Sudut pandang Shohibul Wafa yang melihat kehidupan politik perlu dijalankan dengan landasan moral dan nilai-nilai syariat Islam
Ustadz Dr. H. Shohibul Wafa TA mengingatkan bahwa politik dalam perspektif Islam harus berlandaskan Amanah, keadilan, sikap zuhud, dan keberpihakan kepada kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan.
— KOTA BEKASI | Politik dalam pandangan Islam bukan sekadar urusan memperoleh jabatan, mengumpulkan kekuasaan, atau memperbesar pengaruh. Lebih dari itu, politik merupakan bagian dari tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ustadz Dr. H. Shohibul Wafa TA, SH.I, M.Pd, yang melihat kehidupan politik perlu dijalankan dengan landasan moral dan nilai-nilai syariat Islam.
Sebagai mantan santri yang kini mengabdikan diri sebagai dosen di lingkungan pendidikan tinggi bercorak keilmuan agama, khususnya bidang hukum dan syariah, Shohibul Wafa menekankan bahwa seorang muslim harus memiliki prinsip yang jelas ketika memasuki dunia politik.
Iklan #112
Setidaknya ada empat prinsip yang perlu menjadi pegangan.
Pertama, memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan tujuan.
Menjadi anggota dewan, pejabat pemerintahan, atau pemegang kewenangan publik bukanlah tujuan akhir dalam berpolitik. Jabatan justru menjadi ujian untuk membuktikan integritas dan tanggung jawab seseorang.
Menurut Shohibul Wafa, kekuasaan bisa menjadi racun yang paling manis apabila seseorang tidak mampu mengendalikan kepentingan pribadinya. Karena itu, seorang muslim harus menyadari bahwa setiap kewenangan mengandung tanggung jawab, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.
Kedua, tidak kehilangan keberanian dalam menegakkan keadilan.
Seorang muslim tidak seharusnya bersikap berlebihan terhadap penguasa, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan ketika terjadi ketidakadilan.
Kritik dan masukan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kedekatan dengan pejabat ataupun anggota dewan tidak boleh membuat seseorang mengorbankan prinsip kebenaran.
Bagi Shohibul Wafa, politik seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan keadilan, bukan sekadar mencari keuntungan melalui kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Ketiga, berpolitik harus siap hidup zuhud.
Prinsip ini menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan politik. Sebab, tidak sedikit orang yang menjadikan jabatan sebagai jalan jalan untuk memperoleh kekayaan untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan.
Padahal, zuhud bukan berarti menolak kekayaan atau meninggalkan kehidupan dunia, melainkan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama.
Seorang muslim yang memperoleh amanah jabatan harus mampu membedakan hak pribadi dengan fasilitas dan kewenangan negara. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
Iklan #122
Keempat, menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan politik.
Politik seharusnya diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, dan mendapatkan keadilan.
Jabatan adalah titipan, bukan hak milik. Rakyat bukan sekadar dibutuhkan ketika pemilihan umum atau momentum politik berlangsung, melainkan harus terus diperhatikan kepentingannya.
Karena itu, seorang wakil rakyat maupun pejabat publik semestinya tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat. Persoalan rakyat harus tetap menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Politik sebagai Bagian dari Pengabdian
Keempat prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan kehidupan.
Dalam konteks ini, Shohibul Wafa juga menghubungkan pentingnya moralitas politik dengan semangat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026 lalu dan tentunya dengan semangat hari ini yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober yang mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.
Menurutnya, kontribusi terhadap bangsa tidak cukup diwujudkan melalui kecakapan intelektual atau penguasaan ilmu agama. Nilai agama juga harus tercermin dalam perilaku sosial, termasuk ketika seseorang memperoleh kesempatan mengelola kekuasaan.
Pengalaman pendidikan pesantren, yang kemudian diperkaya dengan keilmuan hukum dan syariah, memberikan perspektif bahwa agama tidak hanya berbicara mengenai ibadah personal, tetapi juga menyangkut hubungan antar manusia dan tanggung jawab terhadap kehidupan publik.
Pada akhirnya, Politik bagi seorang Muslim bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih atau seberapa besar kekayaan yang dapat dikumpulkan.
Ukuran pengabdiannya justru terletak pada seberapa jauh amanah dijalankan, keadilan ditegakkan, dan masyarakat merasakan manfaat dari kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Sebab, jabatan dan kekuasaan hanya sementara, sedangkan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT merupakan perkara yang jauh lebih utama. [■]
Ustadz Dr. H. Shohibul Wafa TA mengingatkan bahwa politik dalam perspektif Islam harus berlandaskan Amanah, keadilan, sikap zuhud, dan keberpihakan kepada kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan.
— KOTA BEKASI | Politik dalam pandangan Islam bukan sekadar urusan memperoleh jabatan, mengumpulkan kekuasaan, atau memperbesar pengaruh. Lebih dari itu, politik merupakan bagian dari tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.Pandangan tersebut disampaikan Ustadz Dr. H. Shohibul Wafa TA, SH.I, M.Pd, yang melihat kehidupan politik perlu dijalankan dengan landasan moral dan nilai-nilai syariat Islam.
Sebagai mantan santri yang kini mengabdikan diri sebagai dosen di lingkungan pendidikan tinggi bercorak keilmuan agama, khususnya bidang hukum dan syariah, Shohibul Wafa menekankan bahwa seorang muslim harus memiliki prinsip yang jelas ketika memasuki dunia politik.
Iklan #112
Setidaknya ada empat prinsip yang perlu menjadi pegangan.
Pertama, memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan tujuan.
Menjadi anggota dewan, pejabat pemerintahan, atau pemegang kewenangan publik bukanlah tujuan akhir dalam berpolitik. Jabatan justru menjadi ujian untuk membuktikan integritas dan tanggung jawab seseorang.
Menurut Shohibul Wafa, kekuasaan bisa menjadi racun yang paling manis apabila seseorang tidak mampu mengendalikan kepentingan pribadinya. Karena itu, seorang muslim harus menyadari bahwa setiap kewenangan mengandung tanggung jawab, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.
Kedua, tidak kehilangan keberanian dalam menegakkan keadilan.
Seorang muslim tidak seharusnya bersikap berlebihan terhadap penguasa, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan ketika terjadi ketidakadilan.
Kritik dan masukan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kedekatan dengan pejabat ataupun anggota dewan tidak boleh membuat seseorang mengorbankan prinsip kebenaran.
Bagi Shohibul Wafa, politik seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan keadilan, bukan sekadar mencari keuntungan melalui kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Ketiga, berpolitik harus siap hidup zuhud.
Prinsip ini menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan politik. Sebab, tidak sedikit orang yang menjadikan jabatan sebagai jalan jalan untuk memperoleh kekayaan untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan.
Padahal, zuhud bukan berarti menolak kekayaan atau meninggalkan kehidupan dunia, melainkan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama.
Seorang muslim yang memperoleh amanah jabatan harus mampu membedakan hak pribadi dengan fasilitas dan kewenangan negara. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
Keempat, menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan politik.
Politik seharusnya diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, dan mendapatkan keadilan.
Jabatan adalah titipan, bukan hak milik. Rakyat bukan sekadar dibutuhkan ketika pemilihan umum atau momentum politik berlangsung, melainkan harus terus diperhatikan kepentingannya.
Karena itu, seorang wakil rakyat maupun pejabat publik semestinya tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat. Persoalan rakyat harus tetap menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Politik sebagai Bagian dari Pengabdian
Keempat prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan kehidupan.
Dalam konteks ini, Shohibul Wafa juga menghubungkan pentingnya moralitas politik dengan semangat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026 lalu dan tentunya dengan semangat hari ini yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober yang mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.
Menurutnya, kontribusi terhadap bangsa tidak cukup diwujudkan melalui kecakapan intelektual atau penguasaan ilmu agama. Nilai agama juga harus tercermin dalam perilaku sosial, termasuk ketika seseorang memperoleh kesempatan mengelola kekuasaan.
Pengalaman pendidikan pesantren, yang kemudian diperkaya dengan keilmuan hukum dan syariah, memberikan perspektif bahwa agama tidak hanya berbicara mengenai ibadah personal, tetapi juga menyangkut hubungan antar manusia dan tanggung jawab terhadap kehidupan publik.
Pada akhirnya, Politik bagi seorang Muslim bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih atau seberapa besar kekayaan yang dapat dikumpulkan.
Ukuran pengabdiannya justru terletak pada seberapa jauh amanah dijalankan, keadilan ditegakkan, dan masyarakat merasakan manfaat dari kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Tags
Agama
Agama Islam
Ilmu Pengetahuan
Ilmu Syariah
MUI
Pendidikan
Pendidikan Islam
Pendidikan Kader Ulama
Shohibul Wafa