamika zaman," kata Tubagus.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari sebulan menuju 29-30 Agustus, panitia kini berjibaku mematangkan setiap detail pelaksanaan.
Siapa Berseberangan di PWI?
1. Kubu Status Quo: “PWI Harus Tetap Eksklusif”
Kelompok ini ingin mempertahankan struktur PWI yang ada, menolak wacana perluasan anggota ke luar media arus utama. Mereka mengusung figur-figur senior yang dikenal dekat dengan elite politik.
2. Kubu Reformis: “Buka Pintu untuk Media Independen”
Mendorong agar PWI lebih terbuka pada jurnalis media komunitas, independen, dan platform digital. Mengusulkan pembenahan tata kelola organisasi yang lebih transparan dan inklusif.
3. Kubu Netralis: “Jangan Jadikan PWI Alat Politik”
Beranggotakan jurnalis-jurnalis senior yang khawatir PWI hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan. Mereka mendorong kongres sebagai forum rekonsiliasi dengan platform netral, bukan ajang adu kekuatan.
4. Fraksi Daerah: “Suara DPD & DPC Jangan Sekedar Formalitas”
Kelompok ini menuntut agar suara DPD dan DPC PWI di daerah mendapat porsi yang setara dalam pengambilan keputusan organisasi. Mereka menyoroti dominasi pengurus pusat yang dianggap terlalu Jakarta-sentris. [■]Reporter: Tim Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
"Semua langkah ini untuk memastikan bahwa PWI, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, tetap relevan dan solid di tengah dinamika zaman," kata Tubagus.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari sebulan menuju 29-30 Agustus, panitia kini berjibaku mematangkan setiap detail pelaksanaan.
"Kami ingin kongres ini bukan hanya sukses secara administratif, tapi benar-benar menjadi titik balik soliditas PWI sebagai mitra demokrasi," tegas Marthen.
Cikarang kini bersiap menjadi saksi. Di sana, kongres yang diharapkan menjadi momentum persatuan PWI akan digelar—dengan segala taruhan reputasi dan harapan yang dibawanya.
Cikarang kini bersiap menjadi saksi. Di sana, kongres yang diharapkan menjadi momentum persatuan PWI akan digelar—dengan segala taruhan reputasi dan harapan yang dibawanya.
Menurut pengamatan Redaksi BekasiOL, momentum Kongres Persatuan PWI ini berdasarkan riwayat konflik internal di DPP PWI serta perbedaan pendapat di PWI tingkat daerah hingga terbentuk beberapa pemetaan setidaknya 4 kubu.
1. Kubu Status Quo: “PWI Harus Tetap Eksklusif”
Kelompok ini ingin mempertahankan struktur PWI yang ada, menolak wacana perluasan anggota ke luar media arus utama. Mereka mengusung figur-figur senior yang dikenal dekat dengan elite politik.
2. Kubu Reformis: “Buka Pintu untuk Media Independen”
Mendorong agar PWI lebih terbuka pada jurnalis media komunitas, independen, dan platform digital. Mengusulkan pembenahan tata kelola organisasi yang lebih transparan dan inklusif.
3. Kubu Netralis: “Jangan Jadikan PWI Alat Politik”
Beranggotakan jurnalis-jurnalis senior yang khawatir PWI hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan. Mereka mendorong kongres sebagai forum rekonsiliasi dengan platform netral, bukan ajang adu kekuatan.
4. Fraksi Daerah: “Suara DPD & DPC Jangan Sekedar Formalitas”
Kelompok ini menuntut agar suara DPD dan DPC PWI di daerah mendapat porsi yang setara dalam pengambilan keputusan organisasi. Mereka menyoroti dominasi pengurus pusat yang dianggap terlalu Jakarta-sentris. [■]Reporter: Tim Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL