Program Gizi Kampus UMI Kota Bekasi Dibuka Kemenko Pangan & Ketua BGN

Dari Kampus ke Dapur Gizi Nasional: Universitas Muhammadiyah Indonesia Bekasi Luncurkan Program Gizi 2026

bekasi-online.com | Selasa, 21 April 2026, 13:07 WIB | Why/DikRizal

— KOTA BEKASI | Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana memaparkan arah kebijakan sekaligus perkembangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam peluncuran Program Gizi Universitas Muhammadiyah Indonesia Kota Bekasi Tahun 2026 di Aula Kampus UMI (UNISMA Bekasi), Kota Bekasi.

Paparan tersebut menegaskan bahwa program gizi nasional tidak semata berfokus pada distribusi makanan, melainkan membangun ekosistem pelayanan gizi yang terukur, diawasi ketat, serta berbasis kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kampus Jadi Simpul Program Gizi Nasional

Dalam pemaparannya, Dadan Hindayana menyebut perguruan tinggi memiliki mandat strategis dalam mendukung pelaksanaan program gizi nasional bersama kementerian terkait.

Kampus diposisikan sebagai pusat pembelajaran, riset, sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Academic Center Program Gizi (ACPG) di lingkungan kampus membuka ruang pembinaan bagi petani dan peternak lokal sehingga rantai pasok bahan pangan bergizi dapat bertumpu pada kekuatan ekonomi daerah.

“Kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi menjadi simpul pelayanan gizi nasional yang menghubungkan riset, produksi pangan, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sistem Pengawasan Dibangun Berlapis

Dadan menegaskan bahwa pengawasan program telah dirancang secara sistemik dan berlapis.

Struktur Badan Gizi Nasional dilengkapi tiga wakil kepala yang membidangi pengawasan, investigasi, serta komunikasi publik.

Di tingkat pusat, sistem pemantauan nasional memonitor seluruh pelaksana program gizi di Indonesia, sementara persoalan teknis yang lebih rinci ditangani inspektorat utama guna memastikan standar mutu tetap terjaga.

Pengawasan berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari target peningkatan kualitas layanan gizi nasional sesuai arahan Presiden hingga tahun 2026.

Kepatuhan Teknis: IPAL dan SLHS Jadi Kunci

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.

Tercatat sebanyak 1.708 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi prosedur dan standar teknis yang ditetapkan.

Kendala utama berkaitan dengan pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib layanan gizi.

Dadan menegaskan, penghentian sementara merupakan langkah pengendalian mutu, bukan sanksi permanen.

Bahkan layanan tetap ditahan apabila sertifikat SLHS belum terbit dalam waktu satu bulan sejak pendaftaran.

“Kualitas pelayanan tidak boleh dikompromikan. Program ini menyangkut kesehatan anak-anak Indonesia, sehingga standar higienitas harus dipenuhi,” tegasnya.

Program makan bergizi gratis juga menerapkan pendekatan partisipatif dalam menentukan penerima manfaat.

Dadan mencontohkan praktik di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kudus, di mana siswa diberikan kesempatan memilih secara sukarela untuk mengikuti program.

Dari 607 siswa, sebanyak 581 siswa memilih menerima program, sementara sebagian lainnya menolak.

Mekanisme musyawarah sekolah tersebut dinilai efektif memastikan bantuan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata.

Perencanaan Pasokan Pangan Skala Nasional

Dalam aspek logistik, Badan Gizi Nasional telah melakukan perencanaan pasokan secara terukur.

Inventaris sementara mencatat sekitar 19.000 ekor sapi untuk mendukung kebutuhan program secara nasional.

Satu kali proses memasak membutuhkan sekitar 350 kilogram daging sapi atau setara satu ekor sapi, sementara menu ikan lele diperkirakan memerlukan hingga 3.000 ekor per siklus produksi.

Penjadwalan pemotongan dan distribusi dilakukan secara nasional guna menjaga stabilitas pasokan bahan pangan.

Outlook Program Gizi 2026

Menutup paparannya, Dadan Hindayana menekankan bahwa fokus utama program ke depan adalah peningkatan kepatuhan teknis, penguatan sistem pengawasan, serta integrasi kampus dalam jaringan pelayanan gizi nasional.

Ia optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan, jumlah penghentian sementara layanan akan menurun seiring meningkatnya standar operasional serta kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat Indonesia.

Program makan bergizi gratis, menurutnya, bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. [■]

Reporter: Wahyu/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL