Ketika MBG Jadi Peluang Sekaligus Ancaman Menyakitkan Bagi UMKM

Ketua FKRW JBB Dukung Gagasan BUMRW ala KADIN Kota Bekasi: "Jangan Sampai UMKM Hanya Jadi Penonton Saja!"

bekasi-online.com | Selasa, 9 Juni 2026, 21:48 WIB | Fery/DR

Jangan Sampai Anak Makan Gratis, Tapi UMKM Mati Perlahan. Di negeri yang hobi membuat slogan pemberdayaan UMKM, ternyata menjadi UMKM kadang mirip jadi figuran sinetron. Dipanggil saat syuting ramai-ramai, disorot kamera sebentar, lalu menghilang tanpa kabar saat episode berikutnya. Itulah yang dirasakan sebagian pelaku usaha kecil di Kota Bekasi setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjanjikan order ribuan porsi, mendadak berubah menjadi cerita tentang kontrak yang putus di tengah jalan. Kini muncul usulan agar BUMRW dibentuk supaya pelaku UMKM tidak lagi menjadi tamu di rumahnya sendiri.

 — PONDOKGEDE | Di Kota Bekasi, harapan sering datang dengan wajah yang sederhana. Kadang berbentuk gerobak gorengan, etalase donat rumahan, warung sembako, atau dapur kecil yang setiap pagi mengepul sebelum matahari terbit.

Namun seperti cerita klasik negeri ini, harapan sering pula datang beriringan dengan kekecewaan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto sejatinya lahir dengan semangat besar: memberi asupan gizi kepada anak-anak sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan nasional.

Bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menegaskan bahwa pelaksanaan MBG wajib mendorong penyerapan produk UMKM dan BUMDes setempat dalam rantai pasok penyediaan bahan makanan.

Sayangnya, di lapangan, harapan itu tidak selalu berjalan semulus brosur sosialisasi.

Di sinilah Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Jatibening Baru, Suharto, angkat bicara.

Pria yang dikenal sebagai pengusaha di bidang perlindungan keamanan kelistrikan itu menilai program Dana Hibah Rp100 juta per RW yang digulirkan Pemerintah Kota Bekasi justru dapat menjadi modal besar untuk membangun ekonomi rakyat jika dikelola lebih produktif melalui pembentukan BUMRW (Badan Usaha Milik RW).

Program hibah Rp100 juta per RW sendiri saat ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Tri Adhianto.

Pada 2025 hingga 2026, lebih dari seribu RW mendapatkan kesempatan mengakses dana tersebut untuk pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun menurut Suharto, uang sebesar itu jangan hanya habis menjadi saluran air, paving block, gapura, soundsystem, CCTV, atau perangkat komputer dan bahkan hanya cat tembok perbaikan pagar yang semuanya bersifat konsumtif.

"Warga memang perlu lingkungan yang rapi. Tapi warga juga perlu dapur yang tetap ngebul. Perlu usaha yang hidup. Perlu ekonomi yang berputar," ujarnya saat ditemui BekasiOL di kawasan Jatibening Baru, Selasa (9/6/2026).

Ketika Sampah Lebih Sulit Diolah Daripada Janji Politik

Suharto memahami salah satu syarat penerima hibah RW adalah pengelolaan lingkungan dan sampah. Namun ia melihat realitas sosial setiap wilayah berbeda.

Di Kelurahan Jatibening Baru misalnya, terdapat 11 RW dengan karakteristik yang tidak sama.

Sebagian merupakan kawasan perkampungan yang masih berproses melakukan penataan lingkungan, sementara sebagian lainnya merupakan kawasan perumahan menengah hingga atas dengan pola kehidupan yang jauh berbeda.

Menurutnya, mengubah limbah rumah tangga menjadi industri produktif bukan pekerjaan sederhana.

"Kalau sekadar membuat program bank sampah di atas kertas gampang. Yang sulit itu memastikan ada pasar, ada pembeli, ada keuntungan yang benar-benar dirasakan warga," katanya.

Karena itu ia melihat peluang yang lebih realistis justru berada pada sektor UMKM yang sudah hidup lebih dulu di tengah masyarakat.

Donat Ubi Madu yang Sempat Menjadi Bintang MBG

Di halaman kantor Suharto berdiri sebuah UMKM sederhana bernama Donat Ubi Madu.

Usaha milik pengusaha muda bernama Darmansyah itu sempat menjadi buah bibir setelah dikunjungi Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono.

Menurut Suharto, saat itu produk donat tersebut mendapat apresiasi karena dinilai layak dan memiliki kualitas rasa yang baik.

Tak lama kemudian datang kabar yang membuat para pelaku UMKM setempat berbunga-bunga.

Donat Ubi Madu mulai mendapat kesempatan memasok makanan ringan ke beberapa dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) penyelenggara MBG.

Produksi meningkat.

Karyawan bertambah.

Mesin baru dibeli.

Target produksi harian dipersiapkan.

Impian sederhana seorang pelaku UMKM mulai terlihat nyata.

"Bayangkan kalau satu dapur membutuhkan ribuan porsi per hari. Itu bukan sekadar pesanan. Itu bisa mengubah nasib usaha kecil," ujar Suharto.

Namun cerita indah itu ternyata tidak berlangsung lama.

Ketika UMKM Menjadi Korban Putus Kontrak di Tengah Jalan

Menurut Darmansyah, setelah beberapa kali memasok kebutuhan dapur MBG, kerja sama tersebut mendadak berhenti.

Tidak ada kepastian jangka panjang.

Tidak ada kontrak berkelanjutan.

Tidak ada perlindungan.

Yang ada hanyalah informasi bahwa pengelola dapur memiliki keleluasaan memilih pemasok dari wilayah lain.

Akibatnya, investasi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi beban baru.

Mesin sudah dibeli.

Tenaga kerja sudah direkrut.

Namun pasar yang diharapkan menjadi sandaran usaha tiba-tiba menghilang.

"Kami sempat merasa masa depan usaha sudah terbuka. Ternyata pintunya ditutup lagi sebelum kami benar-benar masuk," ungkap Darmansyah.

Bagi banyak pelaku UMKM, cerita seperti ini bukan sekadar soal kontrak dagang.

Ini soal kepastian hidup.

Karena usaha kecil tidak punya cadangan modal seperti perusahaan besar.

Ketika pesanan berhenti, dampaknya langsung terasa ke dapur keluarga.

UMKM Lokal Jangan Jadi Penonton di Kota Sendiri

Ironisnya, menurut Suharto, secara regulasi BGN sebenarnya telah menegaskan bahwa rantai pasok MBG harus mengutamakan produk lokal, UMKM lokal dan BUMDes lokal sepanjang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

Ketentuan itu bahkan tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan MBG tahun 2026.

Karena itulah ia mempertanyakan mengapa masih banyak pelaku UMKM lokal yang kesulitan mempertahankan akses pasar ke dapur-dapur MBG.

Menurutnya, masalah terbesar bukan kurangnya pelaku usaha.

Bukan kurangnya produk.

Bukan pula kurangnya kualitas.

Melainkan belum adanya sistem pengawasan dan perlindungan ekonomi yang mengikat secara hukum di tingkat lokal.

"Kalau tidak ada aturan yang jelas, UMKM akan kalah oleh distributor besar. Kalah modal, kalah jaringan, kalah akses," katanya.

BUMRW: Dari Dana Hibah Menjadi Mesin Ekonomi Rakyat

Di sinilah Suharto menyatakan dukungannya terhadap gagasan Ketua KADIN Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS) mengenai pembentukan BUMRW.

Menurutnya, dana hibah Rp100 juta per RW bisa menjadi modal awal pembentukan badan usaha berbasis lingkungan yang profesional.

BUMRW nantinya dapat berfungsi sebagai:

• Pengelola rantai pasok UMKM di tingkat RW.
• Penjamin kualitas produk warga.
• Distributor resmi kebutuhan dapur MBG.
• Mitra koperasi dan pelaku usaha lokal.
• Pengawas distribusi ekonomi kerakyatan.

Lebih jauh lagi, Suharto berharap Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) atau bahkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan kepastian hukum bagi keberadaan BUMRW.

Tujuannya sederhana.

Agar dapur-dapur SPPG tidak bebas mengambil pasokan dari luar daerah ketika produk yang sama tersedia dan mampu dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.

"Kalau ada Perwal yang kuat, UMKM tidak lagi berdagang dengan perasaan was-was. Mereka bisa berani investasi karena ada kepastian pasar," tegasnya.

Belajar dari Keberhasilan BUMDes

Gagasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil.

Di berbagai daerah Indonesia, banyak BUMDes berhasil berkembang menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan perdagangan hasil pertanian, distribusi pangan, pengelolaan wisata, hingga kerja sama dengan koperasi dan program pemerintah.

Pemerintah pusat sendiri juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan secara nasional.

Bila desa dapat memiliki BUMDes, maka menurut Suharto tidak ada alasan kawasan perkotaan seperti Bekasi tidak mampu melahirkan BUMRW.

Apalagi Kota Bekasi memiliki lebih dari seribu RW yang tersebar di 12 kecamatan. Jika masing-masing mampu menjadi pusat ekonomi mikro, dampaknya akan jauh lebih besar dibanding sekadar proyek fisik jangka pendek.

Satire dari Sudut Gang Sempit

Di mata warga kecil, kadang-kadang kebijakan pemerintah memang terasa seperti sinetron bersambung.

Episode pertama berjudul "Pemberdayaan UMKM."

Episode kedua "Bangga Buatan Lokal."

Episode ketiga "Prioritas Produk Warga."

Lalu episode keempat tiba-tiba berubah menjadi "Mohon Maaf, Pemasok Diganti."

Warga pun hanya bisa bertanya sambil menyeruput kopi sachet: Kalau yang diberdayakan akhirnya distributor besar, lalu UMKM dapat apa?

Kalau yang tumbuh justru pemasok luar daerah, lalu warga setempat kebagian apa?

Kalau program kerakyatan hanya menghasilkan foto-foto seremonial, siapa yang sesungguhnya menikmati keuntungan?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar lucu.

Tetapi bagi para pelaku UMKM yang telah menggadaikan tabungan, membeli mesin baru, dan menambah pekerja demi memenuhi kebutuhan MBG, pertanyaan itu sama sekali tidak lucu.

Harapan Terakhir dari Jatibening Baru

Menutup wawancaranya, Suharto berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat menjadikan pengalaman para pelaku UMKM sebagai bahan evaluasi.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima makanan bergizi.

Tetapi juga dari berapa banyak pelaku usaha lokal yang ikut tumbuh bersama program tersebut.

"Kalau BUMRW bisa diwujudkan dan dilindungi Perwal, maka UMKM tidak lagi berdiri sendirian. Mereka punya rumah, punya badan usaha, punya kepastian dan punya masa depan. Itu yang sedang diperjuangkan," pungkasnya.

Dan mungkin, di situlah inti dari seluruh perdebatan ini.

Karena bagi warga Bekasi, pembangunan bukan hanya soal beton yang mengeras.

Tetapi juga tentang harapan yang tidak boleh menguap seperti aroma donat hangat yang pernah menjanjikan masa depan, lalu hilang sebelum sempat dinikmati sepenuhnya. [■]

Reporter: Fery/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL