Tak Sekadar Laporan Tahunan, DPRD Tagih Terobosan Nyata dari LKPJ 2025
DPRD Kota Bekasi Bedah LKPJ 2025 Secara Menyeluruh, Pengawasan Lapangan Jadi Instrumen Utama Perbaikan Kinerja
bekasi-online.com | Senin, 20 April 2026, 13:05 WIB | Why/DR
Fraksi Golkar Solidaritas menilai sepanjang tahun 2025 belum terlihat terobosan kebijakan yang signifikan dalam menekan angka pengangguran di kalangan pemuda.
— KOTA BEKASI | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bekasi Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus penegasan arah kebijakan menuju tahun anggaran 2026.Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, seluruh komisi dan fraksi menyampaikan rekomendasi strategis sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat Paripurna tersebut menempatkan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan instrumen akuntabilitas publik untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Evaluasi Capaian Pembangunan 2025
Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kota Bekasi memaparkan hasil evaluasi berdasarkan pengawasan sektoral sepanjang tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna tersebut menempatkan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan instrumen akuntabilitas publik untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Evaluasi Capaian Pembangunan 2025
Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kota Bekasi memaparkan hasil evaluasi berdasarkan pengawasan sektoral sepanjang tahun anggaran 2025.
Pembahasan mencakup berbagai sektor strategis, mulai pelayanan publik, pendidikan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan kepemudaan.
Secara umum, DPRD menilai sejumlah program pemerintah telah berjalan, namun masih terdapat kesenjangan antara target kebijakan dan implementasi di lapangan.
Secara umum, DPRD menilai sejumlah program pemerintah telah berjalan, namun masih terdapat kesenjangan antara target kebijakan dan implementasi di lapangan.
Karena itu, legislatif menekankan pentingnya penguatan eksekusi program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pengawasan Lapangan Jadi Instrumen Utama
DPRD menegaskan fungsi controling sebagai mandat utama lembaga legislatif
Pengawasan Lapangan Jadi Instrumen Utama
DPRD menegaskan fungsi controling sebagai mandat utama lembaga legislatif
Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui forum rapat, tetapi juga lewat uji petik lapangan ke sejumlah perangkat daerah.
Monitoring dilakukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta berbagai fasilitas layanan publik seperti rumah sakit daerah dan unit pelayanan masyarakat.
Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian antara laporan kinerja pemerintah dengan kondisi riil di lapangan.
Pengawasan tersebut akan terus berlanjut sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD.
Fraksi Golkar Solidaritas (Partai Golkar dan PSI) Soroti Isu Kepemudaan
Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa sektor kepemudaan menjadi perhatian serius legislatif dalam pembahasan LKPJ 2025.
Pengawasan tersebut akan terus berlanjut sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD.
Fraksi Golkar Solidaritas (Partai Golkar dan PSI) Soroti Isu Kepemudaan
Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa sektor kepemudaan menjadi perhatian serius legislatif dalam pembahasan LKPJ 2025.
Fraksi Golkar Solidaritas menilai sepanjang tahun 2025 belum terlihat terobosan kebijakan yang signifikan dalam menekan angka pengangguran di kalangan pemuda.
Menurutnya, program kepemudaan tidak cukup berhenti pada kegiatan administratif maupun seremonial, melainkan harus menghadirkan solusi konkret berupa pelatihan kerja, penguatan kewirausahaan muda, serta penciptaan peluang ekonomi baru.
Fraksi Golkar Solidaritas (Partai Gerindra lakar dan PSI) mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar tahun 2026 menjadi momentum perubahan kebijakan kepemudaan yang lebih progresif dan langsung menyentuh kebutuhan generasi muda.
Tanti Herawati: Rekomendasi Harus Berdampak Nyata
Menurutnya, program kepemudaan tidak cukup berhenti pada kegiatan administratif maupun seremonial, melainkan harus menghadirkan solusi konkret berupa pelatihan kerja, penguatan kewirausahaan muda, serta penciptaan peluang ekonomi baru.
Fraksi Golkar Solidaritas (Partai Gerindra lakar dan PSI) mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar tahun 2026 menjadi momentum perubahan kebijakan kepemudaan yang lebih progresif dan langsung menyentuh kebutuhan generasi muda.
Tanti Herawati: Rekomendasi Harus Berdampak Nyata
Anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati, SH., MM. menegaskan bahwa pembahasan LKPJ harus menjadi ruang refleksi sekaligus perbaikan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai rekomendasi DPRD merupakan amanat masyarakat yang harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata oleh pemerintah daerah.
“LKPJ bukan sekadar laporan capaian administratif, tetapi ukuran apakah pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, rekomendasi DPRD harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan,” ujarnya.
Tanti juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan tidak berjalan parsial dan mampu menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.
Harapan Perubahan pada 2026
Melalui pembahasan LKPJ 2025, DPRD Kota Bekasi berharap tahun anggaran 2026 menjadi fase percepatan perubahan kebijakan.
“LKPJ bukan sekadar laporan capaian administratif, tetapi ukuran apakah pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, rekomendasi DPRD harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan,” ujarnya.
Tanti juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan tidak berjalan parsial dan mampu menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.
Harapan Perubahan pada 2026
Melalui pembahasan LKPJ 2025, DPRD Kota Bekasi berharap tahun anggaran 2026 menjadi fase percepatan perubahan kebijakan.
Legislator meminta pemerintah daerah menghadirkan inovasi pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas program sosial, penguatan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja—khususnya bagi generasi muda.
Pengawasan Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut, DPRD memastikan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi LKPJ akan terus dilakukan melalui monitoring berkala dan uji petik lapangan.
Rapat paripurna juga diakhiri dengan koordinasi teknis terkait kelengkapan administrasi dan pengiriman dokumen pendukung sebagai bagian dari finalisasi hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas program sosial, penguatan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja—khususnya bagi generasi muda.
Pengawasan Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut, DPRD memastikan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi LKPJ akan terus dilakukan melalui monitoring berkala dan uji petik lapangan.
Rapat paripurna juga diakhiri dengan koordinasi teknis terkait kelengkapan administrasi dan pengiriman dokumen pendukung sebagai bagian dari finalisasi hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
