Diskusi Bedah Buku Kaum Muda Bersama Tokoh di DPC PKB Kota Bekasi

PKB Kota Bekasi Bedah Sosialisme Islam: Rizki Topananda Serukan Perlawanan terhadap Pragmatisme Politik

bekasi-online.com | Rabu, 5 Nov 2026, 21:12 WIB | NMR/TimRED

Dari Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, PKB Dorong Politik Berbasis Keadilan Sosial, Ruhul Jihad, dan Keberpihakan kepada Kaum Mustadh’afin

 — KOTA BEKASI | Gagasan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi pokok pembahasan dalam diskusi bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang digelar kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Kamis (5/11/2026).

Bertempat di Kantor DPC PKB Kota Bekasi, diskusi tersebut tidak sekadar membahas sejarah pemikiran dua tokoh intelektual Islam, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai relevansi nilai-nilai sosialisme Islam dalam menjawab persoalan kebangsaan dan ketimpangan sosial saat ini.

Kegiatan yang dimoderatori Alit Jamaludin anggota DPRD Fraksi PKB dan sekretaris DPC PKB Kota Bekasi, yang juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gus Yunan, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir; Kyai Haji Ayi Nurdin, S.H.I., M.H., pegiat sosial keagamaan sekaligus Ketua Nahdlatul Ulama Kota Bekasi; serta Adi Bunardi, akademisi dan kritikus sosial.

Diskusi ini mengangkat pemikiran dua tokoh yang memiliki latar sejarah dan tradisi intelektual berbeda, tetapi sama-sama menempatkan persoalan keadilan, pembebasan manusia, dan keberpihakan terhadap kelompok tertindas sebagai bagian penting dari perjuangan sosial.

Tjokroaminoto: Islam, Keadilan, dan Tiga Prinsip Sosialisme

Dalam pemikiran H.O.S. Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, sosialisme tidak dipahami sebagai ideologi yang harus melepaskan diri dari agama. Melalui bukunya Islam dan Sosialisme yang terbit pada 1924, Tjokroaminoto berusaha menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan sosial, persamaan derajat, dan persaudaraan telah memiliki akar kuat dalam ajaran Islam.

Ia menguraikan tiga prinsip penting, yakni vrijheid (kemerdekaan), gelijkheid (persamaan), dan broederschap (persaudaraan).

Ketiganya menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang tidak membiarkan kekayaan dan kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat harus menanggung ketidakadilan.

Namun, sosialisme Islam Tjokroaminoto tidak dapat begitu saja disamakan dengan komunisme atau Marxisme-Leninisme. Fondasi pemikirannya bertumpu pada tauhid dan ajaran Islam. Karena itu, ia membedakan sosialisme yang berakar pada nilai ketuhanan dengan paham materialisme yang menempatkan agama sebagai sesuatu yang harus disingkirkan.

Dalam konteks sejarah pergerakan nasional, gagasan tersebut juga menjadi kritik terhadap praktik eksploitasi kolonial dan sistem ekonomi yang menguntungkan kelompok pemilik modal dengan mengorbankan rakyat kecil.

Ali Syari’ati: Membebaskan Manusia dari Ketertindasan

Sementara itu, pemikiran Ali Syari’ati menawarkan pendekatan pembebasan melalui konsep Raushanfikr, yakni kaum intelektual tercerahkan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami penderitaan masyarakat dan memiliki keberanian untuk mendorong perubahan.

Bagi Syari’ati, intelektual tidak semestinya hanya menjadi penonton atau pengamat persoalan sosial. Mereka harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, mengkritik struktur ketidakadilan, serta mendorong terbentuknya tatanan sosial dan ekonomi yang lebih manusiawi.

"Pemikiran Syari’ati juga memperlihatkan bahwa perjuangan keadilan sosial dapat berjalan seiring dengan keyakinan monoteistik. Tauhid bukan hanya persoalan hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga dapat menjadi landasan etis untuk menolak penindasan dan dominasi manusia atas manusia lainnya." ujar Adi Burnadi.

Dengan demikian, gagasan sosialisme Islam tidak harus dimaknai sebagai penghapusan seluruh kepemilikan pribadi atau penolakan terhadap aktivitas pasar. Titik tekannya adalah bagaimana kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Rizki Topananda: Sosialisme Islam sebagai Terobosan Politik Kerakyatan

Usai kegiatan, Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda, dalam wawancara eksklusif bersama wartawan menjelaskan bahwa diskusi tersebut sengaja dibangun untuk memperkuat konstruksi berpikir kader dan memperkaya narasi politik agar tidak terputus dari persoalan masyarakat.

Menurut Rizki, pengangkatan tema sosialisme Islam merupakan salah satu terobosan PKB dalam merumuskan solusi kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Ini merupakan satu langkah terobosan dari PKB, khususnya, untuk memberikan solusi kebangsaan terhadap kerakyatan. Tentu, tujuan besar dari sosialisme Islam ini adalah bagaimana keadilan dan kesejahteraan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara utuh, secara menyeluruh,” ujar Rizki.

Ia menilai, pertemuan antara nilai-nilai Islam dan gagasan sosialisme dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat agenda keadilan sosial di Indonesia.

“Ketika bicara sosialisme, kemudian ada Islam di dalamnya, ini merupakan satu bagian yang menjadi solusi hangat buat masyarakat. Ini bisa menjadi solusi jalan menuju kesejahteraan dan keadilan di negara kita,” katanya.

Bagi Rizki, diskusi ideologis tersebut juga harus memiliki hubungan langsung dengan cara partai merumuskan dan memperjuangkan kebijakan publik, baik melalui jalur legislatif maupun eksekutif.

Ia menyebut pentingnya menghadirkan ruhul jihad atau semangat perjuangan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, dengan memastikan aspirasi masyarakat menjadi titik berangkatnya.

“Dasar diskusi ini adalah bagaimana PKB, dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, baik di eksekutif maupun legislatif, punya ruhul jihad, punya semangat untuk mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat, dengan mendengarkan langsung apa kata rakyat, dan juga lebih agresif dan progresif,” tegasnya.

Rizki menambahkan, semangat perjuangan tersebut harus tercermin dalam program dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan berhenti sebagai slogan politik.

Pasar Murah dan Food Bank: Menguji Gagasan di Lapangan

Salah satu bagian menarik dari wawancara tersebut adalah ketika Rizki menjelaskan bentuk implementasi sosialisme Islam yang menurutnya telah dilakukan PKB Kota Bekasi.

Ia mencontohkan program pasar murah yang diarahkan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok mustadh’afin atau mereka yang berada dalam kondisi lemah dan rentan secara sosial-ekonomi.

H. Sudjatmiko, anggota DPR RI Fraksi PKB

Menurutnya, ketika harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau sebagian warga, partai harus menghadirkan langkah konkret agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan.

“Ketika mereka hari ini disajikan dengan harga sembako yang mungkin enggak sanggup mereka beli, akan kita hadirkan di tengah mereka untuk memberikan sembako murah. Itu menjadi salah satu bentuk riil dari perjuangan kita,” jelas Rizki.

Selain pasar murah, ia juga memaparkan program food bank yang menurutnya memiliki pendekatan berbeda dari sekadar membagikan makanan gratis.

Melalui program tersebut, PKB membeli makanan dari warung-warung kecil yang dinilai kurang ramai pembeli. Makanan yang dibeli kemudian dikemas dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi, bukan PKB bikin makanan, tapi kita beli di warung. Warungnya akhirnya tumbuh, UMKM bergerak. Ini kan pemerataan juga, biar masyarakat secara keseluruhan bisa merasakan manfaat dari perjuangan sosialisme Islam ala PKB ini,” ungkapnya.

Model tersebut, menurut Rizki, diharapkan menciptakan manfaat berlapis. Masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan pangan, sementara pedagang kecil mendapatkan tambahan transaksi dan perputaran ekonomi.

Di sinilah gagasan pemerataan diuji melalui praktik ekonomi sederhana: bantuan sosial tidak hanya diarahkan kepada penerima manfaat, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat.

Meski demikian, efektivitas program seperti pasar murah dan food bank tentu perlu terus diukur melalui jangkauan penerima manfaat, keberlanjutan kegiatan, transparansi pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pendapatan UMKM yang terlibat.

Diskusi Rutin hingga Kelurahan dan Kecamatan

Rizki memastikan kegiatan diskusi tidak akan berhenti sebagai agenda seremonial di tingkat DPC. Ia justru ingin forum-forum serupa menjadi kegiatan rutin yang melibatkan generasi muda dan para pemangku kebijakan publik.

Menurutnya, diskusi ideologis harus menjadi bagian dari proses panjang dalam membangun kerangka berpikir sebelum sebuah program kerja dilaksanakan.

“Teman-teman muda ini harus berdiskusi, apalagi oleh pemangku kebijakan publik. Maka diskusi seperti ini akan kita buat rutin nanti di PKB, khususnya di DPC,” ujarnya.

Ia juga merencanakan agar kegiatan berbasis wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi kelanjutan dari proses pembentukan gagasan tersebut.

Rizki mengkritik kecenderungan politik yang terlalu berorientasi pada program hilir, seperti pembagian bantuan atau pemberian sesuatu kepada masyarakat, tanpa disertai konstruksi pemikiran dan arah kebijakan yang matang.

“Jangan lagi hanya bicara programnya bagi-bagi ini, ngasih ini. Itu hilir bicaranya. Tapi ini bicara hulunya adalah bagaimana konstruksi berpikir kita, kerangka berpikir kita itu sudah matang. Bahwa kita melakukan program ini karena kerangka berpikirnya ini,” paparnya.

Pernyataan tersebut menempatkan diskusi sebagai upaya membangun fondasi ideologis yang diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program nyata di tengah masyarakat.

Pesan untuk Anak Muda: Jangan Terjebak Pragmatisme Politik

Di bagian akhir wawancara, Rizki menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Kota Bekasi agar tetap menjaga idealisme dan tidak mudah terseret kepentingan pragmatis dalam kehidupan politik.

Ia menilai anak muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah politik dan masa depan bangsa. Karena itu, idealisme perlu dipertahankan agar partisipasi politik tidak sekadar menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan sesaat.

“Jangan sampai anak-anak muda yang hari ini hampir 62 persen di pemilu yang akan datang, itu terjebak dalam ruang pragmatis. Pada akhirnya negara kita, lingkungan kita, wilayah kita Kota Bekasi, enggak akan ada perubahan besar,” katanya.

Rizki pun mengajak generasi muda dan masyarakat untuk bersama-sama melawan pragmatisme politik.

“Saya berharap terutama anak-anak muda dan seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo kita sama-sama berjuang untuk melawan pragmatisme politik di masa yang akan datang. Sosialisme melawan pragmatisme!” serunya.

Antara Gagasan Ideologis dan Pembuktian Kebijakan

Diskusi sosialisme Islam yang digelar DPC PKB Kota Bekasi memperlihatkan upaya menghubungkan pemikiran tokoh pergerakan dan intelektual Islam dengan persoalan konkret masyarakat perkotaan.

Namun, secara konseptual, sosialisme Islam tidak otomatis menjadi jalan tengah yang sepenuhnya identik dengan sosialisme maupun kapitalisme. Ia lebih tepat dipahami sebagai pendekatan ekonomi dan sosial yang menjadikan tauhid sebagai landasan moral, sekaligus menempatkan keadilan, kemaslahatan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip penting.

Dalam kerangka tersebut, kepemilikan pribadi, kegiatan usaha, dan mekanisme pasar tetap dapat berjalan. Akan tetapi, kebebasan ekonomi tidak boleh mengabaikan kewajiban sosial, hak masyarakat lemah, serta larangan praktik ekonomi yang menindas dan merugikan pihak lain.

Karena itu, tantangan bagi PKB bukan hanya memperkenalkan istilah sosialisme Islam atau menghidupkan kembali pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati. Tantangan yang lebih besar adalah menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan publik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah program pasar murah benar-benar mampu menjaga daya beli masyarakat? Seberapa luas jangkauan food bank dan berapa banyak warung kecil yang memperoleh manfaat? Bagaimana gagasan keadilan sosial diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran, pemberdayaan UMKM, perlindungan pekerja, serta akses layanan publik?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar sosialisme Islam tidak berhenti sebagai wacana intelektual atau identitas politik.

Bagi warga Kota Bekasi, ukuran keberhasilan sebuah gagasan pada akhirnya bukan terletak pada seberapa menarik istilah ideologinya, melainkan pada seberapa nyata manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, keadilan sosial tidak cukup hanya dibicarakan di ruang diskusi. Ia harus hadir di pasar, di warung kecil, di tempat kerja, di lingkungan permukiman, dan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat.

Jika sosialisme Islam hendak dijadikan ruh perjuangan politik, maka rakyat harus menjadi pihak pertama yang merasakan denyutnya—bukan sekadar menjadi objek narasi menjelang kontestasi politik. [■]

Reporter: NMR- REDAKSI - Editor: DikRiz/Bekasi-OL