Audiensi: Wakil Walikota Apresiasi dan Dukung Program PWI Bekasi Raya

PWI Bekasi Raya Ngadu ke Wawali, Dana CSR Jadi Sorotan Panas di Ruang Abdul Harris Bobihoe

bekasi-online.com | Jumat 8 Agt 2025 - 14:03 WIB | NurM - SidRiz

— BEKASI | Jumat siang (8/8/2025), ruang kerja Wakil Walikota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, dipenuhi wajah-wajah familiar di dunia pers Bekasi.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, memimpin rombongan pengurus masuk dengan agenda yang jelas: membicarakan kualitas wartawan dan masa depan Corporate Social Responsibility (CSR) di kota ini.

Di meja yang penuh map dan gelas air mineral, Ade mengurai rencana peningkatan kapasitas wartawan.

“Ini soal mendesak,” katanya. Pelatihan, uji kompetensi, hingga membentuk wartawan yang peka pada isu sosial adalah targetnya.

Di sampingnya, Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, menambahkan satu topik krusial: Dialog Publik membedah Perda No. 12/2019 tentang TJSL—aturan yang seharusnya mengatur aliran dana CSR dari perusahaan untuk masyarakat.

CSR: Dana Besar, Tata Kelola Rawan

Di balik istilah resmi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR menyimpan potensi dana miliaran rupiah.

Di banyak daerah, pengelolaannya rawan tumpang tindih, dan tak jarang berakhir di program seremonial yang manfaatnya sulit dirasakan warga.

PWI ingin forum terbuka yang pertemukan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, agar jalur dana itu lebih transparan dan tepat sasaran.

“Melalui dialog ini, kami ingin membuka ruang diskusi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, agar pengelolaan CSR di Kota Bekasi lebih transparan, terarah, dan berdampak positif,” tambah Michael LL Lengkong.

Abdul Harris merespons dengan bahasa politik yang hangat namun berhitung.

“Kami siap mendukung,” ujarnya, sambil menekankan sinergi lintas pihak. Ia juga memberi isyarat bahwa Pemkot siap melibatkan PWI Peduli—sayap sosial PWI—dalam program Dinas Sosial.

Wakil Walikota menambahkan, kiprah PWI Peduli Bekasi di bidang sosial kemasyarakatan sangat potensial untuk disinergikan dengan Dinas Sosial Kota Bekasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Dialog Publik TJSL, sebagai langkah konkret untuk mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

“Saya mengapresiasi langkah PWI Bekasi Raya yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas wartawan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial melalui PWI Peduli." beber Harris. 

"Program-program seperti ini penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan Pemkot siap berkolaborasi untuk mewujudkannya,” ujar Abdul Harris Bobihoe lagi. 

Artinya, pintu kolaborasi bukan sekadar untuk pemberitaan, tapi juga penyaluran bantuan.

Konteks Politik di Balik Pertemuan

Bagi PWI, dukungan ini bukan sekadar simbol. Di tahun politik lokal, akses ke ruang-ruang strategis Balai Kota bisa menentukan daya tawar organisasi.

Program peningkatan SDM wartawan dan inisiatif mengawal CSR memberi PWI posisi unik: bukan hanya sebagai penyampai berita, tapi pengawas publik yang memegang data dan jaringan.

Harris tampak memahami itu. Ia menutup pertemuan dengan apresiasi formal, menyebut PWI bukan hanya memikirkan profesinya sendiri, tapi juga kepentingan sosial.

Dengan dukungan pemerintah, PWI Bekasi Raya optimistis program-program tersebut akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas informasi publik dan pembangunan Kota Bekasi ke depan.

Di luar ruang pertemuan, para pengurus saling bertukar pandang—mungkin sudah membayangkan tahap berikutnya: memastikan janji di meja Balai Kota benar-benar turun menjadi aksi nyata di lapangan. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL