Disampaikan oleh Muholadun - Direktur Poros Analisa Politik Jabodetabek (PAPJ)
bekasi-online.com, Sabtu 8 Juni 2024, 13:00 WIB, Muholadun
BEKASI KOTA, BksOL — Ada ketua PDIP di Kota Bekasi, pernah menjadi wakil walikota dan Plt. walikota Bekasi. Jadi pejabat tidak memberi maslahat, jadi kader partai oportunis dan kutu loncat.
Jangan sampai PDIP trauma Jokowi terulang kembali.
Giliran untuk sopir pribadi pakai TKK Dishub, anggarannya juga ngga jelas. Kalau pakai anggaran pribadi jangan libatkan TKK, jadi rancu pekerjaannya.
Baca juga: Opini Yusuf Blegur: Siapa Sih M2 itu? (Bagian Pertama: dari Tulisan Tentang Mochtar Mohamad)
TKK itu harus jelas pilihannya, mau kerja di pemkot Bekasi atau ikut balon walikota jadi supir pribadi. Sepertinya mantan PJ walikota ngga ngerti aturan birokrasi ya.
Terlebih pernah juga semasa menjabat Plt. walikota berani memutuskan kebijakan penghentian 11 ribuan TKK (honorer) di Pemkot Bekasi.
Ini menunjukkan tidak ada empati dan kepedulian terhadap nasib anak istri dan keluarga TKK yang tulang punggung keluarganya hilang pekerjaannya. Pemimpin model begini mana mau ngurusin rakyat kecil.
Lihat juga: Video Standup Comedy Wartawan Meroasting Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad yang namanya mirip Mochtar Mohamad, cuma ada 2 M
Baca juga: Heri Koswara Mulai Ingin Menyamakan Visi dan Misi dengan Nofel Saleh Hilabi Karena Alasan Ini
Bagaimana mau memperjuangkan wong cilik?.
Katanya sih ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi?.
Kok ngga peduli sama nasib rakyat kecil. Ah susah juga ya, kalau jadi kader keder, kader abal-abal. Kader yang suka pindah-pindah parpol, kaya kutu loncat. [■]
Reporter: Muholadun, Editor: DikRizal
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur BksOL